Berantas Kartel Pangan, DPR Setuju Perkuat KPPU

Pedagang daging sapi di pasar tradisional (dok. jabarprov.go.id)
Pedagang daging sapi di pasar tradisional (dok. jabarprov.go.id)

 

Jakarta, Villagerspost.com – Dukung pemerintah memberantas kartel, khususnya kartel pangan, Dewan Perwakilan Rakyat akan mendukung upaya penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra mengatakan, penguatan KPPU  merupakan cara untuk memberantas kartel.

“Fokus kami amandemen UU Persaingan Usaha. Kita mengawal agenda ini untuk memecah kartel, menguatkan KPPU selain itu perbaiki kebijakan,” katanya seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (2/9).

Eka menerangkan, kartel ini masalah yang tidak pernah tuntas, dan akibatnya sangat fatal. “Selain uang negara yang bisa diselamatkan sampai ratusan triliun rupiah, rakyat juga menjadi korban karena harus membeli dengan harga yang mahal. Untuk itu, KPPU harus diperkuat,” jelasnya.

Menurut Eka, ada persaingan sempurna yaitu banyak pembeli, penjual, barang mudah keluar dan masuk dan sebagainya. Kedua, ada oligarki di mana barang itu terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok dan dikuasai orang tertentu, dan ketiga, monopoli.

“Karena oligarki, daging sapi Rp120/kg dimana konsumsi daging dalam negeri mencapai 2,9 juta ton/tahun, maka keuntungan ratusan triliun, tapi, kenapa tak bisa dihukum oleh KPPU?” ujarnya.

Hal itu menurut Eka terjadi karena menurut UU hanya praktik kartel yang bisa dihukum. Seperti mengadakan koordinasi, mengatur harga, mengatur pasar, dan sebagainya.

“Kini, Komisi VI DPR RI sedang membahas revisi RUU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan RUU BUMN. Ini harus kita kawal, karena jantungnya ada di kartel. Kartel beres, maka ratusan triliun uang negara bisa diselematkan,” ujarnya.

Hanya saja kata Eka, ada kepentingan untuk melemahkan KPPU karena ada kepentingan by design oleh kelompok tertentu, agar kartel tetap dilanggengkan. Juga, kata Eka, perbaikan kebijakan impor seperti garam, ternyata perusahaan, pengimpor ada saling terkait dan dekat dengan kekuasaan.

“Ini harus dituntaskan, agar pengusaha bisa memproduksi barang dengan baik, dan rakyat membeli dengan harga yang wajar,” tambahnya.

Itu juga menghambat lahirnya pengusaha baru, struktur perekonomian dikuasai segelintir orang, fondasi ekonomi rapuh. “Jadi, kita ini bangkrut di sektor komoditas bukan industri. Sayangnya, kini berkelindan antara penguasa, pengusaha dan parpol. Padahal, kalau bersatu melawan kartel, maka perekonomian akan mampu sejahterakan rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menjelaskan beberapa hal kasus mengenai kartel. Pertama ada daging beku yang disuplai ke hotel, restoran dan sebagainya, kedua sapi siap potong dan ketiga, sapi perlu penggemukan tiga bulan terlebih dahulu agar seolah-olah sebagai sapi lokal (naturalisasi).

“Padahal sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai mengurangi impor daging sapi mulai 10 persen dari 70 persen impor,” kata Syarkawi.

Ia menambahkan, di tahun 2009 sudah 70 persen dan tiap tahun harus diikurangi 10 persen dan seterusnya harus dikurangi sampai 50 persen pada tahun 2014. Masalahnya kata Syarkawi, impor itu tidak dibarengi dengan populasi sapi di dalam negeri.

“Ketika terjadi kelangkaan daging di DKI Jakarta, sebanyak 70 persen, pemerintah berusaha stabilisasi  tapi gagal,” ungkapnya.

Untuk tahun 2014, ujar Syarkawi, impor sebanyak 750 ribu sapi, 2013 sebanyak 350 sapi, dan 2015 sebanyak 50 ribu sapi, tapi untuk semester ke IV belum ada kepastian. “Anehnya ketika terjadi kelangkaan ada 5.800 sapi siap potong tapi ditahan oleh kartel. Inilah yang sedang KPPU investigasi dan mulai disidangkan pada September 2015 ini,” jelas Syarkawi.

KPPU sendiri menurut Syarkawi sudah berkoordinasi dengan perusahaan impor Australia, dan siap memberikan data. Juga ada kartel garam yang dipakai untuk industri, konsumsi domestik, dan kombinasi keduanya.

Syarkawi mengatakan, garam menjadi komoditas penting karena digunakan untuk industri kertas, farmasi, kaca, pengeboran minyak dan makanan. Ada 7 perusahaan impor garam dari Australia, sehingga rakyat membeli garam lebih mahal dan petani garam mengalami kesulitan.

“Untuk kasus ini sudah disidangkan, dan hakim menghukum hanya Rp5 miliar dari tuntutan Rp25 miliar,” pungkas Syarkawi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *