Anggaran KKP Abaikan Nelayan

Alat tangkap mini trawl yang masih digunakan nelayan tradisional (dok. probolinggokab.go.id)
Alat tangkap mini trawl yang masih digunakan nelayan tradisional (dok. probolinggokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat menilai postur anggaran yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mengabaikan keberpihakan pada kesejahteraaan nelayan. Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya tak akan mengesahkan anggaran itu kalau pihak KKP belum merevisi program-program yang tidak pro rakyat, pro nelayan.

Edhy menilai, rencana anggaran yang diajukan KKP jauh dari kepentingan nelayan. Sebut saja pembelian enam pesawat patroli, pembelian satu kapal Induk (sebelumnya sempat disebutkan dua oleh Menteri KKP). Ia menilai rencana tersebut bukan untuk pemberdayaan nelayan. “Anggaran yang disusun KKP tidak mencerminkan dari apa yang menjadi kebutuhan nelayan sekarang,” kata Edhy di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6).

Edhy menilai, ada dua sisi yang harus diamati dari sebuah rencana kerja anggarab. Pertama adalah sisi pengawasan terhadap laut. Kedua, sisi pemberdayaan nelayan. Kedua sisi itu, dinilai Edhy, sama-sama penting, namun pihak KKP harus menetapkan skala prioritas. “Kalau DPR memilih pemberdayaan nelayan,” ujarnya.

Alasannya, kata Edhy, nelayan tradisional saat ini sedang berhadapan dengan peraturan-peraturan yang akan ditegakkan. Misalnya peraturan tentang pelarangan alat tangkap trawls yang diatur dalam Permen KKP No.2 Tahun 2015.

Peraturan ini akan berdampak luas pada nelayan, karena nelayan diwajibkan mengganti alat tangkapnya. “Apa sudah disosialisasikan gantinya pakai apa? Lantas belinya pakai apa? Apa mereka punya uang? Disinilah negara harus turun, kasih kompensasi ke nelayan, janganlah nelayan dilihat sebagai musuh,” katanya.

Edhy menilai, rencana KKP untuk membeli enam unit pesawat dan satu kapal induk untuk pengawasan illegal fishing belum ada urgensinya. Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah menghadapi kekurangan anggaran. Untuk pengawasan illegal fishing, menurutnya, bisa dilakukan dengan jalan lain tanpa harus melakukan pembelian pesawat dan kapal induk.

Pengawasan wilayah laut dan perairan Indonesia bisa dilakukan lewat satelit yang sudah dimiliki KKP, serta kordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak seperti TNI AL, dan Polairud. Hal ini akan menjadi sebuah penghematan.

“Pembelian enam pesawat, dan satu kapal induk ini memang untuk modernisasi, visi. Tapi visi kan jika saat ini yang dihadapi kekurangan anggaran, ya nanti dulu, ditunda dulu, ini yang lebih penting. Nelayan kita, dimana-mana ditangkap karena menggunakan alat tangkap yang dilarang padahal pelaksanaan peraturan itu saja baru tahun 2017 nanti. Jadi belum ada urgensinya pembelian pesawat itu,” tegas Edhy.

Terlebih lagi, rencana pembelian pesawat itu belum mendapat izin tertulis dari menteri keuangan. Pasalnya, dijelaskan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, untuk pembelian pesawat seharga Rp244 miliar dari total anggaran sebesar Rp500 miliar itu, dilakukan secara multiyears.

Karena belum ada izin dari menteri keuangan itulah, kata dia, Komisi IV belum bisa melakukan persetujuan anggraan. “Jika komisi IV melakukan persetujuan anggaran, padahal pembelian pesawat itu belum mendapat ijin tertullis dari menteri Keuangan, nanti Komisi IV yang akan disalahkan,” ujarnya.

Karena itu, Komisi IV meminta pihak KKP segera merevisi anggaran tersebut dengan merujuk pada saran dari DPR. “Saya lebih baik dibilang menghambat program KKP tapi demi membela kepentingan rakyat, dari pada harus meluluskan dengan memberikan persetujuan anggaran pada KKP tapi dengan program-program yang tidakerarah, dan tidak pro rakyat,” pungkas Edhy. (*)

Ikuti informasi terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *