Beda Data Stok Beras, Komisi IV Akan Panggil Mentan dan Bulog

Jakarta, Villagerspost.com – Kenaikan harga pangan, khususnya beras membuat kalangan Komisi IV DPR bereaksi. Mereka berencana memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pasalnya, sebelum reses DPR terakhir yakni pada pertengahan bulan Desember lalu, sempat diinformasikan bahwa Bulog memiliki stok beras yang cukup yakni di atas 2 juta Ton.

Namun pada kenyataannya, harga beras kini malah melambung. Kenaikan harga beras perlahan sudah terjadi sejak November 2017. Harga komoditas beras di pasaran mulai mengalami kenaikan, dari Rp 9.500 hingga kini mendekati angka Rp 12.000 per kilogram.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena pun mengkritisi kinerja Amran. Dia menilai, data Amran soal stok beras tidak akurat karena kenyataannya sampai awal Januari tahun 2018 ini stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton. Hal itulah yang menurutnya ikut menyebabkan melambungnya harga beras di Pasaran dalam beberapa pekan terakhir ini.

“Jadi waktu Komisi IV melakukan reses terakhir pertengahan atau akhir bulan Desember lalu, informasi dari Bulog, tersedia stok beras di atas 2 juta ton. Ternyata kondisi akhir-akhir ini menunjukan bahwa stok beras di Bulog tidak lebih dari satu juta ton, bahkan dikatakan di bawah 1 juta Ton,” katanya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (10/1).

Kurangnya stok beras inilah, yang menurut Michael, membuat supply beras ke pengecer menjadi relatif terbatas. Dan pada akhirnya beras di pasaran juga sedikit berkurang. Sementara demand (permintaan) dari masyarakat terhadap beras relatif normal (seperti bulan-bulan sebelumnya). “Hal inilah yang membuat harga di pasaran meningkat dan akhirnya membuat masyarakat menjerit,” terangnya.

Karena itulah, kata dia, pihak Komisi IV DPR akan segera memanggil Amran dan Dirut Perum Bulog untuk mempertanyakan kondisi tersebut. “Karena selama ini keduanya selalu optimis stok beras relatif tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir atau takut dengan ketersediaan beras di pasaran untuk ke depannya,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Sayangnya, pada kenyataannya, ucapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan atau di masyarakat. Michael menegaskan, pihaknya juga akan mendorong Menteri Pertanian dan Bulog bersama elemen pemerintahan lainnya untuk segera mengatasi melonjaknya harga bahan pangan seperti beras tersebut.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV Ibnu Multazam. Dia memintah pemerintah untuk gencar melakukan operasi pasar, guna menekan lonjakan kenaikan harga beras yang telah mencapai titik tertinggi di awal tahun 2018 ini.

“Mestinya pedagang tidak boleh menjual beras melampaui harga eceran tertinggi, tetapi kalau faktanya dipasar seperti ini, maka obatnya itu adalah operasi pasar,” kata Ibnu.

Politikus dari PKB itu mengatakan, kenaikan harga beras di sejumlah daerah mengikuti peningkatan harga gabah. Menurutnya, di satu sisi kenaikan harga gabah sebenarnya membawa keuntungan bagi petani, meskipun di sisi lain banyak konsumen yang mengeluh karena adanya disparitas harga.

“Di lain pihak, Bulog tidak bisa melakukan penyerapan beras secara maksimal dari petani, padahal saat ini musim panen yang tentunya harga beras seharusnya normal. Tapi kan awal tahun ada sedikit anomali sehingga cenderung naik, karenanya pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk melakukan operasi pasar,” tegasnya. (*)