Ancam Lingkungan Perda RTRW Kaltim Digugat ke MA

Bentangan karst Sangkullirang, Kalimantan Timur (dok. the nature conservancy)
Bentangan karst Sangkullirang, Kalimantan Timur (dok. the nature conservancy)

Jakarta, Villagerspost.com – Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, digugat uji materi oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur. Gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Agung itu dilakukan lantaran Rancangan RTRW Kaltim itu dinilai cacat dalam proses juga bobrok dalam hal substansi dan materi.

“Produk kebijakan yang kembali melanggengkan penghancuran ruang hidup masyarakat, mengabaikan keselamatan warganya, apalagi memuat fungis-fungsi layanan alam yang memiliki hubungan dengan masyarakat Kalimantan Timur secara turun menurun,” kata Carolus Tuah dari Pokja 30, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Selasa (28/2).

Dia menegaskan, melalui uji materil RTRW Kaltim ini, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur bersama koalisi jaringan nasional hadir ke Jakarta untuk menyampaikan fakta daya rusak pertambangan batubara, proyek infrastruktur yang melayani perusahaan, rencana pertambangan di kawasan bentang alam karst yang akan menghancurkan sumber air dan ruang hidup bagi masyarakat Kaltim.

“Perda RTRW Kaltim yang pada prinsipnya adalah cacat secara formil juga secara materil tidak berdasar sistem fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan,” tegas Carolus.

Dia memaparkan, penyusunan norma yang seharusnya didasarkan pada prinsip-pinsip dasar yang dianut dalam kebijakan yang akan diambil. Tetapi, justru dalam Perda ini tidak ditemukan asas (principle) dan klasifikasi atau ruang lingkup penataan ruang. Pasal 4 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan: “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan”.

“Mantra Kaltim Hijau yang dieluk elukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, justru jauh Panggang dari api. Ruang telah dikapling oleh perusahaan tak tersisa. Batubara, kelapa sawit, hutan tanaman industri berkuasa bak panglima. Mereka mengusir masyarakat dari Ruang hidupnya. Pemerintah dan perusahaan berkomplot merampok hak ruang ekologi, sosial dan kebudayaan warga secara ugal ugalan,” papar Carolus.

Dia menilai, RTRW ini justru memfasilitasi kepentingan investasi dibandingkan kepentingan rakyat, meskipun tujuan penataan ruang yang diatur dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang. Di situ ditegaskan: “Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.

Sayangnya, dalam Perda RTRW Kaltim, yang terjadi adalah kontradiksi dimana pasal–pasal Perda RTRW Kaltim lebih memfasiltasi sektor pertambangan, perkebunan skala besar. Misalnya Pasal 4 Ayat (2) huruf d: “Membatasi potensi baru kawasan ekplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting”.

“Klausul membatasi artinya masih dimungkinkan adanya kawasan eksplorasi baru dengan pembatasan. Hal ini justru kemunduran dari Pergub No 17 Tahun 2015, maka klausul ini seharusnya justru hentikan potensi eksplorasi baru karena pemberlakuan moratorium izin tambang baru minerba selama 2 tahun kedepan,” kata Carolus.

Hal senada juga disampaikan I Ketut Bagya Yasa dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Dia melihat, ada indikasi RTRW ini hanya sebagai akal akalan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terlihat dalam luasan kawasan pertambangan batubara yang ditetapkan mencapai seluas 5,2 juta hektare. Juga perkebuanan kelapa sawit seluas 3,5 Juta hektare. “Sementara luasan lahan tanaman pangan alokasinya sangat kecil 412.096 hektare,” ujarnya.

Perlindungan kawasan karst juga demikian, hanya menetapkan 307.337 Ha luasan karst sebagai kawasan lindung atau hanya 8,43 % (persen) dari seluruh kawasan karst di Kalimantan Timur. “Padahal dari data data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Kalimantan Timur memiliki luasan karst sebesar 3.642.860 Hektare,” terang Ketut.

Belakangan ternyata izin pertambangan semen berbondong bondong mengkapling kawasan karst di bentangan raksasa Sangkulirang-Mangkalihat di dua kabupaten yakni Berau dan Kutai Timur. Di Kutai Timur sudah terbit ijin PT Kobexindo dan Lime Stone di dekat kampung Sekerat-Selangkau dan di Bengalon. Sementara di Kabupaten Berau ada 5 izin perusahaan semen yaitu PT Semen Bosowa, PT Semen Kalimantan, PT Gawi Manunjang, PT Alam Bahana Lestari dan PT Biduk Alam Lestari yang mengancam bentangan Biduk Biduk.

Sementara itu, Fathur Roziqien dari Walhi Kaltim menyebutkan, bukan hanya menggadaikan ruang hidup warganya, kebijakan mengenai infrastruktur pun mengabaikan keselamatan. Dalam lampiran RTRW disebutkan: “Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan”.

Fathur menilai, inin menegaskan, pembangunan rel kereta api justru digunakan untuk mengangkut hasil-hasil sumberdaya alam untuk dikeruk secepat mungkin yang hanya untuk melayani pengusaha tambang dan perkebunan kelapa sawit. “Jalur kereta api untuk angkutan ini pun melewati 22 desa yang membentang dari Kutai Barat, Penajam Paser Utara hingga Teluk Balikapapan,” ujarnya.

Dia menilai, Pemprov Kaltim tidak pernah belajar pengelolaan kekayaan sumber daya alam sebelumnya yang telah mengorbankan warganya, mengorbankan 26 anak-anak yang tewas dilubang tambang batubara, dan mengorbankan kawasan produktif. “Pemerintah dengan watak ekploitatifnya hadir melalui perda RTRW Kaltim yang juga setali tiga uang dengan rencana yang ada di Pemerintah Pusat. Paket Kebijakan Ekonomi yang terus dikeluarkan pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan mesin pendongkraknya adalah ekslpoitasi sumber-sumber daya alam di daerah penghasil seperti Kalimantan Timur,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *