DPR Kritik Proyek Irigasi yang Mangkrak

Salah satu model irigasi sederhana yang dibangun Kementerian PU (pustakka.pu.go.id)
Salah satu model irigasi sederhana yang dibangun Kementerian PU (pustaka.pu.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi V DPR RI mengkritisi proyek irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) yang banyak mangkrak di berbagai daerah. Banyaknya proyek irigasi yang mangkrak itu terungkap dalam rapat dengan pendapat antara DPR dan Kemen Pu dan Pera, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, di Gedung Nusantara DPR RI.

“Saya masih ingat dengan Bapak menteri, waktu Bapak masih Kepala Biro. Bapak membangun irigasi di Kalimantan Selatan. Irigasi Kamande, tapi setelah 10 tahun, kemudian Bapak sekarang duduk jadi menteri, itu belum jadi. Kami meninjau lalu. Lalu ada seorang teman yang melontarkan sindirian, apa ini? Ini kolam ikan raksasa,” kata Anggota Komisi V DPR Saiful Rasyid dari Gerindra saat berkesempatan bertanya kepada Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono.

Rasyid juga mempertanyakan kemampuan Menteri PU dan Pera dalam menjalankan program yang sangat banyak dan anggaran hingga Rp119 triliun. “Bisakah program-program baru yang bapak canangkan bisa terpenuhi kalau yang 10 tahun saja belum terselesaikan,” katanya seperti dikutip situs dpr.go.id, Selasa (3/2).

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Kalsel, ia kerap ditanya soal kapan irigasi Kamande diselesaikan oleh Kementerian PU ini.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR Miryam S. Haryani dari Fraksi Partai Hanura. Dia mempertanyakan anggaran Kementerian PU dan Pera sebesar Rp119 triliun apakah benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat atau tidak.

“Bapak inikan dipilih presiden. Saya lihat memang Pak Menteri bisa menterjemahkan Nawacita Pak Jokowi dan Pak JK. Tapi apakah Bapak sudah membuat program yang di dalamnya mencantumkan aspirasi dewan yang dipilih rakyat?” tanyanya.

Sebelumnya, Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di RAPBN-P 2015 sebesar Rp118 Miliar.

“Penambahan pagu anggaran tersebut terdiri dari Rp84,9 miliar APBN asli dan tambahan Rp33,3 miliar rupiah murni dan pinjaman utang luar negeri Rp323 juta,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR memberikan catatan terhadap kementerian tersebut. Pertama, Komisi V DPR RI sepakat dengan pihak kementerian untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran untuk unit organisasi, fungsi, dan program‎ masing-masing eselon I berdasarkan saran dan usulan dalam rapat.

Berikutnya, lanjut Muhidin, Komisi V DPR meminta Kementerian PU dan Pera untuk menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. “Ini juga termasuk rencana kebutuhan pembiayaan per sektor setiap tahun anggaran kepada Komisi V DPR,” paparnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *