Petani Mandiri, Pemerintah Jangan Lari

Juwari, Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah, di acara FGD bertema ‘Ekspor-Impor dan Kedaulatan Pangan’ di Fakultas Ekonomi-Manajemen IPB University, Bogor (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Mampukah para petani berusaha secara mandiri dan bersaing di pasar ekspor? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Juwari, jawabannya adalah ya! Juwari sendiri bersama 52 petani bawang merah yang merupakan anggota kelompok tani yang dia pimpin, berhasil membuktikan hal itu.

Ceritanya, Juwari melihat, dengan jumlah anggota sedemikian banyak dan juga pasokan bawang yang melimpah saat panen, sangat memungkinkan bagi mereka untuk membentuk badan usaha (perseroan terbatas) dan memproduksi produk olahan dari bawang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

“Maka tahun 2017 kami memulai membuat pabrik, di tahun 2018 kami mulai produksi dan tahun 2019 kami mulai ekspor,” kata Juwari, di acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Ekspor-Impor dan Kedaulatan Pangan, yang digelar di Fakultas Ekonomi-Manajemen, IPB University, Bogor, Senin (17/2).

Produk yang dibuat Juwari bersama kawan-kawan petaninya salah satunya adalah pasta bawang. “Ternyata produk ini menarik minat buyer untuk masuk pasar Arab Saudi,” ujar Juwari. Melihat peluang ini, Juwari pun kemudian mencoba menjajaki kemungkinan melakukan ekspor. Hasilnya? “Rumit!” tegas Juwari.

Rupanya untuk bisa melakukan ekspor ke Arab Saudi, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebuah produk. Mulai dari sertifikat halal, sertifikat dari BPOM, sertifikat bebas GMO (transgenik), bebas logam berat dan lain-lain persyaratan. “Bagi petani persyaratan ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Toh, Juwari tak menyerah. Satu persatu, prosedur ditempuh dan persyaratan kualitas dipenuhi sehingga akhirnya mereka bisa melakukan ekspor ke Arab Saudi. “Itu kami lakukan sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Nah kenapa pemerintah tidak memfasilitasi petani ketika ingin mandiri?” tegasnya. “Begitu kami ekspor baru semua ribut, mau membantu,” tambahnya.

Juwari mengatakan, seharusnya pemerintah tidak lari ketika petani mencoba mandiri. Justru pemerintah harus membantu petani semaksimal mungkin agar produk milik petani memenuhi berbagai persyaratan untuk ekspor dan bisa bersaing.

Dari sisi efisiensi, seperti dikatakan pakar manajemen IPB University Dr. Hariadi mengatakan, produk petani Indonesia jauh lebih efisien dibandingkan dengan petani-petani lain di dunia. “Berbagai penelitian membuktikan Indonesia tidak kalah dari segi efisiensi produksi, biaya produksi hasil pertanian Indonesia lebih rendah dibandingkan hasil panen, ketimbang petani negara lain. Tetapi kenapa bisa kalah dalam persaingan di pasar ekspor?” ujarnya.

Penyebabnya adalah inefisiensi pada rantai pasok yang terlalu panjang dan treatment yang buruk saat pengiriman barang. “Supply chain tidak efisien, petani mengirim hasil pertaniannya ke pasar, di atas truk ditumpuk-tumpuk, sudah begitu ada pula yang duduk di atas barang-barang itu, sampai di pasar banyak yang rusak, menjadi waste (terbuang), cost menjadi tinggi harga pun tinggi, dan semua itu dibebankan ke petani sebagai produsen,” paparnya.

Maka dari itu agar produk petani bisa bersaing pembenahan pada rantai suplai ini wajib dilakukan. “Sekarang dengan perkembangan IT (teknologi informasi), petani bisa melakukan itu, ada peluang membenahi supply chain agar lebih efisien,” ujar Hariadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Dr. Nunung Nuryantono mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi mengenai pedagangan internasional yang dilakukan selama ini belum berpihak pada para petani. “Perdagangan internasional bagi produk pertanian sudah menjadi keniscayaan yang tak bisa lagi ditampik. Pertanyaan kembali yang mendasar adalah apakah dengan adanya perjanjian perdagangan itu siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapatkan benefit?” ujarnya.

Nunung menegaskan, saat ini Indonesia belum memiliki daya tawar yang cukup kuat di tengah perdagangan internasional yang dikuasai negara-negara besar. Ia berharap pemerintah bisa mengutamakan kepentingan nasional ketika melakukan perjanjian dagang.

Editor: M. Agung Riyadi

Baca juga: Mencari Resep Kedaulatan Pangan Di Tengah Arus Perdagangan Bebas

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *