Atasi Perompakan, Susi Kirim Tim ke Lampung

Nelayan menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi nelaya tradisional termasuk dari perompakan (dok. kara)
Nelayan menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi nelaya tradisional termasuk dari perompakan (dok. kara)

Jakarta, Villagerspost.com – Tuntutan para nelayan dari perairan utara Jawa dan timur Lampung agar pemerintah mengatasi masalah perompakan di kawasan itu, ditanggapi serius pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini, Rabu (24/8) tim dari KKP terjun langsung ke Lampung untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi memerintahkan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar untuk memimpin tim dari KKP tersebut dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti kasus perompakan tersebut. “Mereka memohon perlindungan kepada KKP. Jadi, besok pagi (hari ini-red) Pak Sekjen akan berangkat ke Polda Lampung dan akan melakukan koordinasi dengan Lantamal Lampung. Kita nanti akan membuat tim gabungan untuk mengamankan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan,” ujar Susi.

Zulficar pun tak membuang waktu untuk segera menindaklanjuti permasalahan perompakan itu. Setibanya di Lampung, Zulficar yang datang bersama Wakil Ketua II Satgas Anti Illegal Fishing Yunus Husein dan Staf Ahli Satgas Illegal Fishing Brigjen (Pol) A. Kamil Razak langsung berunding dengan Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin yang didampingi jajaran POlair, Lanal dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari pertemuan, itu para pihak terkait menetapkan beberapa rekomendasi.

Pertama, mengaktifkan Call Center atau Hotline, sehingga nelayan bisa langsung mengontak bila mengalami gangguan atau persoalan di laut. Kedua, melakukan pemetaan bersama kerawanan lokasi-lokasi, baik di wilayah Lampung, maupun provinsi dan lokasi sekitarnya yang disinyalir cukup rawan untuk kasus perompakan maupun kasus terkait lain.

Ketiga, menyiapkan dan melakukan patroli terkoordinasi dan Operasi Bersama di perairan Lampung dan sekitarnya dengan dipimpin oleh Satgas 115 dengan melibatkan Polda dan unsur terkait. Operasi Bersama selain untuk memantau kasus perompakan, juga untuk menertibkan praktek-praktek Destructive Fishing menggunakan bom ikan yang masih cukup tinggi, dan hal terkait lainnya.

Keempat, mendorong agar nelayan-nelayan andon dari Pantura yang menangkap di wilayah Lampung, aktif mengurus surat izin/SIPI Andon ke Dinas KP, sehingga diketahui dan terdata. Pihak Polda/aparat keamanan juga bisa membantu pengamanan sesuai kebutuhan.

Kemudian kelima, Rajungan hasil tangkapan sebaiknya dijual di sekitar Lampung sesuai ketentuan. Harga relatif bagus, dan beberapa UPI yang ada di Lampung selalu siap menerima. Untuk menjamin agar kualitas rajungan yang ditangkap bagus dan layak ekspor, sehingga harganya tinggi, nelayan diharapkan bisa melakukan penanganan yang lebih baik. Keenam, pihak Polda menjamin bahwa nelayan aman melaut sepanjang juga melengkapi diri dengan dokumen perizinan yang disyaratkan.

Dalam kesempatan itu, Ike Edwin menjelaskan, status keamanan di perairan Lampung sebenarnya masih terhitung aman. Di tahun 2016 ini baru ada dua kasus perompakan nelayan yang dilaporkan secara forma. Satu kasus diantaranya sudah berhasil ditindaklanjuti dan pihak Polda Lampung sudah menahan lima orang tersangka perompakan. “Tapi belum ada laporan lainnya dari nelayan baik melalui polda, lanal maupun DKP”, ujar Zulficar.

Meski begitu, Kapolda Lampung mengimbau agar nelayan yang menjadi korban perampasan atau perompakan tidak ragu-ragu untuk mengontak dan melaporkannya dan jajarannya, sehingga bisa melakukan pengusutan dan langkah-langkah pengamanan yang dibutuhkan. Zulficar mengatakan, Kapolda Lampung siap berkoordinasi dengan jajarannya dan menyiapkan berbagai fasilitas yang dimiliki serta siap menindaklanjuti di lapangan begitu ada laporan masuk terkait perampokan tersebut.

“Juga akan bertindak tegas kepada pelaku perompakan yang ada di wilayahnya. Untuk itu berharap koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, juga input aktif nelayan sendiri. Bila dibutuhkan, Kapolda Lampung juga bisa mengaktifkan penembak-penembak jitu di lokasi yang dianggap rawan”, ujar Zulficar.

Sebelumnya, kantor KKP didatangi sekitar 500 orang nelayan pada Selasa (23/8). Para nelayan asal Pantura itu berkumpul untuk memohon perlindungan dari perompakan di laut yang dialaminya. Pasalnya, selama 3 bulan terakhir para nelayan yang melaut di Perairan Lampung telah dirugikan oleh para perompak yang menjarah hasil tangkapannya.

Mayoritas para nelayan tersebut adalah nelayan rajungan atau kepiting. Atas laporan tersebut, KKP akan menindaklanjutinya dengan meninjau langsung lokasi penjarahan. Saat datang ke kantor KKP, para nelayan memang ditemui langsung oleh Zulficar Mochtar. Mereka mengungkapkan bahwa selama 3 bulan terakhir, mereka sudah dirampok sebanyak 86 kali.

“Mereka datang dari berbagai daerah ke KKP untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mengeluhkan bahwa mereka yg menangkap Rajungan di wilayah Lampung mengalami masalah keamanan. Sebanyak 86 kali terjadi perampokan, kepiting mereka diambil disertai penodongan,” ungkap Zulficar.

Zulficar menambahkan, para nelayan tersebut mengalami kerugian hingga Rp25 juta setiap satu kali dijarah. Mereka dijarah sesaat setelah mereka menangkap rajungan. “Sekali perampokan, mereka bisa merugi 1-2 ton atau seharga 25 jt rupiah. Modusnya adalah setelah mereka menangkap rajungan, mereka didekati kapal-kapal kecil dengan orang bertopeng dan langsung menodong mereka. Ini sudah 3 bulan terjadi. Mereka berharap KKP bisa membantu agar tindak kriminal tersebut bisa ditumpas,” jelas Zulficar. (*)

Ikuti informasi terkait perompakan di Pantura >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *