Beda Data Sawah di Sumut Timbulkan Gejolak di Petani

Jakarta, Villagerspost.com – Rombongan anggota DPRD Sumatera Utara melakukan konsultasi dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1). Dalam kesempatan itu, para anggota DPRD Sumut mengadukan persoalan perbedaan data luasan sawah dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) antara data tahun 2017 dengan data 2018.

Perbedaan data luasan sawah ini telah mengakibatkan gejolak khususnya di kalangan petani di Sumut, karena berdampak mengurangi jatah pupuk bersubsidi. Kementerian ATR dalam rilisnya mengatakan, lahan pertanian atau persawahan di Sumut berkurang menjadi 177 ribu hektar dari data semula 429 ribu hektar.

Perubahan data itu berdampak pada alokasi pupuk bersubsidi. “Perubahan data tersebut mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi di Sumut berkurang dari 90 juta ton berkurang 40 persen, sehingga persediaan pupuk bersubsidi hanya bertahan sampai bulan Juli,” kata Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja yang menerima para anggota DPRD Sumut.

Dimyati menambahkan, perbedaan data lahan pertanian tersebut berdampak langsung ke petani. Banyak petani di Sumut yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi yang berimbas kepada menurunnya produksi padi. Berkurangnya produksi padi tersebut ditakutkan Sumut tidak bisa kembali melakukan swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Dimyati berjanji akan menyampaikan keluhan dari legislator DPRD Sumatera Utara tersebut ke Komisi IV DPR, yang nantinya akan diagendakan rapat gabungan dengan pihak terkait, seperti Komisi II DPR, Kementerian ATR, dan Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut Robby Anangga memaparkan, dengan adanya perbedaan data lahan persawahan di tahun 2017 dan 2018 tersebut mengakibatkan konflik sosial di kalangan petani. Robby berharap melalui Komisi IV DPR bisa mengembalikan data seperti awal, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumut bisa teratasi dan tertangani dengan baik.

“Para petani masih gelisah dengan perbedaan data lahan sawah tersebut, yang mengakibatkan subsidi pupuk berkurang dan hanya bertahan sampai bulan Juli. Banyak petani juga menanyakan kinerja kami karena belum bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tutur Robby.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi IV DPR Annisa Ayu mengatakan, terkait masalah perbedaan data lahan persawahan itu, Komisi IV DPR sudah melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait untuk kembali menggunakan data yang lama. Dengan demikian, persediaan pupuk bersubsidi bisa tercukupi.

“Perbedaan data tersebut disebabkan pada saat pendekatan dalam pengamatan yang sekarang dan sebelumnya, yang dulu BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan metode eye estimate dan saat ini menggunakan metode kerangka sampling area sistem baru yang dikembangkan oleh BPPT, Lapan, dan BPS,” tutur Ayu.

Ayu menuturkan perbedaan data area persawahan tidak hanya terjadi di Sumut, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang mengalami pengurangan perbedaan data lahan sawah. Yang terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkurang hingga 199 ribu hektare area sawah.

Editor: M. Agung Riyadi