Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Diminta Transparan Soal Data Laju Kerusakan Hutan

Truk yang mengangkut log kayu besar keluar dari konsesi sebuah perusahaan kayu. (dok. RAN)

Jakarta, Villagerspost.com – Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Kiki Taufik, sejauh ini tidak ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia dalam hal menekan laju deforestasi. Hal tersebut disampaikan Kiki, dalam acara diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia, yang digelar Society Environmental Indonesia Journalist (SIEJ), beberapa waktu lalu.

Kiki mengungkapkan, pemerintah selalu mengklaim telah terjadi penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut. Sebaliknya, data Greenpeace mengungkapkan, deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya seluas 2,45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4,96 juta hektare (2012-2020).

“Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik.

Pada kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat, peta data Mapsevice milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik.

Di Indonesia terdapat lima lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, di antaranya KLHK itu sendiri, University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2001–2020.

Kiki menyebutkan, terdapat perbedaan data dengan tingkat akurasi yang berbeda pula yang ditemukan dari ke lima institusi tersebut. Angka deforestasi Indonesia 2001-2020, data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14,12 juta, sementara University of Maryland mencatat sebesar 9,87 juta. Kemudian European Commission-JRC seluas 22,45 juta, Altlas Nusantara 10,01 juta dan Map Biomass 13,06 juta.

“Pemerintah tetap kekeuh bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” katanya lagi.

Dalam diskusi tersebut SIEJ sebenarnya mengundang Dirjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman sebagai perwakilan pihak pemerintah. Selain itu, SIEJ juga mengundang Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi. Satu narasumber lainnya adalah David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap.

Sayangnya, kata Ketua Umum SIEJ Rochimawati, sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya. Diskusi ini sendiri, kata Ochi–panggilan akrab Rochimawati–sengaja digelar untuk membahas adanya perbedaan data dan informasi antara pemerintah dengan lembaga dunia yang melakukan penelitian terkait deforestasi.

“Kami ingin menemukan titik terang, dengan dibukanya data dan informasi dan biarkan publik yang menilai,” kata Ochi.

Hal ini, ujar Ochi, sejalan dengan tujuan utama SIEJ yaitu membangun jaringan jurnalis dan media untuk mendorong peliputan lingkungan yang kritis dan berpihak kepada kebenaran. Terkait data deforestasi, menurut dia, krisis perubahan iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari Pemerintah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.

“Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan,” tegas Ochi.
Dengan data yang akurat, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Terkait data deforestasi, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya, pertama adalah akurasi pengguna dan dan akurasi prosedur. Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia bisa mencapai 16 hari.

David menambahkan, Dirjen KLHK mengatakan, tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun.

Kementerian mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020. “Saya tidak setuju angka ini, saya rasa kementerian memperkecil angka itu,” kata David.

“Kita tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,” ujarnya.

David mengatakan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data akan dapat mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” pungkas David.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *