Rusak DAS Saddang, Alasan Warga Salipopo-Bababinanga Tolak Tambang Pasir | Villagerspost.com

Rusak DAS Saddang, Alasan Warga Salipopo-Bababinanga Tolak Tambang Pasir

Ilustrasi aksi masyarakat desa menolak kehadiran perusahaan pertambangan (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Aktivitas pertambangan pasir oleh PT Alam Sumber Rezeki (ASR) di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang memicu kemarahan masyarakat. Masyarakat menilai aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang dapat memicu kerusakan lingkungan parah yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

“Masyarakat khawatir pertambangan akan berdampak pada terjadinya banjir, abrasi, dan longsor yang dapat menenggelamkan kampung seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan di tahun 2010 yang menyebabkan peristiwa besar yang menyebabkan tanah-tanah masyarakat—tambak, kebun, pemukima, fasos, fasum hilang akibat arus sungai yang meluap. Kerugian yang diderita mencapai puluhan miliar rupiah,” kata Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel Rizky Arimbi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (14/11).

Pada tahun 1995, pemerintah sempat melakukan penggalian di DAS Saddang, tepatnya di anak sungai yang mengalir ke muara sungai dengan jalur utama sungai yang menuju ke Desa Paria Kecamatan Duampanua. Penggalian sedalam tiga meter tersebut dilakukan untuk pembangunan pintu air agar dapat dimanfaatkan untuk mengairi tambak-tambak masyarakat. “Akan tetapi, akibat penggalian tersebut justru menyebabkan bencana saat musim hujan tiba,” terang Rizky.

Aliran sungai yang deras menyebabkan volume air sungai yang mengalir ke anak sungai justru meningkat dan menghancurkan tambak-tambak dan juga pemukiman milik masyarakat akibat abrasi, serta menghancurkan jembatan penghubung antara Dusun Cilallang dan Dusun Babana, Desa Bababinanga. Kemudian di tahun 2010 terjadi bencana banjir besar yang menenggelamkan pemukiman, tambak, kebun, dan sekolah di Dusun Cilallang. Sekitar 215 KK kemudian direlokasi ke Desa Salipolo.

Atas kejadian traumatik tersebut, warga tidak ingin kejadian serupa bahkan peristiwa yang lebih besar akan kembali terjadi. “Sehingga penolakan terhadap kegiatan pertambangan pasir di DAS Saddang menjadi keharusan. Apalagi aktivitas tambang ini tidak pernah melibatkan dan meminta persetujuan warga yang berada di lokasi penambangan maupun lokasi-lokasi yang akan terdampak tambang,” jelas Rizky.

Partisipasi masyarakat/publik dalam penetapan izin lokasi pertambangan diakui, dilindungi dan diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945, UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, UU Desa No 6 Tahun 2014, UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, dan UU PPLH No 32 Tahun 2009. Kemudian ada pula UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Penolakan aktivitas tambang PT Alam Sumber Rezeki dimulai sejak tahun 2017 di desa Bababinanga Kecamatan Duampanua. Penolakan di desa Bababinanga menyebabkan delapan warga diberikan surat panggilan oleh pihak kepolisian. Setelah ditolak, PT ASR akhirnya pindah ke desa Paria namun ditolak kembali dan kembali pindah ke desa Kaliang kemudian ditolak lagi.

Tahun 2019 akhirnya PT Alam Sumber Rezeki beraktivitas di Salipolo sehingga warga desa melakukan beberapa aksi penolakan eskavator, demonstrasi hingga ke Bupati, hearing di DPRD kabupaten, aksi di Gubernuran dan terakhir aksi yang menjadi viral karena aksi protes warga dibalas dengan kekerasan oleh aparat keamanan swasta yang disewa pihak perusahaan, yang berujung bentrokan.

Aksi penolakan di Desa Salipolo juga menyebabkan lima warga diberikan surat panggilan oleh Polres Pinrang karena dianggap menghalang-halangi aktivitas tambang. Sementara dalam pasal 66 UU PPLH No 32 Tahun 2009 disebutkan, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. “Aparat kepolisian patut diduga berupaya melakukan kriminalisasi terhadap warga yang berjuang terhadap penyelamatan lingkungan,” tegas Rizky.

Apalagi DAS Saddang dalam RPJMN telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 DAS kritis di Indonesia yang harus direhabilitasi. Begitu juga yang tertera dalam revisi RTRW Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008–2028 oleh dinas PUPR dan dinas PSDA.

Setelah aksi pengadangan yang dilakukan oleh preman-preman bayaran PT ASR yang dibalas aksi perlawanan warga desa Salipolo, kata Rizky, pada Senin tanggal 11 November 2019, hearing kembali dilakukan di kantor Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Propinsi Sulawesi Selatan.

Editor: M. Agung Riyadi

Baca juga: Diframing Brutal, Aliansi Peduli Rakyat Salipolo-Bababinanga Klarifikasi Kompas.com

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *