Bela Petani, KRKP dan GPN Desak Pemerintah Batalkan Impor Beras

Ilustrasi panen padi hasil pemulian benih mandiri oleh petani (villagerspost.com/runatin)

Bogor, Villagerspost.com – Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1-1,5 juta ton mengundang reaksi keras dari para petani. Kondisi petani yang sudah tercekik oleh pandemi, kelangkaan pupuk, semakin tercekik jika impor jadi dilaksanakan. Pasalnya, harga panen di tingkat petani dipastikan akan jatuh jika pasar dibanjiri beras impor.

Karena itu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendesak pemerintah agar membatalkan rencana tersebut. “Pemerintah berdalih impor dilakukan untuk menjaga stok beras nasional. Selain itu juga diperlukan pengadaan besar-besaran untuk pasokan beras bantuan sosial (Bansos). Namun alasan itu tidak bisa diterima,” kata Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (8/3).

Pria yang akrab disapa Ayip itu mengungkapkan, dalih impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional sulit diterima dengan beberapa alasan. Pertama, dalam 2-3 minggu ke depan akan terjadi panen raya.

“Pada saat itu stok beras nasional berada pada puncaknya. Jika pun stok di Gudang Bulog kurang maka pilihan caranya bukan dengan melakukan impor namun memberikan keleluasaan (termasuk dana) kepada Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani secara besar-besaran,” jelas Ayip.

Selama ini, menurut dia, Bulog selalu kalah bersaing untuk menyerap gabah, karena ketidakmampuan Bulog bersaing dalam hal harga pembelian dibandingkan para tengkulak. “Tidak mengherankan jika serapan Bulog pada setiap panen tidak lebih dari 10 persen. Pilihan impor beras tidak menjawab persoalan cadangan beras nasional,” kata Ayip.

Kedua, menurut Ayip, impor beras tidak bisa dibenarkan lantaran sampai saat ini tidak ditemukan atau diberitakan kondisi terjadinya gangguan produksi seperti serangan hama penyakit atau bencana kebanjiran dan lainnya. Produksi beras nasional relatif tidak ada gejolak dan ancaman.

“Penelusuran dari lapangan, terutama di Pulau Jawa, tidak ditemukan hal-hal yang menghawatirkan terkait produksi. Dengan demikian, panen raya bulan April-Mei ini diyakini dapat memberikan hasil yang memadai,” papar Ayip.

Ketiga, impor beras melukai perjuangan petani. Pada saat pandemik terjadi, satu-satunya sektor yang terus bergerak dan tegak berdiri adalah pertanian. “Ketika ekonomi di kota goyah, desa dan sektor pertanian menjadi tempat berlabuh warga untuk tetap bisa bertahan. Pada saat orang lain diliputi kekhawatiran dan ketakutan, petani tetap menanam, memberi makan negeri ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum GPN Suryo Wiyono menegaskan, rencana impor beras ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap petani, di saat petani butuh dukungan. “Saat ini, Ketika hujan banyak turun dan kualitas beras turun akibat kadar air yang tinggi yang berujung harga turun, yang dibutuhkan petani bukan impor, tapi kepastian harga atau sekurangnya dukungan mesin pengeringan,” tegas Suryo.

Wilayah yang saat ini mulai panen seperti Merauke, Ngawi, Bojonegoro dan beberapa daerah lainnya menunjukkan hal ini. Harga gabah jatuh di kisaran Rp3800-Rp4000 per kg. “Harga ini jauh di bawah HPP,” ungkapnya.

Suryo juga mengatakan, selama ini impor beras lebih banyak memberikan mudharat ketimbang manfaat bagi petani. Kondisi pandemi, kata Suryo, tidak juga membuat pemerintah belajar bahwa ketergantungan pada impor dan produsen dari luar negeri akan menyebabkan makin rendahnya derajat ketahanan dan kedaulatan pangan kita.

“Pandemi menunjukkan semakin besar negara tergantung pada perdagangan pangan global makin tidak aman kondisinya. Barangkali kita bisa menengok Singapura sebagai contoh,” ujar Suryo.

“Di saat negara-negara lain berlomba memperbaiki sistem pangan dalam negeri dengan memperkuat produksi pangan dari dalam, kenapa kita justru sebaliknya? Lalu apa artinya program peningkatan produksi yang suda dilakukan?” tanya Suryo.

Dia juga mempertanyakan arti janji berdaulat pangan yang dalam dua periode digaungkan pemerintahan Joko Widodo. “Bukankah program pencetakan kawasan pertanian skala luas food estate sudah dijalankan sejak 10 tahun lalu dan diperluas satu tahun ke belakang harusnya sudah mampu menjawab persoalan ini,” ujarnya.

“Apakah food estate yang banyak disangsikan banyak pihak betul-betul untuk menjawab persoalan ketersediaan atau untuk melayani kepentingan sekelompok tertentu? Pertanyaan yang sama juga layak kita ajukan atas rencana impor beras ini. Apakah untuk menjawab persoalan ketersediaan cadangan pangan atau untuk melayani kepentingan kelompok orang tertentu?” ungkap Suryo.

Suryo mengatakan, saat ini para petani di seluruh Indonesia memiliki pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah terkait, apakah pemerintah punya niat serius untuk mewujudkan kedaulatan petani dan pangan atau justru melayani peningkatan pendapatan kelompok tertentu. “Pertanyaan-pertanyaan ini layak kita ajukan mengingat fakta selama ini pada sektor pangan justru menunjukkan, impor yang dilakukan lebih banyak untuk melayani kepentingan pihak tertentu atau mafia pangan,” tegas Suryo.

Oleh karenanya, KRKP dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendesak pemerintah untuk, menghentikan rencana impor beras ini karena tidak hanya bertolak belakang dengan kondisi lapangan namun lebih jauh melukai dan mengkhianati petani.

Kedua, KRKP dan GPN juga mendesak pemerintah untuk memperkuat Bulog, salah satunya menyediakan anggaran yang cukup untuk mampu menyerap gabah atau beras dalam jumlah besar sehingga cadangan pangan sekaligus penyediaan beras untuk Bansos dapat terjaga dan dipenuhi.

Ketiga, memfasilitasi petani untuk dapat meningkatkan kualitas gabah terutama pada musim panen raya dengan curah hujan yang tinggi.

Keempat, memberikan layanan dan dukungan kepada petani di saat panen raya yang akan menjelang dengan memastikan harga gabah cukup menguntungkan petani.

Kelima, mencegah dan menghancurkan segala bentuk praktik jahat para mafia pangan yang hanya akan mengambil keuntungan dan menghadirkan kerugian pada petani.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.