1000 Nelayan NTB dan NTT tak Dapat Asuransi

Kapal nelayan di Kendal yang rusak akibat terjadinya badai dan banjir bandang (dok, kiara)
Kapal nelayan di Kendal yang rusak akibat terjadinya badai dan banjir bandang (dok, kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengungkapkan, hingga saat ini tercatat ada 1000 lebih nelayan kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi nelayan. “Bahkan mereka belum mengetahui adanya program asuransi perikanan dan asuransi jiwa yang dimandatkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (4/11).

Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2016) mencatat ada nelayan kecil dari 6 kabupaten/kota di NTB dan NTT yang belum mendapat dan mengetahui program asuransi nelayan ini. Di NTB ada di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di Kabupaten Sikka.

Halim mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperbaiki kinerjanya berkenaan dengan tahapan pelaksanaan program asuransi jiwa dan asuransi perikanan. “Pembenahan harus dilakukan mulai dari persiapan, sosialisasi, pendataan dan verifikasi,” terang Halim.

Demikian pula dengan pengusulan calon penerima asuransi, validasi, dan penetapan penerima Asuransi. “Berikutnya pengajuan dan pembayaran klaim, agar penyimpangan kewenangan bisa dihindari,” paparnya.

Halim mengingatkan, Menteri Kelautan dan Perikanan diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman. Hal ini dimandatkan di dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan pelaksananya. Yaitu, Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. “Sayangnya, aturan ini belum terlaksana dengan baik di desa-desa pesisir,” kata Halim.

Sebagaimana diketahui, Pasal 33 Ayat (2) UU Perlindungan Nelayan memerintahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk proaktif memfasilitasi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk memperoleh hak-haknya terkait jaminan asuransi. Diantaranya adalah kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan sosialisasi program asuransi.

Kemudian, bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi pergaraman sesuai dengan kemampuan keuangan negara. “Dengan perbaikan kinerja Kementerian Kelautan dan daerah, penyelenggaraan program asuransi jiwa dan perikanan akan menjangkau dan memberikan manfaat secara langsung kepada 2,7 juta jiwa nelayan, 3 juta jiwa perempuan nelayan, 3,5 juta jiwa pembudidaya ikan, dan 3 juta petambak garam hingga akhir tahun 2018,” tutup Halim

Ikuti informasi terkait perlindungan nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *