Nasib Malang Pekerja Perempuan Asia

Jakarta, Villagerspost.com – Rendahnya upah buruh di Asean, khususnya buruh perempuan menjadi salah satu topik bahasan penting dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) on ASEAN 2016 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 1-2 Juni kemarin. Dalam forum itu, Indonesia melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemberlakuan upah minimum untuk para pekerja di negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan kesetaraan di Asean.

“Hal ini sangat penting agar jangan sampai terjadi persaingan yang tidak sehat di ASEAN,” kata Jusuf Kalla.

Isu tersebut juga menjadi sorotan Oxfam–lembaga donor yang bekerja untuk menghapus kemiskinan di dunia–lewat laporan terbarunya yang menyoroti kondisi pekerja, terutama pekerja perempuan di Asia. Dalam laporan yang bertajuk “Underpaid and Undervalued” yang dirilis menjelang pertemuan tersebut, Oxfam mengungkapkan kondisi buruk para pekerja di Asia, khususnya perempuan.

Oxfam menyebutkan, sukses ekonomi yang dinikmati Asia diakui atau tidak, salah satunya adalah karena sumbangan para pekerja perempuan miskin. Para perempuan miskin Asia bekerja dengan jam kerja yang panjang dengan bayaran rendah dan masih harus melakukan pekerjaan domestik mengurus rumah tangga tanpa upah.

Direktur Jenderal Oxfam Hongkong Trini Leung mengatakan, retail bisnis papan atas dan pemerintah negara-negara Asia membangun bisnis dan ekonomi mereka dari punggung perempuan pekerja bergaji rendah di seluruh Asia. “Ini harus dihentikan. Pemerinyah dan dunia bisnis harus memastikan seluruh pekerja mereka digaji layak sehingga mereka memiliki cukup uang untuk membayar kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan dan tempat tinggal,” kata Trini dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (3/6).

Oxfam mengungkap banyak negara-negara di Asia mengelola keuntungan kompetitif mereka terhadap pasar global dengan mengimingi upah rendah dan kondisi kerja khususnya pada sektor-sektor yang banyak mempekerjakan perempuan untuk memproduksi makanan, pakaian, barang elektronik untuk tujuan ekspor. Model ekonomi “upah rendah” ini telah menciptakan krisis ketidakadilan dimana kelompok kaya mengumpulkan kekayaannya dari hak yang seharusnya dibayarkan kepada kaum miskin.

Lebih dari dua dekade, 10 persen kaum kaya di China, Indonesia, Laos, India, Bangladesh dan Sri Lanka mengalami peningkatan kekayaan sampai lebih dari 15%, sementara kaum miskinya mengalami kemerosotan pendapatan juga sebesar lebih dari 15%. Pukulan terparah diterima pekerja perempuan yang akibat adanya diskriminasi mengalami penggajian lebih rendah yaitu hanya 70%-90% dari upah yang dibayarkan pada pekerja lelaki.

Di India, perempuan digaji tiga kali lebih rendah dari gaji rata-rata pria. Di Bangladesh, perempuan menerima gaji 23% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

Banyak kaum perempuan berjuang untuk bisa bertahan dari kondisi standar upah minimum yang rata-rata hanya seperempat dari kebutuhan standar kebutuhan hidup minimum. Pekerja perempuan bahkan tidak mendapatkan uang sakit, dan dipaksa bekerja untuk waktu yang panjang dengan kondisi kerja yang tak aman serta menjadi subjek pelecehan seksual.

Laporan itu juga mengungkap bagaimana perempuan dibiarkan menanggung beban pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran dengan hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali dukungan sosial. “Perempuan di banyak negara Asia bekerja lebih keras, dengan waktu lebih panjang sembari tetap mengurus keluarga dan mengelola keperluan rumah tangga Perempuan menjadi tulang punggung ekonomi namun hanya sedikit mendapat dukungan,” kata Leung.

Rata-rata perempuan Asia mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dua setengah kali lebih banyak dari laki-laki termasuk tugas memasak, mencuci pakaian, menimba air, mengambil kayu bakar dan mengasuh anak-anak dan orang tua. Di Pakistan, melakukan pekerjaan pekerjaan rumah tangga tanpa upah 4,3 jam lebih lama dari laki-laki.

Sebagai perbandingan, perempuan di negara ekonomi maju menghabiskan rata-rata 2 jam lebih banyak dari laki-laki untuk pekerjaan itu. Secara global, waktu yang dihabiskan perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik dan rumah tangga jika dihitung akan mencapai US$10 triliun per tahun.

“Pemerintah dan kalangan bisnis harus membantu mengangkat beban dari pundak kaum perempuan dengan menyediakan keuntungan seperti upah cuti hamil dan biaya perawatan anak dan dengan berinvestasi untuk infrastruktur dasar seperti layanan air bersih,” kata Leung.

Pemerintah di negara-negara Asia akan mampu melakukan ini dengan cara memastikan orang-orang kaya untuk membayar pajak mereka secara adil. “Diperkirakan, negara-negara Asia kehilangan sebesar US$35 miliar pendapatan pajak per tahun akibat orang kaya melarikan pajaknya ke negara-negara surga pajak,” tegas Leung.