APBN 2017 Harus Sejahterakan Masyarakat Pesisir

Nelayan tengah tak melaut. Kiara mendesak APBN 2017 harus sejahterakan masyarakat pesisir (dok. KIARA)
Nelayan tengah tak melaut. Kiara mendesak APBN 2017 harus sejahterakan masyarakat pesisir (dok. KIARA)

Jakarta, Villagerspost.com – Hari ini, Selasa (16/8) Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Republik Indonesia. Menanggapi pidato tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menegaskan, Presiden Jokowi harus memastikan APBN 2017 diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

“APBN 2017 mesti diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi tren defisit anggaran negara kian membesar, yakni 2,35 persen di dalam APBN-P Tahun 2016,” kata Halim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com.

(Baca juga: AS Hambat Ekspor Rumput Laut Indonesia, Penghidupan Masyarakat Pesisir Terancam)

Karena itu Halim mengingatkan, negara mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal kementerian/lembaga negara yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir. “Misalnya, perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan,” ujarnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2016) mencatat, defisit APBN meningkat dalam 12 tahun terakhir, dari tahun 2005-2016 (lihat Tabel 1). Fakta ini menjadikan anggaran negara amat sangat bergantung kepada utang luar negeri.
Di dalam APBN Tahun 2016, jumlah utang luar negeri mencapai sebesar Rp330,9 triliun (defisit 2,15 persen). Jumlahnya masih tergolong tinggi pada APBN-P Tahun 2016, yakni sebesar Rp296,7 triliun (defisit 2,35 persen).

tabel kiara apbn1

Besarnya defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan, di antaranya PNBP Perikanan. “Ironisnya, penurunan PNBP Perikanan terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang giat menggaungkan poros maritim dunia,” tambah Halim.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2016) juga mencatat, PNBP Perikanan menurun drastis antara tahun 2014-2015, dari Rp216,4 miliar menjadi Rp79,3 miliar (lihat Tabel 2). Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian usaha perikanan tangkap akibat pemberlakuan regulasi yang tarik-ulur dan tidak diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan terbuka.

tabel kiara apbn2

Oleh karena itu, KIARA mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun iklim usaha perikanan nasional dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan. Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah mulai dari kemudahan dan keterbukaan perizinan kapal ikan, metode penghitungan dan pembayaran pungutan hasil perikanan yang mudah dan adil, serta penegakan hukum di laut yang berkeadilan.

Dengan jalan inilah, kata Halim, realisasi pendapatan negara dari PNBP Perikanan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional/skala kecil, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, dan ABK akan semakin menjauh. “Tahun 2017 harus menjadi tahun keberpihakan dan kebangkitan perikanan nasional,” tegas Halim. (*)

Ikuti informasi terkait masyarakat pesisir >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *