ASEAN Wajib Dorong Penerapan Prinsip HAM dalam Bisnis

Jakarta, Villagerspost.com – Oxfam dan Jaringan CSR ASEAN (CAN) memanggil negara-negara anggota ASEAN dan sektor swasta untuk mengambil langkah-langkah konkret demi mengatasi peningkatan ketimpangan ekonomi di wilayah Asia Tenggara serta melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah ini, sesuai dengan visi ASEAN 2025. Tahun 2013, output ekonomi negara-negara berkembang meningkat sebesar 7 persen.

Dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) gabungan mencapai US$2,6 triliun di tahun 2014, perekonomian ASEAN merupakan yang terbesar ke-7 di dunia dan terbesar ke-3 di Asia. Jumlah peningkatan perdagangan tahun 2007-2014 mencapai hampir US$1 triliun dimana perdagangan intra-ASEAN menyumbang porsi paling besar.

Namun, peningkatan bidang ekonomi berdampingan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang juga meningkat. Ketimpangan di wilayah Asia antara pertengahan 1990-an ke 2000-an telah meningkat sebanyak 18 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan 10 persen dalam koefisien Gini (ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan) dari negara-negara OECD (organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi).

Meski dalam dua dekade terakhir terdapat 650 juta orang di Asia terangkat dari kemiskinan, 1,6 miliar orang terus hidup dengan penghasilan kurang dari US$2 per hari. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN. Masyarakat terpinggirkan khususnya juga harus mengecap manfaat dari pembangunan besar-besaran dan integrasi ekonomi ASEAN.

“ASEAN harus membangun dan mendukung prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab di luar lingkup sosial budaya dan menempatkannya secara tegas dalam agenda ekonomi,” ujar Direktur program Keadilan Ekonomi Oxfam Dini Widiastuti, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (11/12).

Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengedepankan kerangka “melindungi-menghormati-perbaikan”, yang menyatakan dengan jelas bahwa bisnis dan pemerintah sama-sama memiliki kewajiban yang jelas dalam agenda hak asasi manusia. Menghormati, menegakkan, dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan–baik karena kegiatan bisnis skala besar, proyek-proyek pembangunan, atau akibat konflik-merupakan prasyarat untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional berdasarkan prinsip-prinsip panduan PBB. Ini akan membantu merumuskan arah yang jelas bagi perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh lini kegiatan mereka,” tambah Dini.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional merupakan kesempatan tepat bagi ASEAN untuk memperkuat komitmen mereka dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terutama hak, petani petani, buruh, hak atas tanah, serta penghapusan ketimpangan gender dan pendapatan. (*)