APBN Perikanan 2017 Tak Capai Target, KKP Gagal Sejahterakan Masyarakat

Kegiatan masyarakat pesisir. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jauh dari target yang direncanakan. KKP dinilai telah gagal menyejahterakan masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengungkapkan, serapan APBN Perikanan 2017, khususnya dalam hal pengadaan kapal yang diselenggarakan oleh KKP pada tahun 2017 sangat rendah. “KIARA mencatat, KKP hanya mampu menyediakan kapal penangkap ikan dengan ukuran di bawah 10 GT sebanyak, 601 unit, ukuran 10-20 GT 148 unit, dan ukuran 30 GT sebanyak 6 unit. Selain itu, KKP hanya mendistribusikan 500.000 paket asuransi nelayan,” kata Susan, kepada Villagerspost.com, Jumat (1/6).

Susan melanjutkan, implementasi itu jauh dari rencana dan target yang telah ditetapkan, dimana jumlah pengadaan seluruh kapal tak lebih dari 800 unit. “Padahal sebelumnya, KKP menetapkan pengadaan kapal perikanan sebanyak 2.500 unit. Hal yang sama terjadi pada asuransi nelayan, dari target 1 juta, hanya 500.000 yang tercapai,” tuturnya.

Berdasarkan hal ini, Susan menyatakan, kinerja KKP pada tahun 2017 gagal dan tidak memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia. Padahal, APBN perikanan untuk sektor perikanan tangkap tercatat mencapai Rp2,21 triliun dari total APBN 2017 untuk keluatan dan perikanan yang mencapai sebesar Rp10,7 triliun.

“Tak hanya tahun 2017, tahun 2016 pun KKP melakukan hal sama, dimana serapan anggaran tidak sesuai dengan target,” tegas Susan.

Karena kinerja KKP yang tidak mencapai target selama dua tahun terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyakatan opini TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion). Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan sebuah kementerian/lembaga wajar atau tidak.

“Dengan demikian, seharusnya KKP segera memperbaiki kenirja dalam melayani masyarakat pesisir di Indonesia,” ujar Susan Herawati.

Lebih jauh, KIARA mendesak KKP untuk mengarahkan APBN 2018 dan APBN 2019 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan malah dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“KKP mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir, seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *