Beleid Impor Garam Cederai Hati Rakyat

Petambak garam tradisional. KIARA menilai Kemendag abaikan garam rakyat demi garam impor (dok. kiara)
Petambak garam tradisional. KIARA menilai Kemendag abaikan garam rakyat demi garam impor (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Ketua Komisi IV DPR menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 125/M-DAG/Per/12/2015 tentang Garam Impor yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2016 sangat mencederai hati rakyat. Pasalnya, dalam peraturan terbaru ini dijelaskan tidak ada kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat. Beleid itu juga mengatur, tidak ada ketentuan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan tidak ada ketentuan pembatasan waktu untuk impor garam.

“Kalau alasan Kementerian Perdagangan membuat kebijakan garam lokal tidak bisa diserap karena kotor, itukan bisa dibersihkan. Kalau harus membangun industri pembersih garam, kenapa tidak kita lakukan, Komisi IV akan bantu perjuangkan anggarannya,” kata Edhy seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (4/2).

Terlebih beleid ini juga dikeluarkan tanpa koordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang juga berwenang mengatur masalah tata niaga garam. Misalnya, kata Edhy, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ternyata tidak tahu soal ini. (Baca Juga: KIARA: Menteri Perdagangan Abaikan Garam Rakyat Demi Garam Impor)

“Ini bagaimana? Seolah-olah pemerintahan pilotnya banyak, orang menuduh DPR gaduh, tapi justru pemerintah sendiri yang gaduh,” kata politisi Gerindra itu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR Ono Surono. Ono mengatakan, beleid keluaran Mendag Tom Lembong itu bakal bertabrakan dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Dia menegaskan, salah satu pasal di RUU Perlindungan Nelayan mengatur soal impor komoditi perikanan dan kelautan termasuk garam. “Kita memberikan peran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatur itu, jadi sebelum Menteri Perdagangan melakukan impor, harus berkordinasi dengan kementerian terkait,” kata Ono.

Karena itu, kata Ono, Permendag itu harus segera dicabut. Dia menilai peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru ini kontroversial. “Kita sudah sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut Permendag ini, denganĀ  memberikan masukan kepada pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini” tegas Ono. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *