Atasi Rawan Pangan di NTT Kemendesa Garap Kerjasama dengan ILO-FAO

Hamparan kebun jagung di Nusa Tenggara Timur. Kemedesa garap kerjasama dengan ILO-FAO atasai rawan pangan dan kelangkaan lapangan kerja di NTT (dok.bkpm-nttprov.web.id)
Hamparan kebun jagung di Nusa Tenggara Timur. Kemedesa garap kerjasama dengan ILO-FAO atasai rawan pangan dan kelangkaan lapangan kerja di NTT (dok.bkpm-nttprov.web.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Dengan iklim yang berada dalam kategori semi-arid alias kering, Nusa Tenggara Timur memang menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat ancaman kerawanan pangan yang tinggi. Terlebih dengan kondisi saat ini dimana fenomena El Nino yang membawa dampak kekeringan panjang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, NTT juga mengalami keterbatasan peluang kerja sehingga angka pengangguran juga cenderung tinggi.

Menyadari tingginya tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupaya untuk membantu pemerinath daerah mengatasi masalah-masalah tersebut. Karena itu Kemendesa dan PDTT membangun kerjasama dengan International Labour Organization (ILO) atau lembaga ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Food and Agriculture Organization (FAO) atau lembaga pangan dan pertanian PBB

Lewat kerjasama dengan ILO-FAO, Kemendesa dan PDTT mendorong program Decent Work for Food and Suistanable Rural Development Programme (layak kerja untuk Ketahanan Pangan dan Pengembangan Perdesaan Berkelanjutan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan kerawanan pangan dan gizi serta terbatasnya peluang pekerjaan yang layak menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi NTT.

“Provinsi NTT memiliki populasi 4,5 juta orang dan sekitar 80% merupakan penduduk perdesaan, dan 65% lainnya dari populasi tersebut hidup dibawah angka kemiskinan nasional. Masyarakat miskin perdesaan sering kali tidak memiliki akses kepada asset productive dan pasar,” kata Marwan Jafar seperti dikutip kemendesa.go.id, Sabtu (1/8).

Dengan tingginya tingkat kerawanan pangan, tingkat nutrisi yang tidak memadai dan kurangnya kesempatan pekerjaan yang layak, Marwan berharap, kerjasama dengan ILO-FAO bisa membangkitkan perputaran ekonomi di NTT. “Tingkat pengangguran di NTT diperkirakan 30%, yang menyiratkan bahwa dari 1,4 juta orang tidak memilki penghasilan tetap dan akibatnya akan menjadi lebih rentan untuk kekurangan pendapatan dan kerawanan pangan,” jelas Marwan.

Kerjasama antara Kementerian Desa dengan ILO-FAO, menurut Marwan, akan melahirkan tiga output kegiatan. Pertama, kapasitas petani untuk penguatan praktik pengelolaan pertanian yang lebih baik termasuk jaringan pasar dan pemberdayaan perempuan. Kedua, produsen dan asosiasi perempuan di kelompok petani rumput laut yang dikembangkan dan dimulai dengan peningkatan jaringan pasar. Ketiga, studi investasi untuk pengolahan rumput laut dan untuk peluasan areal rumput laut yang dirumuskan dan dicari dana komitmennya.

“Diharapkan selama tiga tahun, DW4FS-NTT akan menargetkan tantangan pekerjaan yang layak dan berdasarkan pendekatan oleh FAO dan ILO, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kompetivitas, dan memperbaiki pendapatan, ketahanan pangan dan nutrisi,” tandasnya.

Program kerjasama dengan ILO-FAO ini akan dimulai pada 1 Agustus 2015 sampai dengan 1 Januari 2017. Kegiatan yang dilakukan akan focus pada satu komoditas, yaitu rumput laut yang berlokasi di Kabupaten Sumba Timur.

“Hasil penting dari proyek ini adalah program pembangunan sektor yang meliputi intervensi langsung dalam pembangunan pedesaan dan program investasi untuk mitra publik-swasta yang potensial dalam mengembangkan industri rumput laut di Provinsi NTT,” pungkas Marwan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *