Abaikan Komplain Warga Desa, Pemda Sukabumi dan PT Semen Jawa Terancam Digugat

Pabrik Semen Jawa yang berdiri di Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi (Dok. Walhi Jabar)
Pabrik Semen Jawa yang berdiri di Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi (Dok. Walhi Jabar)

Jakarta, Villagerspost.com – Proyek pembangunan pabrik Semen Jawa seluas 85 hektare di desa Sirnaresmi Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi mengundang protes dari warga di sekitar lokasi pembangunan pabrik itu. Pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai, keberadaan pabrik semen itu merupakan adalah ancaman bagi warga setempat dan kelestarian lingkungan.

“Karena pasti menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), membongkar pegunungan karst di Gunung Guha Nyalindung, boros air dan berdampak pada kesehatan warga setempat dan akan mengancam ekosistem DAS Cimandiri yang menjadi bagian dari kawasan pabrik, kata Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan dalam siaran pers yang diterima, Villagerspost.com, Selasa (5/5).

Dadan mengatakan, berdasarkan laporan warga kampung Kubang Jaya RW 09 Desa Sirnaresmi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Walhi Jawa Barat, sejak awal megaproyek pembangunan pabrik Semen Jawa dengan dukungan investasi modal asing dari perusahaan Siam Cemen Group (SCG) dan Pemerintah Thailand itu bermasalah dari aspek sosial dan lingkungan hidup. “Bahkan, kami menilai ada indikasi pelanggaran aturan selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pabrik semen,” urai Dadan.

Dadan menegaskan, masalah yang muncul dari aspek sosial, pertama, adanya kejanggalan-kejanggalan sosialisasi proyek, dimana warga setempat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung tidak diberikan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana pembangunan, dokumen rencana pembangunan pabrik yang seharusnya diketahui warga sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kedua, penyusunan dokumen amdal sebagai bagian dari proses perizinan belum sepenuhnya melibatkan warga setempat baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

“Padahal, warga wajib dilibatkan dan tahu terhadap proses dan dampak pembangunan pabrik semen sejak pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi (tahap operasi dan produksi) sebagaimana mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya segelintir orang yang dilibatkan, ini tidak dibenarkan, ini melanggar prosedur,” kata Dadan Ramdan.

Dia menilai, pemerintah daerah dan pihak SCG telah mengabaikan aspirasi dan keberatan/komplain warga yang melakukan penolakan dan dirugikan oleh pembangunan padahal pembangunan tidak bisa dilakukan sebelum aspek keberatan warga dan masalah sosial di masyarakat diselesaikan. Apalagi ini melibatkan perusahaan asing dengan skema penanaman modal asing.

Pihak perusahaan pun dinilai telah melanggar SCG code of conduct pada halaman delapan bagian “the environment, health and safety poin 2.1”, “Society and the environment sub poin 1,2,7,8” dan “ignoring the complains, releasing inaccurate information to the public”. Kemudian, pernyataan Kepala Amdal BLH kabupaten Sukabumi tanggal 29 April 2015 di media yang mengatakan sudah tidak ada masalah dengan amdal, dan tidak ada penolakan warga patut dipertanyakan.

Dari aspek lingkungan hidup, kata Dadan, berdasarkan pemeriksaan lapangan, seharusnya pemerintah tidak memberikan izin pembangunan pabrik di perbukitan, dekat pemakaman warga serta dekat pemukiman. “Lokasi pembangunan pabrik semen dengan jarak antara 1-100 meter dari pemukiman warga mengandung banyak risiko dan mengancam keselamatan, keamanan dan kesehatan warga,” ujarnya.

Dadan menilai, apapun teknologinya, produksi semen akan boros air dan berdampak buruk pada warga, apalagi sangat dekat dengan pemukiman warga. Lahan bukit hijau pun harus hancur dan beralihfungsi. “Selama proses pembangunan banjir lumpur terjadi telah merugikan warga setempat dan lalu lintas, apalagi nanti ketika produksi sudah berjalan, limbah B3 hasil pembakaran akan mencemari udara, tanah dan air, kesehatan warga pun akan terancam,” tegas Dadan.

Selain itu, Gunung Guha sebagai pemasok batu gamping/karst sebagai bahan baku utama semen akan hancur, mata-mata air bagi warga desa dibawahnya akan hilang. “Ancaman longsor menjadi bencana bagi warga,” kata Dadan Ramdan

Dadan mengatakan, ada indikasi Pemda Sukabumi dan PT Semen Jawa (SCG) mengabaikan aturan tata ruang, lingkungan dan keterbukaan informasi. Melihat aspek sosial dan lingkungan, perencanaan pembangunan yang bermasalah, dampak pembangunan sudah merugikan warga saat ini. Belum lagi, kata dia, keberatan warga pun diabaikan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi dan PT SCG.

“Berdasar pada fakta ini, kita meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan BPLHD Jawa Barat segera melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap pembangunan pabrik semen Jawa yang bermasalah ini apalagi ada bahan tambang karst/batu gamping bersumber dari kawasan hutan di Gunung Guha, ada dugaan permasalahan perizinan tambang dan pergantian lahan kawasan hutan yang belum beres,” kata Dadan Ramdan.

Warga yang keberatan dan dirugikan, kata dia, bisa melakukan gugatan hukum. “Walhi Jawa Barat mendukung upaya gugatan warga untuk rasa keadilan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkas Dadan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *