Bantu Percepatan Pembangunan Desa, Pemerintah Luncurkan Peta Desa

Peta desa di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (dok. kartasura.sukoharjokab.go.id)
Peta desa di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (dok. kartasura.sukoharjokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan program peta desa. Program tersebut diresmikan hari ini, Selasa (16/2) oleh Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Marwan mengatakan, Peta Desa tersebut nantinya, akan dijadikan sebagai acuan percepatan pembangunan di desa.

“Peta desa akan dijadikan dasar pertimbangan berbagai kebijakan nasional maupun daerah. Ini akan mendukung rencana pembangunan desa dan kawasan pedesaan,” ujar Marwan, dalam acara peluncuran Peta Desa, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.

Marwan mengatakan, peta desa juga akan menjadi menjadi dasar kebijakan nasional. Melalui peta desa, batas wilayah, potensi, kondisi infrastruktur, demografis dan informasi desa lainnya akan terlihat secara akurat dan detil. Marwan Jafar mengatakan, pembuatan peta desa dalam skala besar yang dilakukan kementerian, adalah jawaban atas tantangan pembangunan nasional berbasis desa dan pinggiran.

“Peta dalam skala besar ini akan menampilkan desa sesuai dengan kaidah kartografis, yang akan mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang desa,” ujarnya. .

Peta ini, kata Marwan akan mendukung desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan karena akan menyediakan informasi geospasial yang dibutuhka. Dalam peta itu akan termuat data terkait penegasan batas desa maupun kelurahan, sehingga dapat dijadikan cikal bakal bagi penetapan batas daerah, dan menjadi awal pembangunan Indonesia. Peta
desa tersebut juga memuat data sisi batas wilayah desa, potensi desa, kondisi infrastruktur, demograsfis dan sebagainya.

“Informasi geospasial yang dibutuhkan adalah peta desa. Di dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa itu disebutkan, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Nah, batas-batas wilayah ini akan tertera jelas di peta,” jelas Marwan.

Pembuatan peta desa dalam skala besar tersebut, adalah bentuk kerjasama dari Kementerian Desa PDTT dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahap awal, pembuatan peta desa tersebut dilakukan di 5000 desa tertinggal dan 2000 desa mandiri.

“Sasaran pembangunan kita adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5000 desa, dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa. Harapannya, pembuatan peta desa akan mempercepat target pembangunan kita ini,” ujar Marwan.

Marwan mengatakan, hadirnya peta desa akan mempertegas penetapan batas wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar kekuatan hukum untuk mengelola wilayah. Peta desa juga akan membantu upaya inventarisasi aset, sehingga dapat digunakan sebagai modal pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

“Dengan begitu, harapannya peta desa ini juga dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi potensi investasi di wilayah desa yang bersangkutan,” ujarnya.

Peta desa juga dapat digunakan untuk merancang tata ruang desa di kawasan pedesaan maupun transmigrasi. Hal tersebut menyangkut sumberdaya lahan dan air seperti perencanaan embung, jaringan irigasi, jalan dan sumber energi terbarukan.

“Kondisi desa-desa kita ini kan beragam, baik dari tipologinya, kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastrukturnya juga berbeda-beda. Sehingga kalau semua sudah terpetakan, kebijakan yang kita lakukan akan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Karena itu, Marwan mengimbau kepada pemerintah daerah dan swasta, untuk membuat peta desa standar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peta desa standar tersebut, dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya desa. “Indonesia memiliki 74.093 desa dan 8.412 kelurahan. Kalau desa dan kelurahan ini semuanya sudah terpetakan secara detil, baik batas wilayah, potensi dan infrastrukturnya, kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengembangkan ekonomi daerah akan jelas. Jadi tidak akan salah sasaran,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG Priyadi Kardono menjelaskan, terdapat 3 jenis peta desa yang dibuat dalam skala besar tersebut. Peta Desa pertama adalah peta citra, peta  sarana dan pra sarana serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan.

“Peta citra ini adalah peta dengan resolusi tinggi, saat ini yang kita launching adalah resolusi 1:5000, untuk melihat kondisi desa dari atas. Kemudian peta sarana dan pra sarana untuk melihat infrastruktur yang ada seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Sedangkan peta penutup lahan dan penggunaan lahan adalah peta yang menginformasikan luas kebun, sawah dan sebagainya,” terang Priyadi.

Dalam menentukan batas wilayah desa, Priyadi menjelaskan, akan melibatkan seluruh kepala desa terkait. Kepala desa tersebut akan dikumpulkan per kabupaten, dan diminta untuk menggambarkan batas-batas desa. “Batas-batas desa ini juga harus melalui persetujuan desa-desa di tetangganya. Setelah semua selesai, baru kita petakan dan kita buat berita acaranya,” jelasnya.

Priyadi mengatakan, peta desa yang dibuat tersebut akan masuk dalam sistem pemetaan nasional, karena telah memenuhi standar pembuatan peta. “Kalau lihat peta di internet ada yang pakai titik koordinat, ada juga yang tidak. Kalau peta desa kita ini nanti, ada titik koordinatnya semua dan sesuai standar yang telah diterapkan BIG. Agar peta desa juga bisa masuk dalam sistem pemetaan nasional,” ujarnya. (*)

Ikuti informasi tentang desa >>di sini<<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *