Obrolin Pangan #10: Tantangan Membangun Ketahanan Pangan Desa dan Kota | Villagerspost.com

Obrolin Pangan #10: Tantangan Membangun Ketahanan Pangan Desa dan Kota

Ilustrasi lumbung pangan desa (dok. sekolahdesa.or.id)

Bogor, Villagerspost.com – Pandemi Covid-19, telah menguji kemampuan bangsa ini dalam hal membangun sistem kesehatan dan pangan. Dalam kondisi seperti ini, garda terdepan bangsa menghadapi pandemi adalah para tenaga kesehatan. Sementara, petani menjadi tulang punggung bangsa yang memiliki peran penting untuk tetap menyediakan pangan.

Peran petani menjadi penyedia pangan bagi bangsa sangat penting, mengingat, kondisi pandemi ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, sementara, di sisi lain, wabah ini juga ikut mengancam kehidupan para petani. Jurnalis Kompas yang berpengalaman meliput isu-isu kebencanaan Ahmad Arif mengatakan, ancaman pandemi virus Corona ini memang sangat luar biasa.

Arif memaparkan, untuk menjadi satu juta korban tertular virus Corona SARS-CoV2 penyebab Covid-19, membutuhkan waktu 3 bulan. “Tetapi untuk kelipatannya hanya butuh 15 hari. Inilah prinsip eksponensial. Di Indonesia masih dalam fase awal, pandemi ini bisa jadi berlangsung lama,” kata Arif dalam sesi diskusi Obrolin Pangan #10, yang digelar secara daring, Jumat (17/4).

Dalam diskusi bertajuk: “Sistem dan Cadangan Pangan Komunitas di Tengah Pandemi” itu, Arif memaparkan, terkait ketersediaan pangan, bahkan negara sebesar Amerika Serikat pun, sedang bermasalah. “Amerika sedang bermasalah dengan logistik mereka, di pertanian mereka, karena petani mereka sudah banyak yang sakit,” jelas Arif.

Di Indonesia, kondisi serupa bisa saja terjadi jika kita tidak siap melakukan berbagai antisipasi. “Stok pangan kita bisa tahan sampai empat bulan ke depan. Tapi kita juga harus memperhitungkan masuk musim tanam selanjutnya,” tambah Arif.

Pandemi Covid-19 ini, kata Arif, mirip dengan pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919. Saat itu, petani juga menjadi korban dimana jutaan petani mati akibat pandemi. Akibatnya, terjadi kelaparan karena pertanian sangat terpukul. “Ini juga momen penting kita untuk menyiapkan pangan jangka panjang. Kami harapkan pandemi ini menjadi momentum kita untuk menggelorakan kedaulatan pangan,” tegas Arif.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, mengakui, dalam hal kemandirian pangan, Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Dari sisi kelembagaan, Bulog yang seharusnya menjadi badan penyangga ketersediaan pangan, fungsinya kini telah tereduksi hanya sebatas menjadi penyangga ketersediaan beras.

“Bulog seharusnya menjadi penyangga pangan kita. Tetapi di akhir Orde Baru Bulog menjadi tersandera karena utang kita pada IMF, Bulog hanya menangani beras. Sementara sejak tujuh tahun lalu, Badan Ketahanan Pangan belum terwujud,” ujar politikus PKB tersebut.

Sementara di sisi lain, petani sebagai tulang punggung produksi pangan, belum juga bisa sejahtera. “Perlu komitmen kuat menyejahterakan petani melali kebijakan negara, sementara liberalisasi pangan terjadi sangat liar biasa,” kata Luluk.

Celakanya, kata Luluk, pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, juga belum menetapkan kebijakan yang berpihak pada memperkuat sistem kesehatan dan sistem pangan. “Politik anggaran tidak hanya belum berpihak pada sisi kesehatan, tetapi juga pangan, padahal persoalan pangan juga sangat penting dan tidak bisa ditunda,” ujar Luluk.

Luluk mengatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sendiri memang mengatakan, ketersediaan dan cadangan pangan kita aman, meski di beberapa daerah terdapat gangguan hama. Hanya saja, Luluk mengingatkan, pandemi Covid-19 bukanlah persoalan sebulan dua bulan kedepan. “Sampai Mei-Juni mungkin masih aman, tetapi untuk jangka medium, apakah produksi pangan kita masih mampu?” ujar Luluk.

Ini bukan sekadar soal produksi, tetapi juga masalah serapan hasil panen. “Harus ada penugasan, pemerintah baik melalui bulog atau yang lain, pemerintah membeli panen petani dengan harga HPP,” ujarnya. Selain itu untuk mengamankan produksi, pemerintah juga harus memberikan stimulus anggaran untuk perbaikan irigasi, dan sistem pertanian secara keseluruhan. “Ini momentumnya, kita memperbaiki sistem pertanian kita,” tegasnya.

Berikutnya, kata Lulu, pemerintah harus memastikan ada politik keuangan yang berpihak pada persoalan pangan. “Saya juga kecewa bahwa pemerintah tidak menempatkan pangan sebagai isu yang penting,” kata Luluk. Malah, anggaran Kementerian Pertanian dipangkas pemerintah dari Rp21 triliun menjadi Rp17 triliun. “Seharusnya ini tidak diutak-atik, tapi malah ditambah, kalau pangan ini tidak aman, tidak cukup, serapan rendah, frustasi dimana-mana maka ada sektor lain yang terpengaruh,” ujar Luluk.

Selain dari pemerintah, Luluk setuju masyarakat perlu membangun sistem ketahanan pangan komunitas. “Dulu selalu ada lumbung pangan rumah, padi diletakkan di atas pawon untuk nanti atau untuk menghadapi hal tertentu,” paparnya.

