Anies Baswedan Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih Dari Aetra dan Palyja | Villagerspost.com

Anies Baswedan Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih Dari Aetra dan Palyja

Aksi Solidaritas Perempuan menuntut diakhirinya swastanisasi air Jakarta (dok. solidaritas perempuan)

Jakarta, Villagerspost.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat pengumuman yang mengejutkan. Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta, bakal mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta dari tangan pihak swasta yang sejak tahun 1997 menguasai pengelolaan air bersih di Jakarta yaitu PT Aetra dan PT Palyja. Anies mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rekomendasi terkait dengan polemik pengelolaan air bersih yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air kepada Pemprov DKI Jakarta.

Anies mengatakan, sejak tahun 1997 lalu layanan air bersih DKI Jakarta dikelola oleh swasta. “Namun setelah berjalan selama 20 tahun pelayanan air bersih jakarta tidak berkembang sesuai harapan,” kata Anies, seperti dikutip dari akun instagramnya @aniesbaswedan, Senin (11/2).

Anies menerangkan, dari kondisi awal pada 1998 hanya 44,5% warga yang terlayani pipa air bersih. Pada tahun 2017 baru 59,4% warga yang terlayani. Angka ini masih jauh dari target 82% (2023) yang dijanjikan.

Sementara tingkat kebocoran air mencapai 44,3% menjadi Jakarta salah satu kebocoran air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia. “Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian Tim Evaluasi Tata Kelola Air DKI,” jelas Anies.

Anies menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta adalah prioritas Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, sikap Pemprov DKI Jakarta sesuai rekomendasi Tim Tata Kelola Air yakni mengambil alih pengelolaan air di Jakarta. “Ini sekaligus mendukung tercapainya target perluasan cakupan layanan air besih,” ujar Anies.

“Kami telah menginstruksikan kepada Dirut PAM Jaya dan tim evaluasi tata kelola air untuk mempersiapkan langkah teknis pengambialihan pengelolaan di jakarta sesuai keputusan MK tahun 2013 dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum,” tegasnya.

Selain latar persoalan tersebut, Anies mengatakan, ada tiga hal utama yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengambil alih pengelolaan air bersih tersebut. Salah satunya mengenai masalah eksklusivitas. Dengan adanya kendali pengelolaan di tangan swasta, kata Anies, pemerintah malah kesulitan ketika ingin menambah jaringan air bersih di Jakarta.

“Tahun lalu ini, berkeinginan menambah jaringan, dan tidak dimungkinkan oleh peraturan karena hak itu ada pada pihak swasta. Negara mau nambah saja harus minta izin kepada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat! Itu poin pertama,” tegas Anies.

Selain itu, hak ekslusif ini juga menimbulkan ketidakadilan ketika ada kewajiban negara membayarkan keuntungan ke swasta di saat target tidak tercapai.

Alasan kedua, pengelolaan oleh swasta membuat pemerintah tidak memiliki kontrol terkait dengan segala aspek pengelolaan air bersih di Jakarta. Mulai dari pengelolaan air baku, pengolahan, proses distribusi, maupun pelayanannya.

Berdasarkan kajian komprehensif yang meliputi aspek hukum, aspek ekonomi, serta optimalisasi dan keberlanjutan air bersih, Tim Tata Kelola Air sebelumnya telah menggambarkan tiga pilihan kebijakan dan konsekuensinya. Mulai dari status quo atau membiarkan kontrak selesai sampai dengan waktu berakhirnya pemutusan kontrak kerjasama saat ini, pemutusan kontrak sepihak, serta pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

Namun menurut Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Nila Ardhianie, status quo maupun pemutusan kontrak sepihak tak dianjurkan untuk mengelola air bersih di Ibu kota. Nila menjelaskan, terdapat sejumlah kelemahan dalam dua kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan adanya biaya terminasi yang besar sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang mencapai Rp1 triliun lebih jika memutuskan kontrak secara sepihak.

“Maka opsi yang akan kami sarankan adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata,” terang Nila.

Terkait hal ini, sebelumnya MA memang pernah mengeluarkan putusan terkait penghentian swastanisasi air di Jakarta. Dalam Putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, MA meminta Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air, atau penyerahan pengelolaan air ke swasta. Dalam putusan kasasi tersebut MA menilai, kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan.

Sayangnya, kemudian pihak Kemenkeu, mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Maret 2018. Kementerian Keuangan mengajukan PK sebagai salah satu pihak yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Belakangan, MA malah mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu ini.

Kasus ini sendiri bergulir setelah adanya gugatan dari KMMSAJ. Dalam kasus ini pihak yang digugat adalah Presiden, Wapres, Menkeu, MenPU, DPRD DKI, PAM Jaya. Dua perusahaan swasta pengelola air bersih di Jakarta, Palyja dan Aetra menjadi turut tergugat.

Sejak putusan di tingkat pertama di PN Jakarta Pusat hingga kasasi di MA, KMMSAJ memenangkan gugatan ini. Majelis hakim menilai para tergugat telah lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia. Majelis juga menyatakan PKS antara PAM dan Turut Tergugat (Palyja dan Aetra) batal dan tidak berlaku.

Majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Karena itu layak ditunggu langkah hukum Pemprov DKI guna mewujudkan pengambilalihan pengelolaan air bersih di DKI Jakarta, dari tangan swasta ini, setelah MA justru mengabulkan PK Kemenkeu.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *