Bahas RUU Perlindungan Nelayan, Susi Larang Asing Bisnis Perikanan Tangkap

Produk perikanan Indonesia (dok. wwf indonesia)
Produk perikanan Indonesia (dok. wwf indonesia)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah yang diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. “Rapat kerja ini membahas RUU, masih pembahasan tingkat 1 terhadap perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” kata akil ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Dimulainya rapat pembahasan itu sendiri, didasari adanya pendapat dari Komisi IV DPR, bahwa Undang-undang yang ada saat ini belum banyak mengatur perlindungan ke nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Terkait hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, RUU ini sangat penting dalam menentukan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan kepada mereka sehingga bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka.

“RUU ini bisa wujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” kata Susi.

Salah satu poin yang diajukan Susi untuk dibahas adalah soal pelarangan terhadap pihak asing masuk dalam usaha perikanan tangkap di Indonesia. Susi meminta Komisi IV DPR menambahkan satu poin eksklusif perikanan tangkap masuk daftar negatif untuk asing.

“Menambahkan dalam rapat yang telah dilakukan membahas DNI (Daftar Negatif Investasi) di sektor perikanan, eksklusif perikanan tangkap, kami minta izin dimasuk di daftar negatif list oleh asing. Oleh di karenakan itu kami minta dimasukan dalam RUU ini,” ujar Susi.

Susi menjelaskan, alasan dimasukannya perikanan tangkap untuk asing di karenakan ada kekhawatiran penurunan pertumbuhan yang saat ini sektor perikanan mencapai 8,7 persen. “Khawatir dikarenakan melimpahnya ikan, setelah itu asing masuk akan membuat penuruan pertumbuhan di sektor perikanan,” jelasnya.

Susi berargumen, dimasukkannya larangan asing di perikanan tangkap ini juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dengan dilarangnya asing masuk di bisnis perikanan tangkap, maka seluruh hasil laut akan diperuntukkan bagi nelayan-nelayan Indonesia.

“Dengan adanya UU, maka ada perlindungan hukum untuk nelayan dan memperoleh kesejahterann nantinya. di karenakan seluruh diberikan untuk nelayan-nelayan Indonesia,” ujar Susi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *