Akademi Desa 4.0 Sasar Pengelola BUMDes | Villagerspost.com

Akademi Desa 4.0 Sasar Pengelola BUMDes

Ilustrasi Badan Usaha Milik Desa (dok. kemendesa pdtt)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, Akademi Desa 4.0 akan dimaksimalkan untuk memberikan pelatihan kepada para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Mereka juga akan disertifikasi,” kata Eko, di Jakarta, Selasa (3/7).

Lewat Akademi Desa 4.0, kata Eko, pengelola BUMDes dapat mengakses modul-modul pelatihan dalam bentuk video secara mandiri. Eko menjelaskan, fokus Akademi Desa 4.0 kepada pengelola BUMDes ini memang sangat pentung.

Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir telah terbentuk sekitar 30 ribuan BUMDes dari total 74.957 desa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 10 ribu BUMDes telah berhasil memiliki keuntungan. Namun sejumlah 20 ribuan BUMDes lainnya belum berhasil mengembangkan usahanya dengan baik.

“Karena memang tidak semua bisa mengelola usaha seperti BUMDes. Untuk itu kita bekerjasama dengan BUMN melalui bank Himbara untuk melatih 1.500 BUMDes setiap tahunnya. Tapi kalau hanya 1.500 BUMDes per tahun, dalam 10 tahun saja baru 15.000 BUMDes kan,” ujarnya.

Karena itulah, Akademi Desa 4.0 akan berperan mengisi kekosongan yang ada. Akademi Desa 4.0 merupakan wadah pelatihan dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diluncurkan sejak 24 mei 2018. Akademi desa 4.0 didukung oleh lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides)sebagai trainer.

Tahun ini, BUMDes menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selain Prukades, embung desa, dan sarana olahraga desa. Keempat program prioritas tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di desa.

“Di samping itu ada padat karya tunai dana desa. Dana desa itu idenya adalah uang dikasih ke desa dipakai untuk pembangunan desa, sehingga uang itu bisa menggerakkan ekonomi desa,” ujar Eko.

Ia mengatakan, pembangunan dana desa tahun sebelumnya memang masih ada yang menggunakan kontraktor. Namun tahun ini, semua proyek dana desa wajib dilakukan secara swakelola.

“Memang dulu aturannya proyek di atas Rp200 juta tidak boleh swakelola. Tapi sekarang aturannya diubah. Untuk dana desa harus swakelola, berapapun jumlah proyeknya,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *