Bahaya Perdagangan Bebas Nyata, Jokowi Dituntut Terbuka

Petani menghadapi ancaman perdagangan bebas (dok. bina desa)
Petani menghadapi ancaman perdagangan bebas (dok. bina desa)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Jokowi-JK dituntut bersikap terbuka terkait isi perundingan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement-FTA). Keterbukaan ini dinilai penting karena akan berdampak pada semua sektor. “Jika FTA diterapkan dampaknya akan meluas, bukan hanya persoalan ekspor dan impor saja,” kata Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (20/10).

FTA, kata Firdaus, jika diterapkan akan berdampak pada petani. “Mereka akan kesulitan menanam karena binih sudah dimonopoli perusahaan. Sementara, jika petani menggunakan pengetahuan lokal mereka untuk memuliakan binih akan dikriminalisasi atas nama perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),” katanya.

Seperti diketahui, salah satu poin kritis dalam perjanjian ini adalah adanya perjanjian terkait hak kekayaan intelektual yang salah satu isu pentingnya adalah kedaulatan petani atas benih. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk secara serius melindungi petani dari ancaman perdagangan bebas (FTA), khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani.

Perjanjian RCEP akan mengancam kedaulatan petani melalui pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai benih. Pasalnya, dari bocoran teks yang didapat dari Wikileaks terungkap, RCEP akan mewajibkan negara anggotanya untuk meratifikasi UPOV 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plant 1991). UPOV 91 akan mengharuskan pemerintah untuk melindungi pemilik paten (atau jenis sertifikat lain) selama 20 hingga 25 tahun termasuk yang ada dalam ranah benih, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

Dampak buruk FTA lainnya adalah semakin membuat obat-obatan mahal. “Standar perlindungan paten dalam aturan HAKI dalam hampir semua FTA telah menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah,” jelas Firdaus.

Hal ini, jelas Firdaus, karena seringkali perjanjian perdagangan bebas menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO. “Padahal, ketentuan itu yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi dari negara maju demi kepentingan publik,” tegasnya.

Bukan hanya itu, netizen dan blogger pun juga terkena dampaknya. “Sebuah website dan blog akan mudah diblokir atas nama perlindungan hak cipta. Hak atas informasi dan pengetahuan di internet pun terancam oleh FTA ini,” katanya.

Saat ini, lanjut Firdaus Cahyadi, Indonesia seperti kecanduan untuk mengikuti perundingan FTA. “Namun, dampak buruk bagi warganya tidak pernah dikaji secara serius. Pemerintah seperti tunduk pada lobi korporasi multi-nasional yang memang diuntungkan dari setiap FTA,” ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu misalnya, 20-21 September 2016, Indonesia telah melangsungkan putaran perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang pertama dengan Uni Eropa. Juga akan segera memulai perundingan CEPA dengan Australia dan New Zealand. Bahkan ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) akhir tahun ini akan segera disepakati.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi juga memberikan sinyal akan bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). “Meskipun berpotensi berdampak buruk, ironisnya, pemerintah tidak pernah membuka isi perundingan FTA itu kepada publik,” tegas Firdaus.

“Dengan tidak dibukanya isi perundingan FTA itu maka, publik tidak bisa menyuarakan pendapatnya terkait dengan hal tersebut. Ini semacam pembungkaman suara publik yang dilakukan secara halus dan santun,” ujarnya.

Dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menurut Firdaus, harus menjadi momentum bagi publik untuk mendesak agar pemerintah membuka semua isi perundingan FTA yang melibatkan Indonesia. “Kita tidak bisa terus menerus menunggu niat baik pemerintah. Publik harus bergerak mendesak pemerintah lebih transparan dan partisipatif terhadap publik terkait perundingan FTA,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait perdagangan bebas >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *