Aktifkan Izin Tambang PT MMP, Pemerintah Kangkangi Hukum

Kawasan Pulau Bangka di Sulawesi Utara (dok. jatam)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Pulau Bangka menilai, pemerintah telah mengangkangi hukum dengan berupaya mengaktifkan kembali izin tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Seperti diketahui, upaya mengaktifkan kembali pertambangan itu dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar mengatakan,bukti adanya upaya tersebut adalah diadakannya pertemuan hari ini, Senin (15/1) di Kantor Kementerian Hukum dan HAM oleh Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi untuk membahas pengaktifan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT MMP di Pulau Bangka. Dia menilai, upaya itu melanggar hukum karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menghentikan izin penambangan bijih besi di Pulau Bangka.

“Atas nama peningkatan daya saing dan kepastian usaha, pemerintah hendak melanggar putusan hukum yang Inkracht, serta abai terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan,” kata Melky dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Padahal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada 23 Maret 2017 telah membatalkan IUP Operasi Produksi PT MMP melalui Kepmen ESDM No. 1361K/30/MEM/2017 yang pada pokoknya mencabut Kepmen ESDM No. 3109K/30/MEM/2014 tentang pemberian IUP Operasi Produksi PT MMP di Pulau Bangka. Pencabutan IUP Operasi Produksi PT MMP ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung No. 255K/TUN/2016 yang memerintahkan pada Kementerian ESDM untuk mencabut IUP Operasi Produksi PT MMP.

Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan warga Pulau Bangka, mulai dari berbagai aksi damai di Pulau Bangka dan Jakarta, menggalang petisi online, hingga menempuh seluruh jalur hukum di pengadilan guna menggugat IUP Operasi Produksi PT MMP. Dalam proses peradilan tersebut warga berulang kali diputus menang, mulai dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 211/G/2014/PTUN-JKT pada 14 Juli 2015, diperkuat lagi oleh putusan pengadilan tinggi TUN pada tanggal 14 desember 2015, hingga puncaknya pada putusan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 255K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 kembali dimenangkan warga.

Perjuangan warga menolak kehadiran tambang di Pulau Bangka bukan tanpa alasan. Tambang bijih besi PT MMP mengantongi konsesi seluas 2.000 hektare, mengapling nyaris setengah Pulau Bangka yang hanya seluas 4.778 hektare.

“Tidak hanya itu, kehadiran tambang di Pulau Bangka telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang begitu parah baik di darat dan laut. Hancurnya terumbu karang, penggundulan bukit-bukit, perairan yang semakin keruh, hilangnya ikan-ikan tangkapan nelayan,” sambung Juru Kampanye Laut Greenpeace Arif Syah.

Padahal sebagian besar warga pulau Bangka menggantungkan hidupnya dari perikanan, pariwisata dan perkebunan. Juru Kampanye Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Rosiful Amiruddin menegaskan, pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik pada warganya dengan menghormati dan melaksanakan putusan hukum yang telah inkracht.

“Bukan malah mengangkangi hukum dengan terus menerus mencari cara untuk mengaktifkan kembali IUP Operasi Produksi PT MMP yang terbukti cacat hukum dan illegal,” ujarnya.

“Dengan kemenangan warga secara sah melalui prosedur hukum yang berlaku, kini saatnya bagi Pemerintah bersama dengan warga mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang selama ini dihancurkan oleh hadirnya tambang di Pulau Bangka,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *