Anggaran Beras Sejahtera Besar, Jokowi Minta Dipastikan Tepat Sasaran

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah menetap anggaran program sejahtera mencapai sebesar Rp21 triliun. Anggaran ini akan mencakup 15 juta warga penerima manfaat. “Bila satu warga penerima manfaat itu empat orang, maka artinya beras sejahtera ini akan mempengaruhi kesejahteraan 60 juta jiwa,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas dengan Topik Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).

Karena anggaran dan dampaknya sangat besar, Jokowi meminta agar Program Beras Sejahtera ini harus benar-benar menjadikan ini prioritas untuk dikawal agar tepat sasaran. Ia menambahkan, agar program ini terus dikawal berjalan dengan baik dan sistem yang sudah dibuat jangan banyak berubah. Sejak 2017, Program Beras Sejahtera mulai diubah dengan kartu, dan uji coba telah dilakukan di 44 kota, yang melibatkan 1,2 juta penerima manfaat.

“Saya minta agar ini jangan ditambah lagi dulu. Dicek, dievaluasi agar betul-betul di lapangan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan, bahwa nanti di bulan Maret, akan ada Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menjadi perhitungan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik, lanjut Presiden, juga akan bertanya apakah dalam 4 (empat) bulan terakhir menerima Rastra. “Oleh sebab itu, saya minta jangan sampai, sekali lagi, seperti tahun ini ada keterlambatan,” terang Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah berkeinginan agar Program Beras Sejahtera (Rastra) bisa disalurkan tepat sasaran, by name by address sesuai dengan basis data terpadu. Untuk itu, berkaitan dengan penyaluran beras sejahtera tahun 2018, pemerintah akan mengecek kembali apakah kemudian yang penerimanya itu masih ada, ataukah sudah meninggal, ataukah kemudian itu tidak tepat sasaran.

Puan mengakui, memang masih banyak hal yang harus dievaluasi menjelang tahun 2018, terutama menyangkut basis data terpadunya itu. “Yang paling penting yaitu datanya Ini bisa teregistrasi. Orang yang namanya tercantum itu memang benar ada, jangan double, kemudian juga tentu saja registrasinya itu harus link ke Himbara atau bank pemerintah yang sudah ditunjuk. Karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya tepat sasaran dan kita mulai melalui bank,” kata Puan.

Mengenai basis datanya itu, Puan mengemukakan, ada link antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). “Nah ini yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan yang sekarang ini sudah dilakukan. Tapi untuk tahun 2018 ini kepastiannya seperti apa BPNT (bantuan pemerintah non tunai-red)-nya secara teknis kita siapkan kembali,” ungkap Puan.

Diakui Puan, jika penerima BPNT pada 2017 baru mencakup 1,2 juta. Rencananya, ada penambahan di tahun 2018 yang akan dilakukan secara bertahap. “Kita akan menyiapkan itu. Dimulai bukan hanya tahun 2018, Januari, dari sekarang juga sudah kita siapkan. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengecek kesiapannya apakah itu semuanya nanti bisa terlaksana pada bulan Januari 2018,” terang Puan.

Namun Menko PMK memastikan, secara sistem sudah siap, namanya sudah ada, bahkan juga sebenarnya daftar data yang ada menurut laporan Menteri Sosial sudah 6 juta yang terdaftar by name by address. “Ini nanti harus kita link-an lagi Bulog, bagaimana kesiapan dari Menteri Pertanian, juga Kementerian Perdagangan, karena kalau kita kemudian nanti harus menyiapkan beras yang nantinya dibutuhkan untuk 15,5 juta keluarga penerima manfaat, ya tentu saja Bulog harus menyiapkan hal tersebut,” tegas Puan. (*)