42 Persen Desa Aktif Pantau Pemudik

Ilustrasi pembatasan akses keluar-masuk kawasan perumahan (dok. kelurahan loji)

Jakarta, Villagerspost.com – Sejumlah 31 ribu lebih desa atau 42 persen dari jumlah seluruh desa di Indonesia, saat ini telah aktif melakukan pemantauan terhadap pemudik. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Senin (20/4).

Halim menegaskan, pemantauan terhadap pemudik yang dilakukan setiap desa penting dilakukan, untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. “Karena dengan dilakukan pemantauan pemudik, relawan desa lawan covid-19 bisa memberikan saran dan masukan tentang apa yang harus dilakukan jika ada pemudik atau pendatang,” ujarnya.

Meski demikian, Abdul Halim mengimbau kepada para perantau untuk sementara waktu menunda rencana mudik hingga Covid-19 berakhir. Namun jika sangat terpaksa mudik, maka harus langsung melakukan isolasi diri ketika tiba di desa.

“Masyarakat yang di desa usahakan jangan ke kota. Karena kota adalah sumber penyebaran Covid-19. Makanya yang di Jakarta, atau di kota yang sudah terinfeksi Covid-19, ataupun yang di luar negeri, kalau bisa jangan mudik. Ditunda dulu mudiknya, nanti bareng-bareng mudiknya kalau situasi sudah bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan survei terkait pendapat kepala desa terhadap pemudik. Hasilnya, 89 persen Kepala Desa menghendaki agar warga desa di perantauan untuk menunda mudik.

“Sekitar 89 persen Kepala Desa menghendaki agar warga desa yang sedang di rantau untuk menunda mudik, bukan melarang mudik tapi menunda mudik,” ungkap Halim.

Menurutnya, data tersebut seirama dengan kebijakan presiden Joko Widodo yang menunda cuti bersama hari raya Idul Fitri karena dampak Covid-19. “Persis dengan kebijakan Bapak Presiden, sehingga libur bersama atau cuti bersama setelah dilakukan perubahan dalam rangka untuk menunda mudik,” tegasnya.

Sementara itu, per hari ini, Selasa (21/4), Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga dan bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. “Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan itu segera disiapkan. “Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan,” tambahnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.