Pandemi Covid-19, Apa Dampaknya Pada Ketahanan Pangan? | Villagerspost.com

Pandemi Covid-19, Apa Dampaknya Pada Ketahanan Pangan?

Petani menyiangi tanaman padi yang gagal panen karena kekeringan. (dok. bkpd.jabarprov.go.id)

Bogor, Villagerspost.com – Pandemi Covid-19 tak hanya memberikan tantangan bagi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia dalam upaya mencegah penyebarannya. Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit ini, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menjadi tidak mudah karena selain produksi pangan terhambat, distribusi pangan juga nyaris terhenti, sementara impor pun tak lagi bisa diandalkan karena negara eksportir juga menghadapi kendala serupa.

Dari sisi ketahanan pangan, pakar gizi masyarakat dari IPB University Dr. Drajat Martianto mengatakan, hingga Juni, ketersediaan pangan masih mencukupi. “Semua orang mungkin boleh tenang sampai dengan Juni. Pertanyaannya setelah itu bagaimana?” ujarnya dalam webinar bertajuk: ‘Terus, Desa dan Petani Kudu Piye: Pasca COVID-19?‘, yang digelar beberapa waktu lalu.

Drajat menjelaskan, hingga bulan Agustus, kita masih punya panen hingga sebesar 1,7 hingga 2 juta ton. “Artinya beras kita 8 juta ton. Satu bulannya kita mengkonsumsi 2,5 juta ton. Akhir Oktober kita sudah tidak punya beras kalau mengandalkan produksi dalam negeri. Impor tidak mudah karena Thailand sudah tidak mengekspor, juga Vietnam dan negara eksportir lain,” ujarnya.

Dalam situasi pandemi ini, kata Dradjat, juga terjadi penurunan stok serealia (tanaman pangan biji-bijian) hingga 5 juta ton. “Kementerian Pertanian menyampaikan keraguannya, apakah pertanian akan jadi winner atau loser? Yang mungkin bisa dipastikan adalah untuk pangan pokok mungkin relatif stabil, tapi tidak tahu persis untuk pangan lainnya,” papar Drajat.

Jika ingin menjadi winner, ujar dia, yang sangat diperlukan adalah petaninya harus ada, dan bisa berproduksi. Karena itu, menjaga petani tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Celakanya, saat ini, hal itu tidak bisa dijamin, dengan tetap tingginya arus masyarakat melakukan migrasi kembali dari kota ke desa yang berpotensi membawa penyakit ini ke desa.

“Lonjakan yang sangat besar terjadi di beberapa daerah produsen pangan. Jawa Timur sudah menjadi episentrum baru. Jawa Timur sentra produksi pangan untuk beras,” kata Drajat.

Petani, kata dia, merupakan kelompok yang juga rentan terhadap pandemi ini. “Kalau petani yang notabene sumber penghasilannya adalah pertanian, kalau itu dihantam oleh Covid, yang pertama petani tidak bisa WFH (work from home-red). Mereka tidak bisa kalau sakit. Yang menjadi sangat penting adalah upaya untuk mencegah Covid menjalar lebih luas di kalangan petani. Saya kira ini upaya yang membutuhkan pemikiran yang sangat strict (ketat-red) agar petani terlindungi. Bisa dipastikan kondisi sekarang akan membuat petani tetap miskin,” jelas Drajat.

Kondisi ini jelas akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Selain produksi, aksesibilitas pangan juga terpengaruh karena terhambatnya aktivitas distribusi pangan. Dampak ikutannya adalah terjadinya kekurangan konsumsi pangan, dimana masyarakat kota–dan juga desa– juga terdampak secara ekonomi yaitu banyak yang kehilangan penghasilan, dan dampak dari perubahan pola konsumsi ini adalah pada menurunnya kualitas gizi.

“Pendapatan memiliki peranan penting dalam pola konsumsi dan kualitas diet. Kalau masyarakat miskin pedesaan mengalami income shock, maka bisa dipastikan kualitas konsumsi pangannya menurun drastis,” ujarnya.

Penurunan gizi pada masyarakat miskin bisa terjadi lebih dahsyat lagi dimana pada strata ini, seperlima pendapatan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti padi-padian. “Orang miskin sangat rentan terhadap kelangkaan atau harga pangan pokok. Kalau diperkirakan ada kenaikan orang miskin dan terpengaruh 30%, maka dua kelompok terbawah ini akan terkena. Dalam kondisi normal saja, kualitas konsumsi pangan sangat rendah,” jelas Drajat.

