Audit Sosial Pupuk Bersubsidi: Pupuk Tak Tepat Waktu, Petani Lombok Utara Minta Distributor Diganti

Petikan surat yang dikirimkan kesepuluh ketua kelompok tani Desa Akar-Akar meminta distibutor pupuk bersubsidi diganti (dok. villagerspost.com)

Lombok Utara, Villagerspost.com – Program audit sosial pupuk bersubsidi yang dilaksanakan di beberapa kabupaten di Indonesia, kembali menghasilkan temuan menarik. Kali ini dari Kabupaten Lombok Utara, dimana sepuluh ketua kelompok tani dari Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, menuntut agar dilakukan pergantian distributor yang dinilai tidak memberikan pelayanan terhadap kebutuhan tidak tepat waktu pada petani.

Hal itu terungkap dari surat yang dikirimkan ke sepuluh ketua kelompok tani itu kepada Direktur Utama PT Petro Kimia di Gresik. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Lombok Utara dan Kepala Dinas Pertanian Lombok Utara.

Kesepuluh ketua kelompok tani itu adalah Budianto (kelompok tani Tunas Baru), Wildan (Poktan SPB 212), Martoyodi (Poktan Segar Bugar), Saipul (Poktan Pada Mele), Sabudin (Poktan Karya Tani), Sukiaja (Poktan Tunas Rahayu), Jumanem (Poktan Patuh Genem), Muslihudin (Poktan Jaya Tandur), Amak Singanim (Poktan Suka Maju), dan Wayan Gama (Poktan Tunas Harapan).

“Kami tersebut di atas dengan ini menyampaikan keluhan melaporkan atas pelayanan penebusan pupuk non urea oleh distributor PT Surya Tani yang berkedudukan di Gindang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,” demikan pembuka isi surat yang diterima redaksi Villagerspost.com, Jumat (2/2).

Dalam surat tersebut dijelaskan, para petani kecewa karena mereka sudah menyetor sejumlah uang untuk membeli pupuk, namun pupuk yang diperlukan terlambat datang. “Di mana tanggal 4 Januari 2018 kami telah titip uang ke pengecer UD Mitra Pisang Emas sebanyak Rp51 juta untuk penebusan pupuk phonska 20 ton dan pupuk organik 10 ton. Tetapi sampai saat ini kami belum terima full sedangkan saat pemupukan sudah lewat karena pupuk NPK merupakan pupuk dasar yang harus ditebar terlebih dahulu sebelum dibalas dengan pupuk urea,” keluh para petani.

Mereka menyebutkan, kejadian ini selalu terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. “Selalu terlambat sehingga produksi pertanian menurun. Perlu kami sampaikan informasi dari pengecer bahwa setiap pembelian selalu setor uang terlebih dahulu dan barang datang bertahap bahkan mencapai waktu lebih-kurang 1 bulan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami atas nama petani Desa Akar-Akar minta kepada produsen untuk mengganti dan menunjuk distributor yang mampu melayani kebutuhan petani yang ada di Kecamatan Bayan,” demikian tegas para petani.

Menanggapi adanya surat tersebut, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, Kamis (1/2) kemarin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara, sekaligus Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Ir. H. Melta telah memerintahkan anggotanya untuk menelusuri dan mengawasi, serta dan memerintah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana untuk mengecek ke lapangan, termasuk data usulan di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Laporan/Foto: Lily Batara, anggota Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *