ADS: Rejim Jokowi Belum Serius Menata Sistem Pangan Berkelanjutan

Suasana diskusi membangun sistem pangan berkelanjutan di Cikini, Jakarta. (dok aliansi desa sejahtera)

Jakarta, Villagerspost.com – Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) melihat, rejim Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II belum serius menata sistem pangan Indonesia menjadi Sistem Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya angka impor pangan, jumlah petani yang terus menurun, dan indikator lainnya.

“Bisa dikatakan belum ada yang berubah dalam sistem pangan Indonesia selama dua dekade ini. Angka impor pangan semakin tinggi, jumlah petani pangan terus menurun, khususnya di kelompok petani sawah pada kisaran umur dibawah 35 tahun karena pertanian pangan dianggap tidak menjanjikan lagi, bahkan hak-hak petani dan penghasil pangan pun masih menjadi mimpi,” ungkap Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (15/1).

Hal ini menurut Tejo, sangat disayangkan lantaran sistem pangan berkelanjutan menjadi dasar untuk membangun kemajuan bangsa. Terlebih di tengah situasi dampak perubahan iklim yang membuat sistem pangan lokal juga dunia sangat rentan. Dari lima prioritas misi Jokowi, dalam RPJMN 2020-2024 dalam 7 Agenda Pembangunan, Pangan, masuk dalam agenda untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi butir 1: Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumberdaya energi, air serta kehutanan serta butir 2 akselerasi peningkatan nilai tambah agroforestri.

“Padahal pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, pangan menjadi salah satu prioritas yang tertuang di Nawa Cita tentang kedaulatan pangan,” jelas Tejo. Meski banyak kritik karena implementasinya, program kedaulatan pangan ini menghasilkan capaian peningkatan produksi pangan, menurun angka kerawanan pangan hingga 7,9% dan konsumsi ikan masyarakat meningkat menjadi 47,3 kg/kapita/tahun.

“Sesungguhnya, program kedaulatan ini tidak berbeda dengan program pemerintah sebelumnya hanya fokus pada angka produksi belum melihat kesejahteraan produsen pangan skala kecil pun belum terlihat jelas. Apalagi kini, program pangan semakin direduksi, sementara kita masih berkutat dengan triple burden masalah stunting, kelebihan gizi dan kekurangan micronutrient,” tambah Tejo lagi.

Sejak 2012, sejumlah ekonom dunia melalui The Copenhagen Consensus telah mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan dana pembangunan untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia, salah satunya berinvestasi untuk perbaikan status gizi. Pemberian gizi merupakan hal yang sangat penting untuk memerangi kelaparan dan ikhtiar agar anak‚Äďanak dapat menuntut ilmu dengan baik.

Tantangan lainnya, luas lahan pangan dibiarkan semakin menyempit, diantaranya akibat perluasan perkebun yang masif. Perluasan kebun sawit yang kini mencapai 22,8, juta hektare, di mana 60% dikuasai oleh perusahaan besar, bukan hanya menggusur berbagai sistem pangan local yang berdasarkan pada kekayaan keanekaragaman hayati.

“Lahan pangan Indonesia yang paling subur itu di pulau Jawa, tetapi kami menemukan, ada lahan pangan yang dijadikan perkebunan sawit di Jawa Timur,” jelas Achmad Surambo dari Sawit Watch.

Perluasan kebun sawit juga memicu konflik agraria dan kerentanan penghidupan masyarakat. “Kami mencatat ada 822 konflik terjadi perusahaan sawit. Selain itu moratorium yang ditetapkan pemerintah, tidak diindahkan dengan ditemukannya beberapa wilayah yang diubah menjadi perkebunan sawit. Pembukaan kebun diantaranya terjadi di Buol, Sulawesi Tengah,” tambah Achmad lagi.

Pemerintah saat ini sedang menggalakkan penggunaan biodiesel dari crude palm oil melalui program B20, B30 hingga B100. Jika ambisi ini tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ancaman baru bagi lahan-lahan pangan yang tersisa. “Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat antara energi dan pangan, yang kemudian lagi-lagi merugikan produsen pangan skala kecil, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Achmad.

Perlu keseriusan Kabinet Indonesia Maju untuk segera menata sistem pangan secara berkelanjutan, karena sistem pangan berkelanjutan membutuhkan koordinasi dan integrasi dari berbagai sektor yang terlibat dan terkait dari produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi dan sampah pangan yang dihasilkan dari pertanian, kehutanan dan perkebunan serta perikanan. Yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi, sosial dan lingkungannya.

“Sayangnya hingga saat ini, arah kebijakan pangan kita masih sektoral, sehingga jangan heran jika Indonesia akan menghadapi krisis pangan, gizi, lingkungan yang semakin dalam. Pada akhirnya akan menghambat Indonesa untuk maju,” papar Tejo.

Sudah saatnya Kabinet Indonesia Maju mulai serius menata Sistem Pangan Berkelanjutan, dengan program dan strategi yang komprehensif. “Kalau tidak hal ini akan menjadi hutang tambahan bagi Presiden Jokowi, yang dulu menjanjikan kedaulatan pangan bagi negeri ini,” pungkas Tejo.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *