Tied at Sea: Mengungkap Neraka Buruh Migran di Kapal Perikanan Korea (Bagian II) | Villagerspost.com

Tied at Sea: Mengungkap Neraka Buruh Migran di Kapal Perikanan Korea (Bagian II)

Aksi protes para aktivis hukum dan HAM Korea Selatan, bersama awak kapal ikan Oryong 501 yang tenggelam di laut Bering (dok. apil)

Jakarta, Villagerspost.com – Dalam bagian terdahulu telah dijelaskan, bagaimana pihak Korea Selatan terbuka matanya akan ketergantungan yang besar dari sektor perikanan mereka terhadap pekerja migran. Hal ini memicu terjadinya perdagangan manusia dan menghasilkan kehidupan yang menyiksa fisik dan mental para pekerja migran di atas kapal perikanan Korea Selatan. Dari laporan APIL bertajuk “Tied At Sea” terungkap, kekacauan ini memang bermula sejak proses rekrutmen yang tidak fair dan terbuka.

Kacau Sejak Proses Rekrutmen

Armada kapal perikanan Korea Selatan diklasifikasikan, umumnya pada tiga klasifikasi paling umum, yaitu, kapal yang beroperasi di kawasan perairan dekat pantai (coastal water fishing vessel–CWFV). Klasifikasi kapal ini dibagi menjadi dua yaitu di bawah 20 GT (CWFV <20) dan di atas 20 GT (CWFV >20). Klasifikasi berikut adalah distant water fishing vessel (DWFV) atau kapal ikan yang beroperasi di laut lepas. Berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam UU Pekerja Laut Korea (Korean Seafarers’ Act), pada tahun 2015 diketahui bahwa kapal dalam klasifikasi kapal yang beroperasi di kawasan pantai inilah yang sangat tergantung pada pekerja migran.

Penelusuran literatur mengungkapkan, para pekerja migran mulai diserap oleh industri perikanan Korea Selatan, sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, terdapat perjanjian antara serikat pekerja Korea dengan perusahaan pemilik kapal ikan Korea, bahwa pekerja migran dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di industri perikanan. Para oekerja migran memasuki industri perikanan Korea Selatan melalui Sistem Pelatihan Industrial–Industrial Traineeship System (ITS)– yang dimulai tahun 1993.

Namun sistem ITS dibatalkan karena dinilai melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Tahun 2007, ITS digantikan oleh Employment Permit System (EPS). Bedasarkan aturan ini, para pekerja migran yang bekerja di kapal yang beroperasi di kawasan pantai berbobot di bawah 20 ton, perizinannya dikeluarkan oleh EPS. Sementara pekerja migran yang bekerja di kapal perikanan yang beroperasi di kawasan pantai dengan bobot di atas 20 ton, perizinannya diatur oleh Foreign Seafarer System, yang oleh APIL dikatakan memiliki sistem yang sama dengan ITS, namun hanya berbeda nama saja.

Proses Rekrutmen Pekerja untuk Kapal Perikanan Korea Selatan


Meski seolah ada aturan yang baik yang mengatur bagaimana pekerja bisa memasuki industri perikanan Korea Selatan, namun, dalam praktiknya, para pekerja migran rentan menghadapi beragam modus penipuan, karena umumnya mereka berpendidikan rendah. Kerentanan ini semakin meningkat saat para pekerja migran ini secara formal memasuki proses rekrutmen.

Sebagai pekerja di kapal perikanan Korea Selatan, banyak pekerja migran ini yang mengalami eksploitasi, penyiksaan, diskriminasi dan mereka sangat sulit untuk keluar dari situasi itu sebelum kontrak mereka berakhir. Kasus perdagangan manusia dan kerja paksa di kapal perikanan ini paling rentan terjadi pada kapal ikan yang beroperasi di laut lepas. Kerentanan berikutnya terjadi pada kapal ikan lepas pantai berbobot di atas 20 ton, dan berikut pada kapal ikan lepas pantai berbobot di bawah 20 ton.

Kerentanan ini terjadi akibat sulitnya memahami aturan rekrutmen yang berbeda di antara ketiga tipe kapal ikan tersebut. Umumnya pekerja migran yang melamar datang dari kalangan yang miskin, berpendidikan rendah dan berasal dari negara dengan tingkat pengangguran tinggi. APIL mengungkapkan, dalam proses wawancara dalam penyusunan laporan ini terungkap, umumnya, selain miskin dan berpendidikan rendah, para pekerja ini melamar pekerjaan di kapal ikan Korea Selatan lantaran sudah lama menganggur, dan bekerja di kapal perikanan lokal, gajinya sangatlah rendah.

Ketiga kondisi ini, plus iming-iming gaji tinggi menjadi jebakan yang sulit ditawar oleh para pekerja ini. Lantaran miskin, mereka umumnya terpaksa berutang dalam jumlah besar kepada agen rekrutmen. Ditambah pendidikan yang rendah, mereka rentan terjebak kontrak yang merugikan yang ditawarkan agen rekrutmen. Ditambah sulitnya mencari kerja, membuat para pekerja ini tidak memiliki posisi tawar untuk melawan praktik-praktik ilegal rekrutmen ini.

Sejak dari proses rekrutmen, para pekerja ini sudah terjebak utang yang besar. Laporan APIL mengungkap, para pekerja migran asal Indonesia membayar biaya servis sebesar US$70 sampai dengan US$180 ditambah uang jaminan (agar pekerja tidak melanggar kontrak durasi kerja) yang besarnya mencapai antara US$2.000 sampai US$2.300.

Kutipan uang jasa dan uang jaminan ini, di Vietnam, diatur secara resmi oleh pemerintah dimana pemerintah setempat mengatur biaya uang jasa atau service fee hanya boleh dikutip sebesar gaji sebulan dari pekerja. Sementara uang jaminan ditetapkan tidak boleh melebihi US$1.500. Meski demikian dalam praktiknya, aturan ini lebih sering dilanggar.

Pekerja Vietnam yang diwawancara APIL menungkapkan, dia ditarik uang jasa sebesar US$670 meskipun gaji bulanannya hanya sebesar US$210. Sementara untuk uang jaminan, mereka diminta membayar sebesar US$2.500 hingga US$3.000, jauh di atas batasan yang ditetapkan pemerintah Vietnam. Dalam kasus pekerja Indonesia dan Vietnam, bahkan untuk bisa membayar uang-uang kutipan tersebut, mereka sampai harus menjaminkan sertifikat tanah.

“Saya membayar sebesar US$880 kepada broker rekrutmen di Vietnam, US$440 kepada agen rekrutmen untuk uang jasa dan sebesar US$1.300 untuk uang jaminan. Dari total uang yang dibayarkan sebesar US$2.600, sejumlah US$2.200 adalah pinjaman dari bank. Gaji bulanan saya sebesar US$220, tetapi saya tidak menerima gaji saya dalam empat bulan pertama. Saya telah bekerja selama delapan bulan saat kapal saya tenggelam. Yang saya dapatkan semuanya sebagai kompensasi hanya sebesar US$1.300. Saya kesulitan membayar pinjaman dengan uang kompensasi dan pengembalian uang jaminan,” kata seorang pekerja migran Vietnam.

Kontrak Yang Tidak Jelas

Berbagai kutipan yang memberatkan ini, bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi pekerja migran dalam proses rekrutmen. Persoalan kontrak yang tidak jelas juga menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi para pekerja migran yang bekerja di kapal Korea. Salah satu temuan APIL adalah, adanya kontrak yang berbeda antara kontrak yang dibuat antara pekerja dan agen rekrutmen, dengan kontrak yang dibuat antara pekerja migran dan pemilik kapal.

Kontrak rekrutmen (antara agen rekrutmen dan pekerja migran) ditemukan hanya dibuat pada pekerja yang bekerja di kapal yang beroperasi di laut lepas (DWF) dan kapal lepas pantai berbobot di atas 20 ton. Dalam kasus pekerja di kapal DWF, para pekerja migran umumnya menandatangani kontrak tanpa mengetahui dan memahami isi kontraknya. Kontrak ditandatangani di saat yang mendesak, yaitu 1-2 hari sebelum keberangkatan menuju Korea Selatan.

Seringkali para pekerja migran ini menandatangani kontrak dalam kondisi tekanan yang ketat, yang jika tidak segera ditandatangani kontraknya, mereka akan kehilangan kesempatan kerja. Para pekerja akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui saja klausul-klausul kontrak yang dibuatkan untuk mereka, meski umumnya tidak menguntungkan para pekerja migran. Bahkan para pekerja migran tersebut tidak mendapatkan kopian kontrak mereka.

Kondisi nyaris sama dialami pekerja migran yang bekerja di kapal ikan lepas pantai berbobot 20 ton ke atas. Para pekerja menerima penjelasan sekadarnya terkait kontrak dan dalam klausul kontrak tersebut tidak menyebutkan soal jam kerja, waktu istirahat, hari libur atau kondisi hidup di kapal. Para pekerja umumnya memasuki arena kerja tanpa gambaran yang jelas terkait kondisi kerja dan kehidupan di atas kapal.

Terkait, adanya perbedaan kontrak antara kontrak rekrutmen dan kontrak kerja, para pekerja migran tidak memahami yang mana kontrak yang mengikat secara legal. Persoalan lebih kompleks terjadi pada pakerja migran yang bekerja di kapal DWF. Kontrak kerja untuk pekerja migran di kapal DWF harus ditandatangani sebelum pekerja migran meninggalkan negaranya untuk bekerja.

Ini terkait fakta bahwa pemilik kapal harus melaporkan kontrak kerja itu ke Kantor Jawatan Kelautan dan Perikanan Regional dan pekerja yang direkrut memerlukan visa agar bisa masuk ke Korea Selatan. Tetapi, tidak satupun pekerja migran yang diwawncara APIL untuk laporan ini, mengatakan mereka telah menandatangani kontrak kerja sebelum berangkat ke Korea Selatan.

Hal ini menimbulkan dugaan, ada pihak yang menandatangani kontrak atas nama pekerja migran yang tidak tahu menahu, atau para pekerja migran menandatanganinya tanpa dijelaskan isi kontraknya. Di antara para pekerja migran yang menerima kopian kontrak kerja mereka, umumnya mengaku tak paham isi klausul perjanjian kontrak karena tidak punya cukup waktu untuk membaca atau mendapatkan penjelasan terkait isi kontrak. Para pekerja migran umumnya hanya tahu soal jumlah gaji dalam klausul kontrak mereka. Namun umumnya mereka tak menerima kopi dari kontrak mereka karena ditahan pihak agen rekrutmen di Korea.

Dalam kasus pekerja yang bekerja di kapal ikan laut lepas, mereka mengaku harus menunggu untuk waktu yang lama sebelum memulai pekerjaan mereka. Selama masa menunggu ini, para pekerja migran menyatakan, paspor mereka ditahan oleh agen rekrutmen dan kontrak rekrutmen mereka tidak difinalisasi. Para gan menjelaskan, parpor dtahan untuk mencegah para pekerja migran melamar ke tempat lain melalui agen rekrutmen lainnya pada saat bersamaan.

Hal ini dinilai melanggar karena para pekerja migran jadi kehilangan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Padahal, mereka biasanya menunggu hingga 6 bulan hingga setahun tanpa mengetahi apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang dilamar atau tidak. Begitu dinyatakan diterima, mereka akan segera diminta untuk siap bekerja dalam tempo hanya sepekan.

Satu atau dua hari sebelum keberangkatan, mereka diminta menandatangani kontrak rekrutmen mereka. Dengan ditandatanganinya kontrak ini, mereka berarti sudah mulai membayar biaya rekrutmen kepada agensi dan kehilangan peluang untuk bisa direkrut pihak lain, selama masa tunggu tersebut.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *