Bangun Sarana Pasca Panen, Kemendesa Ajak Pengusaha | Villagerspost.com

Bangun Sarana Pasca Panen, Kemendesa Ajak Pengusaha

Petani memanen padi di sawah (dok. litbang.pertanian.go..id)

Petani memanen padi di sawah (dok. litbang.pertanian.go..id)

Jakarta, Villagerspost.com – Desa-desa di Indonesia banyak yang mengalami kendala dalam penanganan pasca panen. Salah satu masalah yang dihadapi banyak petani di desa adalah masih kurangnya sarana pasca panen untuk menjaga kualitas hasil pertanian. Akibatnya, saat hasil panen tinggi, malah banyak yang terbuang karena penanganan pasca panen yang kurang baik.

Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta berbagai elemen masyarakat termasuk pengusaha untuk terjun mengatasi masalah tersebut. “Sarana pasca panen dapat digunakan untuk menyimpan hasil pertanian ketika hasil pertanian membeludak. Dan saat bukan musim panen, ini bisa didistribusikan untuk menjaga stabilitas harga. Kita dorong pengusaha untuk ikut berperan,” ujar Eko, di Jakarta, Rabu (3/8).

(Baca juga: Klinik BUMDes, Wadah Koordinasi BUMDes se-Indonesia)

Sebelumnya, saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Eko juga berencana menjalin kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Kredit Usaha Rakyat ataupun pihak swasta. “Kalau bisa BUMDes itu dikembangkan dengan KUR ataupun pihak swasta. Saya juga sudah melakukan koordinas dengan kementerian yang lain termasuk dengan pak Puspayoga (Menteri Koperasi),” kata Eko

Salah satunya untuk membangun sarana penyimpanan pasca panen. “Pertanian salah satu problemnya adalah minimnya sarana pasca panen. Kalau BUMDes bisa bikin sarana penyimpanan pasca panen, saya yakin bisa membantu produktivitas pertanian,” katanya.

Eko melanjutkan, masalah lain yang dihadapi desa juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Menurutnya, masih terdapat Kepala Desa yang belum memahami administrasi dengan baik. “Kalau bisa dengan dana yang ada, gunakan untuk membentuk ekonomi desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” ujarnya.

Meski demikian eko mengakui, masing-masing desa memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Untuk itu, ia memaksimalkan peran kepala daerah untuk memberikan masukan program kepada kementerian. “Persoalan utama adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan desa. Jangan sampai desa butuh A kita berikan C. Tapi ada lebih dari 74 ribu desa, tidak mungkin kita pantau sendiri semua. Makanya kita berdayakan kepala daerah,” ujarnya.

Eko mengatakan, hal yang akan terus ia gali adalah untuk mengetahui aspirasi masyarakat desa. Karena sistem yang digunakan sekarang adalah mengumpulkan aspirasi dari bawah, sehingga peran pemerintah adalah memfasilitasi. “Gubernur dan bupati juga tidak bisa kita gurui. Kita harus bekerjasama, tidak serta merta memberikan perintah,” ujarnya.

Ikuti informasi terkait BUMDes >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *