Bahas Isu Nelayan, DPD KNTI Semarang Gelar Forum Konsolidasi

Semarang, Villagerspost.com – DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang menggelar forum konsolidasi, Rabu (22/1) untuk membahas berbagai isu terkait kehidupan nelayan di kota tersebut. Dalam forum yang digelar di rumah apung, kampung Tambak Rejo, Tanjung Mas, Semarang ini, hadir sejumlah pengurus DPD KNTI Semarang dan sejumlah 40-an orang nelayan, perwakilan dari nelayan Tambak Lorok, Tambak Rejo dan nelayan sekitarnya.

Dari sejumlah isu yang dibahas, persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan asuransi nelayan menjadi persoalan yang paling krusial. Persoalan berikutnya adalah terkait isu pengelolaan koperasi nelayan, perbaikan kapal-kapal dan isu terkait pelatihan peningkatan kapasitas nelayan.

Terkait isu BBM, Suntiah, seorang perempuan nelayan mengatakan, sampai saat ini nelayan masih kesulitan mendapatkannya. Padahal, pemerintah sudah menunjuk PT AKR Corporindo (Tbk) sebagai penyedia BBM untuk menjamin ketersediaan BBM nelayan. Nyatanya, nelayan masih kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut.

“Dari sebelum ada AKR sampai sekrang, masih sulit bbm, usulan kita untuk mengatasi masalah kebocoran BBM dan lain-lain pun susah untuk diterima pemerintah,” kata Suntiah.

Selain itu, Suntiah juga mempersoalkan masalah asuransi nelayan yang masih juga belum diterima nelayan. “Masalah asuransi dalam mengurusnya perlu diperjelas, kenapa setelah setahun tidak ada perpanjangan lagi? Susah untuk diklaim?” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPD KNTI Semarang Slamet Ari Nugroho mengakui masalah ketersediaan BBM nelayan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang tak juga terpecahkan. “Masalah BBM, memang dulu sampai sekarang jadi problem yang besar buat para nelayan, masalah AKR kita sering bicarakan ke dinas-dinas yang terkait, banyak sering terjadi kebocoran BBM ditempat tersebut,” kata Ari.

“Kita juga banyak mendapatkan info dari warga sekitar dan juga penjaga AKR, Pak Singgih mereka sering melihat ada beberapa oknum yang sering mengeluarkan BBM pakai mobil pick up, dalam jumlah besar tiap malamnya, makanya ketika saat para nelayan membutuhkan BBM, AKR sering kehabisan stok atau BBM kosong, tidak sesuai dengan pasokan yang ada,” papar Ari.

Kendala lainnya adalah, terkait usulan pembangunan SPBN, masih terkendala tidak adanya lahan yang kosong di Tambak Lorok. “Ini karena lahan AKR tersebut masih milik swasta. Kita masih terus usahakan agar problem BBM ini bisa teratasi, dengan selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” tegas Ari.

Soal asuransi, kata dia, memang banyak nelayan yang belum mendapatkan asuransi. Kalaupun sudah ada yang mendapatkan asuransi, asuransi tersebut sudah tidak aktif, dan susah untuk diperpanjang kembali. “Contohnya kemarin, bulan kemarin ada dua nelayan yang meninggal, kartu mereka sudah tidak aktif, mereka akhirnya tidak bisa mengklaimkan dana kematian tersebut, itu sampai sekarang masih menjadi masalah yang masih dikoordinasikan terus dengan pihak Jasindo,” tegas Ari.

Selain dua isu tersebut, nelayan juga mempersoalkan pengelolaan koperasi nelayan yang tidak transparan. “Pengelolaan koperasi Nelayan Makmur, yang terjadi bukan nelayan yang makmur, kenyataanya pengurusnya yang makin makmur,” kata Suntiah.

Selain itu, Suntiah juga mempersoalkan dok kapal, dimana sampai saat ini tidak adanya bengkel untuk memperbaiki kapal-kapal nelayan jika rusak. “Juga tidak ada tempat-tempat untuk pelatihan, UMKM, dan tempat-tempat yang menunjang wisata bahari Tambak Lorok,” kata Suntiah

Terkait masalah koperasi, Ari mengakui, koperasi nelayan memang selama ini seperti itu, alias hanya memakmurkan pengurusnya saja. “Maka dari itu kita harus benar-benar mencari pengurus yang profesional, bisa dipercaya dan amanah dalam mengemban tugas,” ujarnya.

KNTI sendiri, kata Ari, nantinya juga akan mendirikan koperasi. “Sekarang prosesnya sudah sampai ke notaris, kita akan mempercepat pengurusan koperasi tersebut, agar bisa dapat dimanfaatkan oleh semua nelayan untuk nelayan semua nelayan,” ujarnya.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, terkait koperasi, dalam perekrutan anggotanya tidak boleh adanya paksaan. “Inti dari koperasi tersebut adalah kesamaan tekad semua pengurus dan anggota koperasi, kita harus sama-sama belajar dari pengalaman masa lalu tentang koperasi-koperasi yang sebelumnya telah banyak berdiri. Memang banyak sekali masalah-masalah yang belum terselesaikan tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia, semua butuh proses,” ujarnya.

Ari kemudian memaparkan, dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan sendiri, masih ada kesenjangan sosial, dan terjadi perkubuan. “Semua belum bisa bersatu menjadi satu wadah. Saya sering mendengar banyak KUB yang melarang anggotanya untuk masuk dalam KNTI, padahal tujuan kita sama ingin memajukan nelayan kota Semarang khususnya nelayan Tambak Lorok,” jelasnya.

Dia memaparkan, saat ada bantuan mesin dari Pertamina, bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran akibat banyaknya perkubuan di masyarakat nelayan. “Kemarin kita dapat info ada yang rela menyewa perahu seharga 300 ribu rupiah hanya untuk mendapatkan bantuan mesin tersebut, habis itu mesin yang mereka dapat mereka jual lagi,” ungkapnya.

Selain itu, pembagian mesin, kata Ari, juga tidak merata. “Ada yang bukan nelayan dapat bantuan, yang nelayan malahan mereka tidak dapat bantuan tersebut. Semua itu tergantung dari KUB-KUB, soalnya mereka yang tahu langsung di lapangan, itu menandakan bahwa pembagian dalam KUB tidak merata, kadang yang dekat dengan ketua saja yang dikasih,” jelas Ari.

Terkait masalah dok perbaikan, kata Ari, memang masih belum ada di Tambak Lorok, sementara yang ada kurang besar dan memadai untuk beberapa kapal. “Masalah tempat-tempat pelatihan dan UMKM, kita rencana akan datangkan pelatihan-pelatihan yang menunjang para nelayan dan prosesnya berkelanjutan, dan kita akan buka gerai-gerai untuk tempat UMKM dan lainnya untuk menjadikan kawasan wisata bahari tambak lorok menjadi terkenal,” kata Ari.

Sementara itu Dani Setiawan dalam kesempatan itu juga memaparkan tiga agenda penting KNTI. Pertama, terkait penguatan organisasi. “Sudah ada 40 DPD KNTI di Indonesia, dengan cara memberdayakan anggota dan memeliharanya, memberikan pendidikan, KUB harus bisa memberikan kontribusi positif bagi nelayan baik anggota KNTI maupun bukan, untuk membangun organisasi ekonomi nelayan yang kuat dan mengkonsolidasikan sumberdaya nelayan,” paparnya.

Kedua, penguatan hak hak nelayan. “Undang-undang dan peraturan menteri, terkait perlindungan dan penjaminan hak nelayan sudah ada tinggal melaksanakan mengenai hak-hak nelayan seperti kebutuhan melaut, kapal, BBM, asuransi nelayan dan lainnya,” ujar Dani.

Ketiga, penguatan peran-peran KNTI ke tingkat nasional maupun internasional. “Saat ini di level internasional sudah ada dokumen dari PBB terkait perlindungan nelayan, hanya saja kebijakan pemerintah belum memperhatikan nelayan Indonesia,” tegas Dani.

Pada kesempatan itu, Doni dari Internasional Budget Partnership (IBP) mengatakan, pihaknya akan membantu memperjuangan hak-hak masyarakat miskin, salah satunya nelayan. “Pemerintah harus memberikan hak-hak nelayan. Dengan IBP dapat mendorong hak-hak tersebut, IBP membantu mendorong pemerintah untuk membantu penyediaan BBM bagi nelayan, kita harus mewujudkan aspirasi dan tidak hanya mimpi,” tegas Doni.

“Semoga permasalahan-permasalahan yang terjadi di nelayan khususnya di Semarang ini segera terselesaikan dan perlu adanya kerjasama antar nelayan untuk bersatu dalam membangun kemajuan nelayan itu sendiri, selain itu perlunya dukungan dari pemerintah agar permasalahan tersebut segera teratasi,” tambah Ari.

Laporan/Foto: DPD KNTI Semarang
Editor: M. Agung Riyadi