Anggota DPR Desak Pemerintah Seret Pelaku Penyiksaan ABK Indonesia ke Mahkamah Internasional

Pekerja kapal perikanan membongkar muat ikan hasil tangkapan di pelabuhan Tegal (greenpeace/jurnasyanto sukarno)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan mendesak agar para pelaku kekerasan terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera China diadili di Mahkamah Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. “Saya mengutuk keras tindakan perbudakan yang dilakukan atas ABK WNI di kapal China. Ini adalah tindakan yang sangat di luar batas perikemanusiaan. Tindakan itu bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik),” kata Saleh, dalam siaran persnya, Sabtu (9/5).

Saleh menegaskan, perlakuan keji terhadap ABK WNI patut diadili, karena sangat merusak prinsip dasar HAM. “Ada perbudakan yang mengakibatkan tewasnya ABK WNI dan bahkan jenazahnya dibuang ke laut. Dalam Pasal 7 dan 8 ICCPR dijelaskan, tidak ada seorang pun yang boleh mengalami penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat,” tegasnya.

Selain itu, tambah Saleh, tidak boleh ada seorang pun yang diperbudak dalam segala bentuknya dan melakukan kerja paksa. ICCPR ini adalah panduan dasar masyarakat dunia dalam memajukan penghormatan universal dan taat atas hak asasi dan kebebasan manusia. Kovenan ini telah ditandatangani oleh 74 negara.

“Dalam konteks ini, Indonesia diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengusut tuntas kasus ini. Adalah kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk puluhan ribu orang WNI yang saat ini bekerja sebagai ABK di banyak negara,” ujarnya.

“Di Indonesia sendiri, kita selalu memperlakukan orang asing dengan baik. Kita menghormati mereka. Tidak pernah mengganggu mereka. Mestinya, WNI yang bekerja di luar negeri pun harus diberi penghormatan,” tambah politikus PAN ini.

Jika pemerintah lalai tak melakukan pembelaan terhadap warganya, maka akan menjadi ironi, karena para TKA China di dalam negeri mendapat perlakukan dengan baik. “Mengapa WNI kita tidak dilindungi ketika bekerja di sana?” ujarnya.

Saleh tak ingin Indonesia menjadi bangsa yang selalu inferior jika berhadapan dengan negara lain. Saleh mengatakan, dalam rapat Kamis (7/5) lalu, Komisi IX DPR juga telah mendesak BP2MI melakukan investigasi atas kasus ini. “Kementerian Luar Negeri RI pun diminta terlibat aktif membela WNI yang bekerja di luar negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Jumat (8/5) sore, ke-14 ABK Long Xing 629 sudah tiba di Jakarta setelah melakukan perjalanan udara sekitar tujuh jam dari Korea Selatan.

Edhy pun langsung berbincang dengan para ABK tersebut melalui sambungan telepon. Dalam obrolan tersebut,Edhy memastikan akan membantu mencarikan pekerjaan untuk para ABK. Menurutnya, peluang kerja di sektor perikanan Tanah Air sebenarnya sangat terbuka.

“Saya menyapa kalian intinya satu, saya berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Insya Allah lapangan pekerjaan sangat terbuka di sektor perikanan,” tegasnya.

Ke-14 ABK Long Xing 629 selanjutnya akan menjalani karantina selama 14 hari sesuai protokol kesehatan Covid-19. Edhy meminta mereka untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan pemerintah.

“Sekarang waktunya istirahat dulu. Kita fokus ikuti prosedur. Apa-apa yang menjadi kendala selama di sini, tolong sampaikan ke kami,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *