Tied at Sea: Mengungkap Neraka Buruh Migran di Kapal Perikanan Korea (Bagian IV) | Villagerspost.com

Tied at Sea: Mengungkap Neraka Buruh Migran di Kapal Perikanan Korea (Bagian IV)

Kapal penangkap ikan bersandar di pelabuhan (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Kondisi kehidupan para pekerja migran di atas kapal ikan Korea Selatan semakin memburuk dengan adanya diskriminasi rasial yang mereka alami. Pasal 6 UU Ketenagakerjaan Korea Selatan, sebenarnya melarang keras diskriminasi berdasarkan nasionalitas, dan Pasal 22 UU tentang Pekerja Asing di Korsel, juga melindungi para pekerja migran dari perilaku diskriminatif dan perlakuan tidak adil.

Tetapi dalam kasus pekerja migran di atas kapal ikan Korea Selatan, peraturan ini bak jauh panggang dari api. Kondisi kehidupan para pekerja migran di atas kapal jauh lebih buruk dibanding rekan-rekan mereka warga negara Korea Selatan. Berdasarkan temuan APIL, kasus diskriminasi ini bukan hanya ditemukan di kapal yang beroperasi di laut lepas, tetapi juga pada kapal yang beroperasi di lepas pantai.

Diskriminasi umumnya terjadi karena kondisi status di atas kapal yang tidak seimbang, semua awak kapal Korea Selatan umumnya menjabat selaku perwira kapal sementara para pekerja migran seluruhnya menjabat sebagai awak pekerja. APIL menilai, sangat masuk akal jika kemudian ada perbedaan perlakuan karena perbedaan pangkat ini. Namun logika ini terbantahkan karena faktanya, pekerja migran yang berstatus perwira kapal pun, juga diperlakukan sama seperti pekerja migran pada umumnya.

“Ada terjadi diskriminasi misalnya dalam alokasi shif kerja. Para awak kapal berkebangsaan Korea bisa mendapatkan jam tidur selama tujuh jam, tetapi pekerja Vietnam hanya bisa beristirahat selama lima jam. Pekerja Korea Selatan bisa segera pergi segera setelah makan, namun kami masih harus mencuci piring. Ada pekerja Korea Selatan yang posisinya sama seperti kami sebagai awak kerja, namun selalu memerintah kami untuk melakukan hal-hal kecil seperti membuatkan kopi. Pemilik kapal sebenarnya cukup baik, namun karena tidak pernah berada di atas kapal, dia tidak pernah tahu bagaimana awak kapal asal Korea memperlakukan kami,” pengakuan seorang awak kapal asal Vietnam yang diwawancara APIL.

“Saya harus tidur di kapal yang bersandar selama masa istirahat kerja empat hari yang kami dapat dalam sebulan, sementara pekerja asal Korea bisa menginap di penginapan,” kata seorang pekerja migran.

“Saat kapal kami berlabuh, pekerja Korea bisa segera meninggalkan kapal, tetapi saya harus tinggal dan melakukan tugas perawatan kapal, karena saya satu-satunya orang asing,” kata seorang pekerja migran lainnya.

Sikap para pemilik kapal dan otoritas di Korea juga sangat disayangkan. Jika ada isu diskriminasi dan penyiksaan misalnya, para pemilik kapal, agen rekrutmen dan pejabat pemerintah kerap mengatakan hal itu terjadi karena adanya perbedaan budaya semata. Tetapi, pengalaman para pekerja migran yang bekerja di kapal milik non-Korea membuktikan sebaliknya. Mereka yang bekerja di kapal non-Korea mengatakan, kapal mereka memiliki enam kamar mandi yang semuanya bisa digunakan oleh siapa saja di atas kapal.

Kapal milik non-Korea juga memiliki dua juru masak yang memasak sesuai selera awak asal Korea, Indonesia dan Rusia. Para kru tidak hanya memiliki cukup makanan, tetapi juga cukup waktu untuk memakan makanan mereka.

Para pekerja kapal non-Korea yang beroperasi di Korea juga bersaksi bahwa hanya perwira kapal berkebangsaan Korea Selatan saja yang kerap memaki-maki pekerja dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata lain, menurut laporan APIL, kekerasan dan diskriminasi bukanlah kultur industri perikanan, hal itu terjadi khusus pada kultur kapal ikan milik Korea Selatan, sebuah kultur yang harus diubah.

“Ketika saya sedang mengepak ikan, kapten kapal datang dan mulai memukuli pekerja asal Indonesia. Mereka tidak mengerti apa sebabnya, dan mengancam kapten akan meninggalkan kapal, tetapi si kapten mengancam balik, mereka akan menahan gaji mereka selama tiga bulan, jadi para pekerja tidak punya pilihan selain terus bekerja, dan si kapten terus saja memukuli orang-orang,” kata seorang pekerja migran asal Vietnam.

“Di tahun 2013, saya bekerja di kapal penangkap cumi yang beroperasi di lautan lepas. Hal tersulit yang saya alami adalah saat dipukuli oleh bosun. Sebulan saya bisa dipukuli selama 30-40 kali, jadi hampir setiap hari. Dia memukuli kepala dan punggung saya dengan tongkat. Saya sendiri terikat kontak selama 1 tahun, dan kami mendarat di Busan setelah setengah tahun. Saya katakan kepada kapten sebelum kami berlabuh di Busan, bahwa saya ingin meninggalkan kapal, tetapi kapten bilang tidak bisa. Saat berlabuh di Busan, saya menghabiskan dua bulan mengecat kapal dan membongkar muatan cumi, kemudian setelahnya saya menghabiskan 15 hari di kapal. Setelah itu, mereka menyekap saya di sebuah rumah dimana selalu diawasi dan pintu selalu dikunci, mirip seperti penjara, saya juga diawasi kemana pun pergi. Penjaga yang berkebangsaan Korea itu memiliki senjata kejut listrik. Tetapi saya sadar, kesempatan untuk lari hanya saat berada di rumah itu. Jadi saya melarikan diri menggunakan tali dari selimut dan saya lilitkan di jendela,” ujar seorang pekerja migran asal Indonesia.

Awak kapal yang menjadi korban perbudakan di Benjina (dok. djpsdkp.kkp.go.id)

Menanggapi laporan APIL ini, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, laporan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah mengingat ada juga pekerja asal Indonesia yang mengalami kekerasan. Dia mengungkapkan, pada tahun 2018 terdapat sekitar 960.000 buruh migran Indonesia yang bekerja di pelayaran, baik sebagai pelaut maupun anak buah kapal dan separuh di antaranya di industri perikanan.

“Namun, sebagai buruh migran kondisi mereka juga tidak selalu baik-baik saja. Banyak ancaman yang dihadapi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya praktik perdagangan manusia (human traficking), terutama yang menimpa anak buah kapal,” ujarnya kepada Villagerspost.com.

Dia mengungkapkan, kondisi itu terjadi karena ABK kapal perikanan saat ini masih belum memenuhi standar kelayakan kesejahteraan. “Seperti dilihat dari segi upah dan jam kerja,” tambanya.

Dan masyarakat yang paling rentan menghadapi kondisi trafficking ini, kata Marthin, adalah masyarakat pesisir. Laporan UNDP bersama ASEAN dan China, mengenai Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, diperkirakan 36 juta orang di Asia Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 90 persennya tinggal di Indonesia dan Filipina.

Di antara 36 juta orang itu, 76% berasal dari masyarakat pesisir (nelayan) dan pekerja industri perikanan. Menurut laporan itu, kemiskinan ekstrem di Asia Tenggara turun dari 17 persen pada 2005 menjadi 7 persen tahun 2013. Pada 2018 ini masih stagnan, hanya turun sekitar 2 %. Tetapi banyak kaum miskin nelayan (masyarakat pesisir) yang bekerja tetap rentan di garis kemiskinan.

Data tersebut mampu menjelaskan, kondisi masyarakat pesisir dan nelayan sangat rentan terhadap sumber dan perlindungan lapangan pekerjaan mereka. “Sebagian dari mereka, akhirnya memilih untuk mencari lapangan pekerjaan lain dengan menjadi buruh migran. Kondisi kemiskinan mendesak mereka untuk memilih pergi meninggalkan keluarga sebagai buruh migran agar dapat meningkatkan kualitas hidup,” jelas Marthin.

Dia menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan: ‘Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’.

“Pekerjaan merupakan kebutuhan yang penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Banyak orang terus mencari sumber lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk hidup. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,” pungkasnya. (tamat)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *