Bentuk Asosiasi, Petani Kopra Tanjungbalai-Asahan Siap Perjuangkan Harga yang Anjlok

Tanjungbalai, Villagerspost.com – Petani kelapa/kopra dari Kabupaten Asahan dan Tanjungbalai, Sumatera Utara membentuk asosiasi petani kopra untuk menyikapi anjloknya harga kopra dari Rp6.000 per kilogram ke angka Rp2.600 per kilogram. Lewat asosiasi ini, para petani kopra Tanjungbalai-Asahan bertekad untuk memperjuangkan nasib mereka dan akan mendesak agar pemerintah bertindak untuk menyelamatkan harga komoditas kopra.

Pembentukan asosiasi ini sendiri dilaksanakan pada Sabtu (1/12). Terpilih sebagai ketua adalah Ibrahim Panjaitan, melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan puluhan perwakilan petani. “Kami membentuk asosiasi ini berawal dari jeritan masyarakat di sekeliling pantai timur yang pada umumnya masyarakat Kabupaten Asahan, yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari penghasilan kopra, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari,” kata Ibrahim kepada Villagerspost.com.

Ribuan orang, kata Ibrahim, saat ini menderita karena jatuhnya harga kopra secara drastis. “Masyarakat menjadi semakin susah dalam rutinitas sehari-hari, sebab dampak tidak stabilnya harga kopra ini membuat perekonomian masyarakat semakin lemah dan terpuruk,” tegas Ibrahim.

Saat ini, kata dia, tidak ada harga yang pasti dari kilang-kilang kelapa. “Terkadang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa disadari masyarakat, harga kelapa saat ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Karena itu, kata Ibrahim, dengan terbentuknya asosiasi ini, masyarakat berharap bisa memberikan sedikit tekanan kepada pemerintah agar sigap dalam menangani masalah ini. “Jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin tingkat kriminalitas semakin bergejolak disebabkan harga yang drastis turun sebab masyarakat menumpukan hidupnya dari hasil panen kelapa yang mereka terima setiap tiga bulan sekali,” jelas Ibrahim.

“Harapan kami pemerintah pusat jangan tidur dan terdiam terkait persoalan yang kami hadapi. Karena umumnya semua kebutuhan kami bertumpu pada hasil dan harga kelapa atau kopra ini dalam menutupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Ibrahim.

Ibrahim menegaskan, jika harga kelapa terus anjlok, pihak asosiasi tidak segan-segan menurunkan ribuan petani kelapa se-Tanjungbalai-Asahan untuk melakukan aksi besar-besaran dan menegaskan mosi tidak percaya kepada pemerintah Republik Indonesia. “Bisa saja kami tegaskan bahwa Jokowi gagal dalam menyejahterakan petani khususnya kelapa yang kian hari kian hancur ekonominya,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, masalah ini harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah karena seyogyanya, komoditas kelapa/kopra tersebut bukan hanya kebutuhan dalam negeri melainkan juga merupakan kebutuhan ekspor ke luar negeri sebagai komoditas penting dan bernilai tinggi. “Hal ini terbukti hasil kelapa ini diolah menjadi tepung kelapa dan di ekspor hingga ke luar negeri,” tukas Ibrahim.

Pada kesempatan yang sama, Abdul Gafur Ritonga sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa/Kopra se Kabupaten Asahan dan Tanjungbalai menyatakan, masalah ini harus segera dibawa ke Jakarta. “Tentunya kita akan menyurati bapak Presiden Republik Indonesia, harus ada langkah-langkah strategis dari pemerintah terkait harga kelapa/kopra semakin hari semakin parah,” tegasnya.

“Kita berharap pemerintah harus turun tangan, jika hal ini dibiarkan banyak hal yang nantinya kita khawatirkan, apa lagi yang kita ketahui bersama masyarakat semua berharap besar pada hasil panen buah kelapa tersebut,” tambah Gafur.

Disamping itu pula, kata dia, pemerintah harus lebih bijak dalam mengontrol kilang-kilang yang nakal dalam menerapkan harga. “Bukan seenaknya saja, karena diduga ada monopoli harga yang dilakukan oleh cukong-cukong kilang-kilang yang nakal terkait harga kelapa ini yang harus kita kroscek,” kata Gafur.

“Saya berharap jika ada terbukti kilang kilang yang nakal dalam memanipulasi harga pasar terkait kelapa ini, mereka harus bertanggung jawab secara hukum, karena Indonesia ini negara hukum,” ujar calon anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Tanjungbalai-Asahan-Batubara ini.

Gafur, yang merupakan kader Partai Golkar menegaskan, jika hal itu terbukti dilakukan oleh oknum kilang nakal, maka dia meminta agar pihak kementerian perindustrian melalui dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Asahan, mencabut izin operasinal mereka. “Harus dihentikan biar ada efek jera bagi tengkulak-tengkulak, oknum-oknum kilang yang nakal dalam memanipulasi harga,” ujarnya. Gafur mengaku tidak main-main dengan ancamannya ini. “Saya bisa lapor langsung ke pak menteri,” tegasnya.

Dia menegaskan, akan mengambil langkah strategis dengan Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden untuk memberitahukan masalah ini. “Saya akan membawa jeritan rakyat ini kepada presiden langsung, saya berharap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi punya itikad baik, dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini,” ucapnya.

Gafur mengaku yakin, Jokowi mampu menyelesaikan penderitaan petani kelapa, khususnya di Tanjungbalai dan Asagan yang hampir 13 bulan ini, merasakan dampak anjloknya harga kelapa. “Segala pihak, termasuk Kementerian Pertanian harus sigap dalam menyelesaikan ini, karena hal serupa juga dialami petani sawit yang harganya turun drastis dari Rp1500 per kilogram menjadi Rp600.

Jika ini terjadi di Sumut tentunya banyak yang akan menderita, kami masih percaya kepada Republik ini bahwa pasti ada solusi terkait harga kelapa/kopra dan sawit ini kembali stabil,” pungkasnya.

Laporan: Tim Jurnalis Warga Tanjungbalai-Asahan/Abu Bakar Panjaitan