Badan Karantina Diimbau Perketat Pengawasan Produk Impor | Villagerspost.com

Badan Karantina Diimbau Perketat Pengawasan Produk Impor

Pemusnahan bibit tanaman mengandung penyakit oleh pihak karantina pertanian (dok. kementerian pertanian)

Jakarta, Villagerspost.com – Kejadian luar biasa di AS, Kanada dan Australia terkait keracunan akibat konsumsi jamur enoki yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes dari Korea Selatan, harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Kasus yang terjadi sepanjang bulan Maret-April 2020 itu, seharusnya membuat Indonesia waspada dan memperkuat masuknya pangan impor.

Karena itu, anggota Komisi IV DPR Ema Umiyyatul Chusna mengimbau seluruh Badan Karantina untuk memperketat pengawasan masuknya produk impor. Hingga saat ini di Indonesia memang belum ditemukan adanya kasus KLB akibat kontaminasi bakteri dari jamur tersebut, namun Ema menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan sejak dini.

“Kami meminta Badan Karantina bekerja secara maksimal melakukan pengawasan, memastikan bahwa produk-produk impor yang masuk sudah berizin dan mempunyai sertifikat jaminan mutu,” ujar Ema, dalam siaran persnya, Senin (29/6).

Dia menegaskan, Badan Karantina merupakan garda terdepan yang mengatur keluar masuknya produk dari dalam dan luar negeri. “Badan Karantina juga sekaligus menjadi benteng utama terhadap gempuran produk-produk asing,” tegas Ema.

Ema mengingatkan, pengawasan barang impor juga perlu dilakukan terhadap produk-produk luar negeri yang dilakukan melalui transaksi e-commerce. “Untuk memudahkan pengawasan, kami mendorong adanya pelayanan satu atap,” tegasnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Pemerintah diminta segera menyatukan Badan Karantina yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga dengan membentuk Badan Karantina Nasional serta membuat regulasi turunannya.

Politikus PPP itu juga mengingatkan perlunya sinergi yang baik antara Badan Karantina di sejumlah lembaga. Karena sejauh ini di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdiri Badan Karantina masing-masing. “Dengan adanya badan khusus yang terintegrasi diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien,” jelas Ema.

Diketahui, dalam Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah mengatur setiap produk pangan impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disertai dengan sertifikat kesehatan dari tempat asal untuk menjamin mutu produk tersebut bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Setahun berjalan pengesahan UU ini, pemerintah sebaiknya segera merealisasikannya agar Badan Karantina mampu memfilter dan memastikan semua produk-produk yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit, dan melalui Badan Karantina Pemerintah dapat menjaga warga negaranya dari barang-barang berbahaya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *