Peringati HIMAS, Masyarakat Sipil Ingatkan Pemerintah dan DPR Pentingnya Pengesahan RUU Masyarakat Adat | Villagerspost.com

Peringati HIMAS, Masyarakat Sipil Ingatkan Pemerintah dan DPR Pentingnya Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat Papua dan Papua Barat berunjuk rasa di Indofood tower menuntut pengembalian tanah adat mereka (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Tanggal 9 Agustus diperingati masyarakat sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Momen peringatan HIMAS tahun 2020 ini dimanfaatkan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat untuk mengingatkan pemerintah dan DPR akan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Pihak koalisi melihat saat ini Indonesia, dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, menghadapi krisis yang struktural pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia. Situasi krisis inilah seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah dalam mengesahkan kebijakan berdasar pada Hak Asasi Manusia dan Lingkungan.

Deforestasi telah berkontribusi besar terjadinya perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat bencana rutin tahunan berupa banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Indonesia kurun satu dekade antara tahun 2005-2015 telah kehilangan 1,4 juta hektare hutan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (2019), pada tahun 2016-2017 deforestasi di Indonesia sebesar 0,48 juta hektare.

Laporan United Nations Environment Programme (2016) menyebutkan aktivitas pembukaan skala luas lahan pertanian, industrialisasi dan deforestasi mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan tersebut menjadi penyebab utama kemunculan jenis penyakit yang penularannya berasal dari hewan (zoonosis). Para akademisi UI pada awal Agustus lalu juga menyatakan bahwa tingginya laju deforestasi menyebabkan perubahan iklim global telah mempercepat pola penyebaran jenis penyakit menular seperti covid-19, SARS ataupun MERS.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati menegaskan, berbagai krisis yang terjadi sama sekali tidak membuat negara ini berubah. Investasi dibiarkan terus merusak Alam. Negara dan korporasi jadi aktor utamanya. “Situasi saat ini malah dimanfaatkan korporasi perusak lingkungan untuk menggusur masyarakat adat, merampas bahkan membunuh pejuang agraria dan lingkungan hidup yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dan keberlanjutan alam,” ujarnya, dalam konferensi pers Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, yang dilaksanakan secara daring, Minggu (9/8).

Padahal, kata dia, di tengah kebijakan sumberdaya alam yang eksplotatif, masyarakat adat di Indonesia justu membuktikan mampu menjaga dan melestarikan hutan seluas 574.119 hektare. Karenanya, ujar perempuan yang akrab disapa Yaya itu, mempertahankan wilayah adat menjadi sangat penting bukan saja bagi pelestarian lingkungan tetapi juga bagi generasi mendatang.

“Ini menjadi penting bagi generasi mendatang dalam konteks lingkungan. Wilayah masyarakat adat adala benteng terakhir yang kondisi alamnya masih baik, yang bisa menahan laju kerusakan yang lebih parah. Kalau kita tidak peduli wilayah adat, maka wilayah terakhir, benteng terakhir ekologi akan runtuh. Kerusakan ekologi, kerusakan ekosistem kita akan semakin cepat terjadi, bencana akan semakin cepat terjadi,” tegasnya.

Project Officer KLIMA Yayasan Madani Berkelanjutan Yosi Amelia menyatakan, masyarakat adat memiliki peranan penting dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia. “Praktik-praktik arif masyarakat adat dalam menjaga hutan adat terbukti mampu menjaga hutan tetap lestari,” tegasnya.

Dalam konteks perubahan iklim, praktik-praktik menjaga hutan yang dilakukan Masyarakat Adat terbukti mampu menghentikan penurunan tutupan hutan dan dapat berkontribusi hingga 34,6% terhadap pemenuhan target NDC Indonesia dari pengurangan deforestasi. “Kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dalam penyelamatan hutan di wilayah adat sangat penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional dapat terlaksana,” tambah Yosi.

Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sampai Agustus 2020 ini telah terdaftar 63 peta wilayah adat dengan luas mencapai 11,09 juta hektare. Dari jumlah tersebut telah ada penetapan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat seluas 1,5 juta hektare melalui peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *