Omnibus Law Cilaka Perparah Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia

Konflik agraria di kawasan Danau Toba (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menyimpan berbagai masalah yang akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, Catatan Akhir Tahun KPA (2019) mencatat di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektare yang berdampak pada 109.042 KK.

Selama 5 tahun tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti. Sementara ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, artinya 1 % penduduk menguasai 68 % tanah di Indonesia. “Apabila disahkan RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisis agraria di atas,” ujar Dewi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (21/2).

Ada beberapa alasan Omnibus Law Cilaka dinilai bakal memperparah krisis agraria. Pertama, kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria, ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Kedua, RUU Cilaka berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Ketiga, proses pengukuhkan kawasan hutan hanya menggunakan pendekatan penggunaan teknologi informasi dan satelit, tanpa melibatkan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan. “Hal ini akan mempermudah proses perampasan tanah masyarakat adat dan petani yang berada di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan,” papar Dewi.

Selain memperparah ketimpangan, Omnibus Law Cilaka juga dinilai bakal mempermudah perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah atas nama pengadaan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis. KPA melihat, Omnibus Law Cilaka hendak mengubah pasal-pasal dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Demi Kepentingan Umum dengan dasar argumentasi hambatan pengadaan lahan bagi investasi dan kegiatan bisnis.

Upaya ini dinilai Dewi mengandung sejumlah persoalan. Pertama, pengadaan tanah tidak dapat dilihat sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, namun harus diperhitungkan dampak sistemik degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi dan masyarakat terdampak.

Kedua, pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, agar proses pengadaan tanah semakin mudah. Ketiga, meningkatkan peran swasta dalam pengadaan tanah.

“Dalam praktiknya banyak proses pengadaan tanah, pembebasan lahan dan penetapan ganti kerugian yang dijalankan secara tidak transparan dan berkeadilan oleh pemerintah dan pemilik proyek,” kata Dewi.

Meningkatkan peran dan kewenangan swasta hanya akan semakin menempatkan posisi masyarakat dalam situasi rentan ancaman pengukuran dan penggusuran paksa, atau menjadi korban korupsi dan manipulasi dalam tahap-tahap proses pengadaan tanah. “Kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah harus tetap dipegang penuh sesuai asas umum pemerintahan yang baik,” tutur Dewi.

Keempat, Omnibus Law Cilaka memudahkan proses pengadaan tanah dengan berdasarkan “penetapan lokasi” suatu pembangunan proyek pemerintah, dimana AMDAL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan dan luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/sepadan pantai dan kajian dampak ekonomi-sosial masyarakat tidak perlu dipenuhi oleh perusahaan yang memerlukan tanah.

Kelima, pengadaan tanah sering kali mengesampingkan prinsip keadilan karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti rugi, prosenya dititipkan di Pengadilan Negeri. “Sehingga mempermudah proses penggusuran tanah masyarakat,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *