Ada Dana Desa, Bangun Infrastruktur Harus Total

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta agar pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan maksimal dan hingga tuntas. Terutama infrastruktur jalan desa yang akan memudahkan arus aktifitas masyarakat sehari-hari.

Alasnanya, membangun infrastruktur, sarana dan prasarana desa merupakan progran utama dalam penggunaan dana desa. Sebab infrastruktur ini menjadi penunjang aktifitas masyarakat desa di segala bidang.

“Seharusnya dituntaskan terlebihdahulu pembangunan infrastruktur jaln desanya, baru bangun program lain,” ujar Menteri Marwan saat meninjau pembangunan infrastruktur di Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Kamis (7/1) seperti dikutip kemendesa.go.id.

Dana desa memang telah menjadi hak desa untuk dikelola harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Dengan membenahi infrastruktur jalan, maka kegiatan masyarakat akan lebih mudah dilakukan, dan pada gilirannya aktifitas perekonomian desa semakin hidup,” tegas Marwan.

Marwan mengaku sangat sering melihat kondisi jalan yang rusak, belum terbangun sehingga aktifitas masyarakat tidak maksimal. Para investor juga tidak tertarik menanmkan modal di desa jika infrastrukturnya tidak menunjang.

“Tolong rapikan dulu jalan desa. Masih banyak jaln setapak yang menyulitkan aktifitas. Baru setelH infrastruktur bagus bangun saluran irigrasi dan program lainnya. Buat program infrastruktur dengan maksimal. Jangan setengah – setengah” ucap Marwan.

Program UBK

Selain program dana desa, Marwan mengatakan, untuk menyejahterakan desa, pemerintah juga meluncurkan program Usaha Berbasis Komunitas (UBK). “Program ini, merupakan salah satu strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Marwan.

Saat ini program UBK dilaksanakan di 100 desa di 36 kabupaten yang tersebar di 19 provinsi. Dengan persebaran yang cukup merata, di pulau Sumatera mencakup 6 kabupaten di 6 provinsi, Kalimantan 2 kabupaten di 2 provinsi, Sulawesi 2 kabupaten di 2 provinsi, Nusa Tenggara 2 kabupaten di 2 provinsi, Maluku 2 kabupaten di 2 provinsi, dan pulau Jawa mencakup 22 kabupaten di 5 provinsi.

Lewat program ini, diharapkan tumbuh ekonomi komunitas yaitu unit ekonomi yang dibangun dan dikelola bersama masyarakat untuk menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari (consumer goods) yang dapat dirasakan bersama. “Terbentuknya Usaha Bersama Komunitas (UBK) di desa-desa patut diapresiasi. UBK merupakan salah satu wadah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Marwan, desa semestinya tidak hanya menjadi konsumen, juga berperan sebagai produsen. “Ini adalah program yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas sekaligus merebut nilai tambah ekonomi, dengan tetap menjaga karakter gotong royong masyarakat desa. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” ujarnya.

Marwan menerangkan, UBK adalah hasil kreativitas dan inovasi masyarakat desa. Produk hasil UBK akan menjadi besar dan nantinya bisa menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang kuat. “Contohnya, UBK Desa Bunder dan Mekar Galih yang produknya pun sangat bagus dan beragam. Ada sabun, alat cuci, makanan olahan, serta berbagai kerajinan UMKM,” ujarnya.

Marwan juga mengatakan bahwa produk UBK sangat penting bagi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam MEA. Marwan yakin produk UBK pasti bisa bersaing dengan produk luar.

“Nanti kita bikin pameran produk seluruh UBK nasional. Pameran UBK tingkat nasional akan kita bikin. Itulah pameran karya bagsa kita yang harus kita hargai. Stop penggunaan produk luar negeri. Mari gunakan produk UBK yang merupakan karya berkualitas,” kata Marwan. (*)