Karena itu, kata Drajat, kondisi ini seharusnya membuat kita belajar akan pentingnya sustainable food system atau sistem pangan berkelanjutan. “Kalau kita mengandalkan pangan dari negara lain akan terganggu saat sistem logistik terganggu,” tegasnya.

Terkait membangun sistem pangan berkelanjutan, kata Drajat, Di IPB, sendiri para akademisi telah menyadari problem terbesar petani adalah pada kesejahteraan yang tidak pernah berkembang, dan aging farmer yaitu usia petani semakin menua. Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang bisa dikembangkan adalah menumbuhkan generasi baru petani atau petani muda. Kemudian untuk mengatasi masalah kemiskinan atau kesejahteraan petani, para petani muda ini didorong mengembangkan pertanian modern berbasis internet.

“Di IPB, kami mengembangkan Agripreneur Program. Alhamdulillah kita diuji, bisa mengembangkan banyak sekali program, menghubungkan konsumen dengan berbagai macam B2B (bussiness to bussiness). Mulai menjual produk maupun menyediakan sarana produksi. Kita harus bangun sedemikian rupa dalam bentuk holding BUMDes. Setelah kita bangun menjadi holding ternyata memiliki kekuatan baru,” paparnya.

Kemudian perlu juga mengembangkan kluster pangan sesuai dengan komoditas unggalan setempat. Misalnya, di Garut dengan kopinya, di Sukabumi dengan sayur mayur. “Tapi tidak harus dengan banyak marketplace, dengan lingkungan sekitar saja, supaya rantai pasok tidak terlalu panjang,” papar Drajat.

Terakhir, kata Drajat, dalam membangun sistem pangan berkelanjutan, yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya local wisdom, diversity, dan input-input yang lain. Karena itu, arah pembangunan pertanian saat ini harus diubah dari sekadar membangun ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.

“Kita nampaknya arahnya ke ketahanan pangan, setiap orang terpenuhi kebutuhan pangannya. Tapi kedaulatan dan kemandirian yang selama ini tertulis dalam undang-undang, menjadi penting ke depannya. Bagaimana petani berdaulat, negara berdaulat,” ujarnya.

Dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah. “Yang harus kita ubah, mindset bahwa selama ini seolah-olah tanggung jawab pemerintah, padahal ada tanggung jawab konsumen, terhadap konsumsi pangan yang dipilihnya. Konsumsi beras saja masih tinggi, padahal kita tidak butuh segitu. Konsumsi kita terlalu banyak beras, terlalu banyak gandum. Yang diubah bukan hanya pertanian tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikan itu. Kalau kita sekarang tidak mulai dengan pangan lokal, maka akan terlambat. Setelah November, iya kalau beras ada, kalau tidak ada kita makan apa?” pungkasnya.

Terkait menyelamatkan petani dari pandemi Covid-19, pakar penyakit tanaman IPB Profesor Damayanti Buchori mengatakan, dari sejarah penyakit yang ada, kalau ada patogen baru yang muncul dia pasti akan mematikan. Saat Covid muncul, dia baru bertemu manusia pasti akan mematikan. Tapi kalau dilihat orang-orang yang tahan juga ada.

“Jadi kita tidak bisa menyatakan kita akan tunggu sampai Covid selesai. Kita perlu menyadari bahwa Covid ada di sini dan hidup berdamai dengan Covid. Apa yang berubah? mungkin tidak banyak, cuci tangan tidak berkumpul hidup bersih,” jelasnya.

Dalam konteks menyelamatkan petani dan desa pasca pandemi Covid-19, Damayanti mengatakan, prinsipnya masih sama. “Dengan tambahan penyakit baru ini, kerentanan itu yang harus kita perhatikan. Kita harus melakukan assesment terhadap kesehatan petani, mana petani yang kena penyakit jantung, diabetes, mana mereka yang rentan terkena Covid. Nah, yang sehat bekerja seperti biasa. Yang penting juga sebetulnya desa itu kuat, ada lahan dan sebagainya. Bagaimana membuat petani punya akses terhadap kapital dan bibit dan sebagainya,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Baca juga:
Meraba Nasib Desa Pasca Pandemi Covid-19

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *