Banyak BUMDes Dikelola Sekadarnya, Hamburkan Dana Desa, DPD Usulkan Perubahan UU Desa

Ilustrasi Badan Usaha Milik Desa (dok. kemendesa pdtt)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto mengatakan, di daerah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola sekadarnya, dan hanya menghamburkan dana desa. Tak heran jika BUMDes, belum efektif meningkatkan perekonomian desa,

“Ini menjadi catatan buat kita semua, terutama untuk Kementerian Desa dan PDTT, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, red) Provinsi dan Kabupaten. Selaku pembina, mereka bertanggung jawab dalam kemajuan BUMDes di desa-desa,” kata senator asal Nusa Tenggara Timur itu, di Jakarta, Sabtu (15/5).

Abraham mengatakan, dia telah berkeliling ke ratusan desa di NTT untuk melakukan pengawasan dana desa. Salah satu bidang yang ditanyakan adalah mengenai pengelolaan BUMDes.

Dari hasil pemantauan, rata-rata dana yang dikucurkan untuk BUMDes selama lima tahun terakhir antara Rp200 juta-Rp400 juta. Namun, jenis kegiatan baru sebatas koperasi simpan pinjam, penyewaan kursi dan tenda, penyewaan traktor, pembukaan kios penjualan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

Anehnya, hasil kegiatan yang dilakukan tidak jelas pelaporannya. “Saat ditanya, rata-rata tidak ada pelaporan keuangan yang jelas. Apakah untung atau rugi, tidak ada laporannya,” kata Abraham.

“Ini yang harus menjadi perhatian agar tidak semata menghabiskan dana desa,” tambah Ketua Kadin Provinsi NTT tersebut.

Selain pengelolaan yang tidak profesional, persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan BUMDes adalah seringnya ganti pengurus. Kondisi itu menyebabkan laporan keuangan antara pengurus lama dengan pengurus baru tidak nyambung atau tidak jelas.

“Pergantian pengurus sering terjadi karena ketidakcocokan dengan kepala desa,” ujar Abraham.

Sesuai arahan Menteri Desa, lanjut Abraham, BUMDes menjadi tulang punggung pembangunan desa di masa mendatang. Hal itu karena negara tidak mungkin terus meningkatkan jumlah kucuran dana desa karena kemampuan uang negara terbatas.

Oleh karena itu, untuk menambah penghasilan di desa-desa, diharapkan bisa didapatkan dari BUMDes. Namun jika melihat pengelolaan BUMDes yang tidak efektif, harapan BUMDes sebagai tulang punggung pemasukan kas desa tidak akan tercapai.

Menurut Abraham, pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan pelatihan yang lebih banyak lagi ke pengelolaan BUMDes. Supaya jiwa entrepreneurship (wirausaha) bisa muncul.

“Jika dilepas begitu saja, tanpa pelatihan dan pembinaan, kehadiran BUMDes nanti hanya untuk habis-habiskan dana desa,” tegasnya.

Menurut Abraham, Komite I DPD RI saat ini, sedang membahas perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perubahan itu, dia mengusulkan jenis usaha BUMDes perlu diperluas. Misalnya BUMDes bisa menyalurkan pupuk bersubsidi, pengecer BBM, penyalur beras dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat desa.

Selama ini, monopoli penyaluran pupuk bagi petani dilakukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sementara BBM dimonopoli oleh Pertamina. Adapun beras dimonopoli oleh Depot Logistik (Dolog) Beras.

“Kami juga mengusulkan BUMDes dikelola pihak ketiga yang profesional. Atau menyertakan modal ke UKM yang sudah maju di daerah-daerah. Desa tinggal mendapatkan laba dari penyertaan modal tersebut,” paparnya.

Abraham mengaku optimistis jika dana desa dan BUMDes dikelola dengan baik, maka bisa mengurangi angka kemiskinan. Terutama untuk Provinsi NTT yang angka kemiskinannya menempati nomor tiga secara nasional.

“Pasalnya, sumber daya alam (SDA) di NTT masih tersedia cukup banyak. Misalnya ada sektor pertanian, perikanan, peternakan yang belum dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Di NTT, ujar dia, juga masih banyak lahan tidur atau destinasi pariwisata yang tidak digarap dengan baik. Lahan-lahan itu bisa digarap untuk menunjang pariwisata premium yang telah ditetapkan pemerintah.

Tinggal pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi agar destinasi-destinasi unik yang ada di pelosok-pelosok bisa digunakan. “BUMDes sebenarnya bisa sebagai kawah candradimuka dalam membangun perekonomian. Tinggal dikelola secara profesional agar bisa maju,” pungkas Abraham.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *