Aliansi Nelayan Anti Korupsi Laporkan Dugaan Korupsi Keramba Jaring Apung KKP

Jakarta, Villagerspost.com – Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaring apung asal Norwegia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PT Perikanan Nusantara (Perinus). “Aliansi Nelayan Anti Korupsi telah mendatangi dan beraudiensi dengan Pimpinan Komisioner KPK RI dalam hal melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat KKP dan pihak PT Perinus,” kata Ketua ANAK Mulya Ramadhani Fitrah, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (31/8).

Laporan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan tersebut, BPK menyatakan disclaimer alias tidak memberikan opini terkait laporan keuangan KKP. Salah satu yang bermasalah, kata Fitrah, adalah adanya realisasi belanja modal pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai (Keramba Jaring Apung Lepas Pantai) sebesar Rp60,74 miliar yang tidak diyakini kewajarannya.

Proyek ini sendiri didanai APBN dengan total dana mencapai Rp131,4 miliar. Dalam laporan itu, kata Fitrah, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut. Akibatnya, BPK tidak bisa menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap piutang dan pendapatan pengembalian belanja serta konstruksi dalam pengerjaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait angka program tersebut.

Fitrah mengatakan, pihaknya menduga ada nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proyek pengadaan KJA tersebut. Pasalnya, KJA yang dibeli dari Norwegia itu, ternyata rusak. “KJA impor standar Norwegia di Sabang rusak oleh arus deras, sebelum diresmikan presiden, itu diketahui dari bukti foto tanggal 20 Mei 2018, ini menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp131 miliar.

Fitrah mengatakan, laporan warga dari lokasi tanggal 1 Juni 2018 siang hari, KJA impor yang sama juga mengalami kerusakan di Pangandaran. “Sebelum tanggal 1 Juni 2018, KJA setiap hari mengalami masalah terutama pada tali jangkar, di mana perbaikan memang dilakukan setiap hari untuk memperbaiki tali jangkar tersebut. Namun, pada tanggal 1 Juni 2018, ombak di Pangandaran cukup besar mengakibatkan kerusakan pada bodi KJA,” ujarnya.

Untuk memperparah keadaan, kerusakan pada bodi KJA ini merupakan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki di laut,.melainkan harus diperbaiki di darat. “Saat ini KJA masih berada di laut,” terang Fitrah.

Dia memaparkan, berdasarkan keterangan sumber di Pangandaran, 6 KJA mengalami kerusakan parah, 1 mengalami kerusakan ringan, dan 1 masih utuh. Kemudian, kata dia, saat ini dari 8 lubang keramba, tidak ada KJA yang diisi ikan.

“Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan beberapa narasumber di Pangandaran, pada saat peresmian oleh Jokowi sebulan lalu, hanya 1 lubang keramba yang diisi ikan dari target 8 lubang terisi,” kata Fitrah.

Dia menjelaskan, seharusnya tiap lubang keramba diisi masing-masing 100 ribu ekor ikan, sehingga total ada 800 ribu ekor ikan. “Namun hanya 1 lubang yang diresmikan Jokowi saja yang diisi ikan pada saat itu. Itu pun jumlahnya jauh di bawah 100 ribu ekor ikan,” kata Fitrah.

Dia melanjutkan, setelah kerusakan yang terjadi di Pangandaran pada tanggal 1 Juni 2018, ikan mati dan bangkainya mengambang. Dia menilai, hal ini terjadi karena KJA buatan Norwegia memang tidak cocok digunakan di perairan Indonesia.

KJA Norwegia, ujar Fitrah, harganya lebih mahal 3 kali lipat daripada buatan Pangandaran, namun KJA mahal ini tidak tahan arus deras. Hal itu dikarenakan diameter pipa pelampung lebih kecil dan lebih tipis. “Pipa pelampung lebih tipis, terbuat dari material plastik HDPE hasil daur ulang, dari bijih plastik bekas berwarna hitam seperti kantong kresek,” kata Fitrah.

Sementara KJA buatan Indonesia, kata Fitrah, selain lebih murah, juga lebih tahan gelombang, tahan arus deras dan terbukti lebih lama dipakai. Ini karena diameter pipa apung lebih besar dan terbuat dari plastik HDPE virgin (warna biru dan kuning). Berbagai fakta dan temuan inilah yang membuat ANAK yakin telah terjadi KKN antara pejabat KKP dengan PT Perinus dalam proyek ini.

“Mengapa menggunakan KJA buatan Norwegia? Padahal seharusnya memakai buatan dalam negeri. Di Indonesia sudah ada dua produsen KJA HDPE bulat seperti yang pernah dibeli oleh KKP sendiri. Pemaksaan harus diimpor KJA oleh BUMN Perinus dari Norwegia itu menguak indikasi adanya korupsi dalam proses pengadaan,” kata Fitrah.

Selain masalah pengadaan, penempatan KJA itupun ditengarai sarat masalah. Pasalnya, kata Fitrah, KKP menaruhnya di tiga lokasi terpisah yaitu Sabang, Padalarang, dan Karimun Jawa. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena biaya logistik dan pakan lebih mahal.

“Biaya logistik mendatangkan bibit jadi tinggi, karena lokasi jauh dari lokasi hatchery (penetasan ikan) di Batam, Lampung dan Situbondo. Biaya logistik mendatangkan pakan jadi tinggi, jauh dari pabrik pakan di Pulau Jawa.
Sementara biaya logistik panen dan paska panen jadi tinggi, karena jauh dari Unit Pengolahan Ikan,” terang Fitrah.

Padahal, kata dia, jika dijadikan satu lokasi, akan banyak menghemat biaya karena tidak butuh peralatan seperti unit feed barge (gudang pakan ikan terapung), operating boat, buah speed boat, fish pump yang harus disebar sebanyak 3 buah di tiga lokasi. dan sebagainya. Dia mengatakan, dengan dana Rp131 miliar di satu lokasi, akan lebih efisien.

“Biaya logistik bibit, pakan dan panen lebih murah, peralatan seperti feed barge, operating boat, speed boat, fish pump, cukup satu unit masing-masing, dan bisa memuay 180 KJA buatan Indonesia,” pungkas Fitrah.

Terkait masalah pembelian KJA dari Norwegia, sebelumnya pihak KKP memang sudah membantah adanya tudingan negatif. Dirjen Budidaya Perikanan KKP Slamet Subjakto menjelaskan, KKP hanya sebatas menggunakan teknologi Norwegia dalam pembuatan KJA Offshore tersebut. “Tidak ada sepeser pun dana APBN yang diberikan untuk Norwegia,” kata Slamet.

Terkait pemilihan Norwegia, kata dia, itu karena Norwegia adalah yang terbaik di dunia untuk teknologi salmon. “Kita belajar ke Norwegia. KJA Offshore pun banyak yang mengadopsi standar Norwegia,” tegas Slamet.

Slamet juga menegaskan, pembuatan KJA Offshore itu juga dilakukan murni sesuai dengan visi Presiden Jokowi. “Presiden ingin membuat nelayan tak hanya mampu menangkap ikan, melainkan juga membudidayakan ikan dengan level kapasitas industri,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi