10 Alasan Melawan Putusan PT TUN Jakarta soal Reklamasi

Aksi nelayan di depan PTUN Jakarta menentang proyek reklamasi (dok. bantuanhukum.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari para nelayan dan elemen masyarakat sipil sejak tanggal 29 November lalu secara resmi telah mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Jakarta yang memenangkan banding Gubernur DKI Jakarta dan perusahaan pemegang izin konsesi reklamasi Pulau F, I dan K sekaligus membatalkan ketiga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) di tingkat pertama. Hari ini, Selasa (12/12), pihak Koalisi mengajukan memori perlawanan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Memori kasasi tersebut diajukan didasarkan atas 10 alasan kecacatan hakim dalam pertimbangan putusannya,” kata Nelson Simamora dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Pertama,¬†hakim PT TUN Jakarta telah salah dalam uraian pertimbangan karena gugatan yang diajukan tidak untuk membatalkan Keppres 52 Tahun 1995. “Karena Keppres tersebut telah dibatalkan oleh Perpres No. 54 Tahun 2008 yang ditandatangani langsung oleh Presiden,” terang Nelson.

Kedua, putusan hakim tingkat pertama (PTUN Jakarta) telah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang terbit sebelum Objek Sengketa terbit. Dalam faktanya, Izin Pelaksanaan yang menjadi objek sengketa tidak didasarkan atas ketentuan yang terkait erat dengan Objek Sengketa misalnya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Perikanan hingga UU Lingkungan Hidup.

Ketiga, pihak Koalisi konsisten dengan pandangan bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa berada pada Penerintah Pusat. Keempat, hakim PT TUN Jakarta telah mengaburkan fakta-fakta hukum dimana Izin Reklamasi tidak memenuhi ketentuan prosedur dan syarat terbitnya Izin Reklamasi.

“Beberapa ketentuan tersebut misalnya Izin Lokasi Pengambilan Material, Izin Lokasi, Surat Kelayakan Lingkungan Hidup, Penetapan Wakil Masyarakat dalam penyusunan AMDAL, dan hakim telah sengaja mengubah tanggal terbit Objek Sengketa menjadi tahun 2012,” ujar Nelson.

Kelima, tidak adanya RZWP3K (rencana zonasi) sebagai landasan terbitnya Izin Pelaksanaan Reklamasi sehingga hakim telah salah menerapkan hukum. Keenam, tiadanya penetapan wakil masyarakat dan organisasi lingkungan menunjukkan proses pembuatan AMDAL telah cacat prosedur.

Ketujuh, hakim PTUN Jakarta adalah pengadilan yang tepat dan berwenang untuk menguji Izin Pelaksanaan Reklamasi. Kedelapan, Pemerintah Provinsi dalam menerbitkan Izin Pelaksanaan tidak memenuhi syarat prosedur pengambilan material reklamasi.

Kesembilan, putusan Hakim Pengadilan Banding (PT TUN Jakarta) telah salah dalam menerapkan hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi prosedur persyaratan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Kesepuluh, Izin Pelaksanaan Reklamasi ketiga pulau tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam konteks administrasi pemerintahan, Objek Sengketa/izin Pelaksanaan Reklamaai tidak memenuhi ketiga pertimbangan tersebut juga tidak ada pnjelasan terperinci dari Objek Sengketa.

“Atas alasan kecacatan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Banding maka dalam memori kasasi kami menuntut supaya izin pelaksanaan reklamasi untuk dibatalkan,” tegas Nelson.

Selain itu, seperti dikatakan Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, pihak Koalisi akan melaporkan hakim pengadilan tinggi pemeriksa perkara ke lembaga dan badan pengawas pengadilan dari mulai Komisi Yudisial hingga Badan Pengawas Mahkamah Agung. “Karena dalam pertimbangan banyak ditemukan adanya manipulasi fakta-fakta hukum dari mulai tanggal terbitnya Objek Sengketa ditulis tahun 2012 supaya terhindar dari kewajiban peraturan yang mengikat,” ujar Marthin. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *