9 Kapal Kabur, China Diminta Tanggung Jawab

Kapal-kapal asing eks China yang melarikan diri dari Timika, Papua (dok. kkp.go.id)
Kapal-kapal asing eks China yang melarikan diri dari Timika, Papua (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pihak China diminta bertanggung jawab dan menegur pengusaha pemilik sembilan kapal yang melarikan diri dari tempat penahananya di pelabuhan Pomako, Timika, Papua. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melayangkan permohonan itu melalui pihak Kedutaan Besar China.

Lewat Kedutaan Besar China Susi juga meminta agar pengusaha China pemilik kapal tersebut menyelesaikan pembayaran kewajiban yang ada di Indonesia, seperti pajak. “Dan minta kalau bisa mengembalikan itu kapal untuk melakukan appropriate deregistrasi,” kata Susi seperti dikutip kkp.go.id, Kamis (14/1).

Susi mengatakan tak bisa memberikan hukuman kepada pemilik kapal tersebut karena bukan warga negara Indonesia. Saat berada di Indonesia, kapal tersebut menggunakan bendera Minatama, perusahaan yang terdaftar di Indonesia. “Tapi kan pemilik Minatamanya ternyata bo’ong-bo’ongan. Itu punya pengusaha China,” ujar Susi.

Dengan kejadian ini, Susi menilai pengusaha China tak menghargai dan menghormati aturan pemerintah Indonesia. Susi berencana bekerja sama dengan kepolisian untuk memangil bos Grup Minatama dalam kasus ini. Susi juga ingin kepolisian menginvestigasi kasus kaburnya sembilan kapal eks asing tersebut.

Susi melepaskan sembilan kapal eks asing tersebut atas pertimbangan dasar hubungan wilayah antarnegara. Namun Susi memberikan syarat sebelum kapal eks asing itu pulang.

“Kita sudah panggil Dubes China, sudah mengobrol dengan agennya, saya bilang uruskan deregistrasi, bayar kewajiban pajak, dan sebagainya lalu pulang. Tapi ganti bendera dulu, deregistrasi,” kata Susi.

Setelah mendengar persyaratan tersebut, menurut Susi, Duta Besar China menyepakati permintaan tersebut. Tidak hanya Cina, tapi Susi juga menerapkan hal sama pada Negara Filipina dan Thailand yang ingin kapalnya kembali dari perairan Indonesia.

“Thailand juga sekarang sedang menyelesaikan persoalan Ambon, Benjina, dan sebagainya,” katanya.

Agar kejadian tersebut tidak berulang, Susi akan memperketat kapal asing yang keluar-masuk dari dan ke perairan Indonesia. Susi menyebutkan sembilan kapal tersebut tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. “Mereka tidak boleh pergi-pergi begitu saja. Kan kewajiban pajak ada tiap tahun,” katanya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *