Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia melihat, penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal patroli di Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya menjadi pintu masuk untuk berbagai program lain di sektor kelautan dan
Panama minggu ini menandatangani perjanjian formal untuk membuka data pelacakan kapal nasionalnya untuk umum melalui platform peta Global Fishing Watch (GFW).
Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015, dinilai telah membebani usaha perikanan, khususnya para nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus mengawal proses perizinan kapal perikanan agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu fungsi ekonomi dan