Audit Merek Sampah Plastik: 700 Merek Bertanggung Jawab Cemari Laut

Dua aktivis Greenpeace Indonesia menunjukkan sampah-sampah plastik kemasan dari beberapa perusahaan yang mencemari perairan Jakarta (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Hasil audit merek sampah plastik yang dilakukan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, ada sejumlah 700-an merek yang bertanggung jawab mencemari laut di sekitar kawasan Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan Bali. Seperti diketahui, pada pertengahan September lalu, Greenpeace Indonesia bersama sejumlah komunitas lokal melakukan audit merek sampah plastik bersama dengan sejumlah komunitas lokal di Pantai Kuk Cituis (Tangerang), Pantai Pandansari (Yogyakarta), dan Pantai Mertasari (Bali).

Jurukampanye Urban Greenpeace Indonesia Muharram Atha Rasyadi menegaskan, demi menekan suplai sampah plastik di darat dan laut yang begitu masif, produsen harus bergerak cepat mengurangi dan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai. “Ada 797 merek dari sampah plastik yang kami temukan dari tiga lokasi, di mana yang terbesar adalah merek-merek makanan dan minuman (594 merek), kemudian merek-merek perawatan tubuh (90), kebutuhan rumah tangga (86), dan lainnya (27),” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/10).

Sampah sebuah kemasan pembersih pakaian di antara hewan bulu babi (dok. greenpeace)

Ada pun jumlah sampah yang kami kumpulkan dari tiga lokasi tersebut sebanyak 10.594 kemasan. Dari hasil audit merek, Greenpeace menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G dan Wings sebagai yang terbanyak dari kegiatan bersih pantai dan audit merek di Pantai Kuk Cituis (Tangerang); Danone, Dettol, Unilever di Pantai Mertasari (Bali); dan Indofood, Unilever, Wings di Pantai Pandansari (Yogyakarta).

“Kami juga menemukan cukup banyak sampah plastik yang tidak lagi terlihat mereknya. Ini mengindikasikan bahwa sampah tersebut sudah lama terbuang dan berada di lingkungan tersebut,” Atha menerangkan. Sampah-sampah plastik tersebut bisa berasal dari masyarakat sekitar, serta dari tempat yang jauh yang kemudian terbawa arus.

Botol kemasan air mineral merek ternama pun ikut mencemari perairan laut Jakarta (dok. greenpeace)

Secara global, hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang dan 12% dibakar. Dengan kata lain, 79% sisanya berakhir di tempat-tempat pembuangan maupun saluran-saluran air seperti sungai yang bermuara ke lautan [2].

Oleh sebab itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal 15, produsen harus bertanggung jawab atas sampah kemasannya, utamanya dengan mengubah model bisnisnya untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan kemasan plastik sekali pakai.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menunjukkan sampah plastik yang berhasil dikumpulkannya (dok. greenpeace)

Produsen mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelesaikan masalah sampah plastik yang mereka ciptakan, sementara pemerintah harus bisa tegas terhadap para produsen seperti yang tertuang dalam UU No 18. Kebijakan pemerintah sejauh ini menurut Atha belumlah kuat. Kehadiran Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut pun belum tegas mendorong produsen untuk mengubah kemasannya menjadi dapat digunakan secara terus-menerus atau diisi ulang.

Pasalnya, beleid tersebut mengutamakan produksi plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang, dalam arti lain, masih sekali pakai. “Bila kebijakan perusahaan dan pemerintah hanya sebatas daur ulang dan menggunakan plastik ramah lingkungan, maka target Indonesia mengurangi 70% sampah plastik di lautan pada 2025 hanyalah sekadar angan-angan,” tegas Atha.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *