Anggota Komisi IV DPR Dorong Standardisasi Harga Karet | Villagerspost.com

Anggota Komisi IV DPR Dorong Standardisasi Harga Karet

Petani karet tengah menyadap karet (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Turunnya harga karet selama ini telah merugikan para petani karet. Untuk itu, anggota Komisi IV DPR Susi Syahdona Marleny Bachsin mendorong adanya standardisasi harga bagi komoditas tersebut. Dengan adanya harga standar karet, kata Dona, maka petani akan lebih nyaman dengan harga-harga karet yang ada tersebut. Ia pun mendorong adanya standardisasi harga karet.

“Memang pada tahun 2016 lalu, harga karet sempat tinggi. Kemudian terus mengalami penurunan hingga sampai saat ini mencapai Rp5.500 hingga Rp6.000. Hal inilah yang membuat petani mengalami kerisauan,” ujar Dona dalam acara pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Masyarakat Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, baru-baru ini.

Penurunan harga komoditas karet dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya hanya mengandalkan hasil dari menyadap karet. Hal ini, tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah, agar masyarakat tidak terlalu terkena dampaknya akibat penurunan harga komoditas karet tersebut.

Dari hasil data Riset Perkebunan Nusantara, menunjukkan bahwa produksi karet di Indonesia saat ini tercatat sebesar 3,2 juta ton per tahun. Namun, dari jumlah tersebut, yang bisa diserap di dalam negeri hanya 18 persen dan sisanya untuk keperluan ekspor. Penurunan harga karet ini juga dirasakan oleh berapa negara yang memiliki perkebunan karet.

Sebagaimana data Tokyo Commodity Exchange (Tocom), harga latar level 206,80 Yen per kilogram (kg) pada 4 Januari 2018 lalu. Pada November, harga karet tenggelam hingga 155,2 Yen per kilogram (kg) pada 26 November 2018. Sedangkan pada 11 Januari 2019, harga karet ada di angka 183,2 Yen per kg.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengusulkan agar harga karet bisa diatur seperti harga beras dan harga jagung yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga nantinya harga karet akan bisa disesuaikan seperti harga-harga komoditas beras dan jagung yang menggunakan HET.

“Beras dan jagung kan ada HET-nya, karet yang merupakan hasil perkebunan juga harus memiliki HET. Kita tidak ingin petani karet terus mengalami penurunan harga karet yang signifikan. Negara ini harus bertanggung jawab, kan tugas negera melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Perkebunan juga wajib ada HET-nya untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Oo Sutisna menegaskan, HET ini harus menjadi pemikiran bersama dan harus didiskusikan bersama. “HET ini bisa pada penekanan pada industri sehingga tidak terlalu jatuh atauh ada subsisdi dari negara,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *