Beda Fakta Nasib Nelayan, DPR Bakal Panggil Susi

Perahu nelayan ditambat di pinggit pantai (dok. kiara)
Perahu nelayan ditambat di pinggit pantai (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron mengatakan, ada perbedaan data dan fakta terkait nasib nelayan dan berbagai asosiasi perikanan antara yang diterima DPR dengan yang disampaikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, kata Herman, Komisi IV akan segera memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Herman mengatakan, selama ini menurut versi pemerintah nasib nelayan dan berbagai asosiasi perikanan telah mengalami banyak kemajuan. Namun dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan DPR, justru pihak dewan menerima fakta yang berbeda.

“Apa yang diungkap oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan, tentang perubahan nasib nelayan dan para pelaku dibidang perikanan Indonesia telah lebih baik dari sebelumnya, ternyata terbantahkan saat ini,” ujar Herman Khaeron, di Gedung DPR, Kamis (25/2).

(Baca Juga: Tarif Tinggi PHP Hanya untuk Kapal Besar)

Komisi IV, hari ini memang menerima para anggota dari 30-an asosiasi nelayan. Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan. Salah satu yang dikeluhkan adalah peraturan terkait alat tangkap cantrang yang dinilai pemerintah tidak ramah lingkungan.

Soal alat tangkap ini, Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI) Endang mengaku tak pernah menggunakan cantrang di area karang sehingga tak merusak. “Kami beroperasi di medan yang ganas. Kami tidak pernah beroperasi di karang, tidak merusak,” katanya.

Kemudian ada juga keluhan soal pungutan hasil perikanan (PHP) yang membuat para nelayan keberatan. “Peningkatan PHP sampai 1200 persen, ini memberatkan dan industri tidak bisa jalan,” ungkap Endang.

Selain soal alat tangkap, para nelayan juga mengeluhkan penghentian sementara penerbitan izin penggunaan kapal eks asing. Sabrawi, nelayan asal Banten mengatakan, hasil produksi ikan jadi menurun akibat kebijakan tersebut. “Produksi ikan berbeda karena menangkap ikan di tengah dan pinggir laut beda,” ujar Sabrawi.

Terkait masalah cantrang, anggota Komisi IV Daniel Johan mengatakan, tidak semua cantrang merusak lingkungan. “Cantrang ada yang ramah lingkungan. Norwegia dan Australia memperbolehkan,” ujarnya

Sementara itu, terkait moratorium izin kapal eks asing, Johan mengatakan, seharusnya kapal yang sudah menjadi milik warga Indonesia tidak dipersulit lagi. “Itu kan eks asing, seribu persen sudah kepemilikan orang Indonesia,” katanya.

Pad kesempatan itu, Herman Khaeron berjanji, segala keluhan dan keprihatinan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi bidang perikanan ini, akan dipelajari oleh Komisi IV, untuk dijadikan bahan verifikasi pada saat pertemuan dengan pemerintah nanti.

Komisi IV DPR, kata Herman, akan berupaya membela kepentingan rakyat, khususnya masyarakat nelayan dan para pelaku bidang yang terkait. “DPR adalah ujung tombak dan tumpuan terakhir, dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan perikanan yang dihadapi nelayan dan asosiasinya, dengan pemerintah,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait pungutan perikanan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *