Petani Nusantara: Pemerintah Harus Memuliakan Petani untuk Berdaulat Pangan!

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kampanyenya sempat memberikan angin segar dengan menjanjikan terwujudnya kedaulatan politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya (NAWACITA). Salah satu bagian dari Nawacita adalah negeri ini perlu berdaulat pangan.

Sayangnya, setahun lebih pemerintahan berjalan, program yang dijanjikan masih jauh panggang dari api. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pangan belum mencerminkan niat baik mewujudkan kedaulatan pangan dan menyejahterakan petani, produsen pangan skala kecil yang menjadi tulang punggung kedaulatan pangan sejati.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, upaya khusus untuk mencapai swasembada masih jauh dari cukup. Impor beras kembali dilakukan, sementara impor bahan pangan lainnya masih terus terjadi. “Petani juga masih bergelut dengan kemiskinan,” kata Said di acara konferensi pers menjelang rembuk tani nusantara di Cikini, Jakarta, Senin (18/1).

Kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi (14,7%) dibandingkan di perkotaan (8,34%) padahal penduduk miskin di pedesaan mayoritas adalah petani. Tak hanya dalam hal jumlah, dari tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Kedalaman kemiskinan di pedesaan 2,26% sementara di perkotaan hanya 1,25%. Adapun keparahan kemiskinan di pedesaan 0,57% sedangkan di perkotaan 0,31%.

Inisiator Gerakan Petani Nusantara (GPN) yang juga pengajar di Departemen proteksi Tanaman IPB Hermanu Triwidodo mengatakan, niat pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan baik karena saat ini memang dibutuhkan hal itu. Namun niat saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan cara yang baik untuk mewujudkannya.

“Kedaulatan pangan semestinya tidak hanya produksi meningkat dan berkelanjutan, namun juga menjadikan petani mulia dan berdaulat,” kata Hermanu.

Hal senada juga disampaikan Masroni, petani dari Indramayu. Masroni menegaskan, kedaulatan pangan harus dimulai dari kedaulatan petani. Jika dimulai dari petani maka kebijakan yang dibuat harusnya menjawab kebutuhan petani bukan hanya kebutuhan pemerintah yang ingin dianggap berhasil meningkatkan produksi.

“Program pemerintah semestinya disesuaikan dengan situasi petani, kebutuhan dan potensinya berbeda tiap wilayah,” ujar Masroni.

Jika tidak dilakukan, akibatnya program dan kebijakan banyak yang justru menjadi penyebab masalah dan tidak efisien. Bantuan benih padi misalnya, banyak yang tidak mau menanam karena memang tidak dibutuhkan. Atau bantuan traktor, di desanya justru menjadi pemicu masalah diantara petani itu sendiri.

Karena itu, Masroni meminta pemerintah bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan petani. Dia menegaskan, yang seharusnya terjadi adalah negara ada untuk petani, bukan sebaliknya, petani ada untuk negara. “Padahal kalau petani mogok tanam, habislah negara ini,” kata Masroni.

Untuk menguatkan pesan tersebut GPN mengadakan kegiatan rembugan petani nusantara. Kegiatan ini melibatkan tak kurang dari 200 petani laki-laki dan perempuan yang berasal dari 112 kabupaten. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 Januari 2016 di Balai Diklat Kementerian Pertanian Ciawi.

Kegiatan rembugan petani ini mengambil tema Petani Nusantara Berseru: “Pertanian yang Memuliakan Petani, Jalan Lurus Mewujudkan Nawacita”.

Gerakan Petani Nusantara (GPN) sendiri merupakan jaringan petani dan nelayan yang digerakkan oleh Ikatan Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI) dan Asosiasi Petani dan Nelayan Nusantara (ASTANNU) serta elemen organisasi tani lainnya. Gerakan ini melibatkan kurang lebih 3.180.000-an petani yang tersebar sekurangnya di 152 Kabupaten, di 15 provinsi terutama lumbung padi.

GPN sebagai sebuah gerakan rakyat mendorong terwujudnya kedaulatan petani dan pangan di Indonesia melalui penguatan organisasi dan jejaring petani. Selain itu, GPN juga mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi dan kreatifitas petani guna mendukung tercapainya kedaulatan pangan. pengembangan mikrobakteri penyubur tanah, pengendali hama, dan teknik budidaya tanam sebar merupakan sedikit contoh inovasi yang telah dikembangkan petani jaringan GPN.

Tak hanya memperkuat kapasitas petani, GPN juga mendorong lahirnya program dan kebijakan yang pro petani dan pertanian. Selain terlibat aktif dalam penyediaan informasi, GPN juga telah menyusun berbagai kertas kebijakan dan program pertanian yang menuju kedaulatan petani dan pangan sebagai bentuk sumbang ide kepada pemerintah.

Saat ini, GPN mendorong gerakan penyelamatan produksi padi nasional di level petani melalui penyehatan tanah dengan gerakan pengembalian jerami ke lahan, pengendalian hama penyakit tanaman (wereng dan penggerek batang) melalui gerakan pemungutan telur hama, dan penyediaan benih bermutu melalui lumbung benih tani.

Menurut Hermanu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya kolektif petani mengingatkan pemerintah bahwa petani bukan alat produksi. Petani adalah komponen penting dalam pencapaian kedaulatan pangan sekaligus sokoguru bangsa yang menjaga kekokohan nusantara.

Selain itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai medium konsolidasi petani diseluruh nusantara untuk terus bekerja dan berinovasi untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Para petani yang terlibat dalam kegiatan ini juga menampilkan berbagai inovasi teknologi dan produk yang dihasilkan sebagai bukti bahwa petani punya kekuatan dan potensi untuk berdaulat tak hanya jadi alat produksi.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk gelar teknologi dan inovasi milik petani, dialog kebangsaan dan deklarasi serta penyusunan rencana aksi petani nusantara. Selain petani, rembugan tani ini juga akan dihadiri unsur pemerintah (kementerian pertanian), komisi IV, akademisi, budayawan dan tokoh nasional yang peduli petani.

Hermanu menambahkan, melalui kegiatan ini petani nusantara ingin menyerukan kekhalayak bahwa petani menjadi bagian penting dari negara ini yang punya hak sama dengan warga negara lainnya. Petani harus dimuliakan untuk menjamin kemuliaan bangsa dan tercapainya kedaulatan pangan. Memuliakan petani bisa dilakukan dengan melakukan apa yang menjadi kebutuhan petani.

Dengan seruan ini juga, GPN ingin menagih haknya kepada negara melalui pemerintah dan parapihak untuk mendapat dukungan, perlindungan dan kemuliaan serta kesejahteraan sebagai komponen bangsa yang paling setia terus berkarya memberi makan Indonesia.

“GPN juga mengajak seluruh elemen petani untuk membangun gerakan gotong royong antar petani dalam menghadapi persoalan ancaman sosial, ekonomi, budaya, politik dan bencana alam. Petani juga diharapkan mampu terus berkarya dan berinovasi sehingga harga diri dan kemuliaan petani terjaga sehingga cita-cita sewasembada dan kedaulatan pangan dapat terwujud,” pungkas Hermanu. (*)