Ketika kelembagaan lumbung dan komunitas yang terbukti, ketahanan pangan menjadi efektif di desa. Ketika ketika kerifan lokal ini dicabut dan kontrol atas pangan ada di pusat, maka ketahanan pangan menjadi masalah. Saat ini, kata Luluk, adalah momen yang tepat menggerakkan kembali lumbung pangan baik di desa maupun komunitas.

BUMDes juga bisa berperan menjadi lumbung dengan menyerap hasil panen petani. “BUMDes memiliki cukup anggaran dan orang orang yang kompeten dalam hal itu,” kata Luluk. Selain itu, kita juga harus menyuarakan kembali keanekaragaman pangan dimana pangan bukan hanya beras tetapi juga sagu dan sorgum.

Lantas bagaimana dengan kondisi di desa? Kuwu (kepala desa) Kalensari, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat H. Masroni mengatakan, saat ini kondisi di desa pun sangat kurang kondusif. Di tengah pandemi, hasil panen masyarakat harganya justru jatuh. “Harga di bawah HPP, saat ini HPP 4200 rupiah per kilogram, yang terjadi harga saat ini hanya 3900 rupiah per kilogram, itu harga pasar,” ujar Masroni.

Karena itulah, dalam rangka kesiap-siagaan menghadapi pandemi Covid-19, BUMDes Desa Kalensari berinisiatif membeli hasil panen masyarakat dengan harga yang pantas. Hasil pangan ini kemudian dikelola BUMDes, untuk mencukupi kebutuhan warga yang melakukan isolasi mandiri. “Kami berikan beras, dan lauk-pauknya, meskipun baru kami salurkan kepada warga yang berstatus ODP,” kata Masroni.

Kalensari sendiri, merupakan kawasan desa yang cukup rawan karena hampir 40% penduduknya bekerja di luar kota atau luar negeri. “Relawan desa mendata pekerja luar yang masuk desa lalu diisolasi, kami sediakan rumah isolasi, kami melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk cek dan sebagainya, makan kami sediakan,” jelas Masroni.

Sementara itu, Abu Agus Salim, Kepala Desa Pendua, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengatakan, kegiatan pertanian di desanya tetap berjalan meski warga dilanda kekhawatiran dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Warga sendiri telah belajar dari bencana gempa Lombok tahun 2018 dimana saat itu kegiatan pertanian terhenti dan kerawanan pangan terjadi.

“Dari pengalaman itu, kami melakukan upaya antisipasi apabila suatu hari nanti ada kejadian yang membuat keterhambatan pangan pada masyarakat. Setelah pemulihan pasca gempa itu, kami di desa untuk menjadikan Desa Pendua ini mampu secara mandiri mengatur dan menyediakan pangan,” jelas Abu.

Antisipasi yang dilakukan, di desa lahan padi seluas 316 ha dengan perkiraan hasil 1700 ton. “Jadi dalam menghadapi musim wabah ini, dengan ketersediaan pangan di desa dapat mencukupi pangan warga desa selama wabah,” ujarnya. Pihak desa juga melakukan antisipasi dengan membatasi keluarnya hasil panen masyarakat. “Hasil panen masyarakat akan kami beli untuk mengisi lumbung pangan sehingga dapat menjadi persediaan pangan untuk warga desa selama pandemi,” jelasnya.

Musisi yang juga pegiat urban farming Rara Sekar mengatakan, untuk masyarakat urban, membangun lumbung pangan di level perumahan atau kompleks, sangat mungkin dilakukan untuk membangun ketahanan pangan di tengah pandemi. Sistemnya setiap ruamh tangga menyumbangkan beras, makanan kering dan kalengan atau uang untuk disalurkan ke yang mumbutuhkan.

“Kita juga tidak harus bergantung pada lumbung. Ini sebagai usaha preventif, karena sekarang kita hanya punya sesama. Karena itu berkebun bisa menjadi solusi,” uajrnya.

Berkebun, bagi masyarakat urban (perkotaan) awalnya mungkin hanya menanam untuk diri sendiri. Namun, di situasi seperti ini, berkebun bisa menjadi alternatif membangun ketahanan pangan di kota. “Beberapa bulan lalu, ada tanah (ruang abu-abu) untuk kami jadikan food forest. kami bisa terus memanen dari situ. Dari rimpang-rimpangan sampai buah. Itu bisa dilakukan untuk bertukar dengan tetangga. Ketika Covid-19 masuk, sangat penting untuk memiliki akses pangan sendiri,” paparnya.

“Kami menanam makanan, tidak sepenuhnya mungkin 50%. Nah kami memiliki tetangga yang 80% menanam, dan tidak semua kompleks di kota seperti kami. Saat ini kami sedang memberdayakan lahan tidur di kompleks untuk berkebun rimpang-rimpangan. karena harganya melambung,” tambah Rara.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, saat ini yang menjadi tawaran terpenting dalam membangun ketahanan pangan di masa pandemi adalah kembali ke pangan lokal, sistem yang berdaulat. “Konteksnya di sagu di Luwu, bisa dikembangkan, di NTT, di Papua, konteks Jatim, Jabar juga sama. Saya kira sistemnya dikuatkan pada saat seperti ini,” jelasnya.

KRKP, kata Said, sejak tahun 2004 sudah mengkampanyekan pangan lokal di masyarakat mulai dari produksi hingga konsumsi. “Sistem pangan lokal ini daya lentingnya lebih kuat dari sistem pasar. Apakah sistem pangan ini hanya cocok untuk orang desa? Belajar dari mbak Rara, bahwa sistem pangan bisa diciptakan dimana saja,” tegasnya.

Baca juga: Lumbung Komunitas: Menjaga Pangan Tersedia di Saat Pandemi Covid-19

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *